KPK Sampaikan Hasil Monev Pemberantasan Korupsi Pemprov Sulsel

KabarMakassar.com– Dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran negara, KPK menyampaikan kepada seluruh penyidik untuk melakukan monitoring ke daerah-daerah, termasuk di Sulawesi Selatan.

Hal ini disampaikan dalam konferensi pers atas pertemuan lanjutan monitor dan evaluasi (Monev) program pemberantasan korupsi di Press Room Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (13/12) Usai bertemu Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Sekretaris Daerah Abdul Latief.

Koordinator KPK Wilayah Sulsel Unit Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK Dwi Aprilia Linda, memaparkan hasil Monev.

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut, apa yang dilakukan pada hari Jum’at lalu, terkait pelaksanaan rencana aksi yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel,” kata Dwi Aprilia.

Aprilia menyatakan, Gubernur Sulsel dan Pemprov Sulsel berkomitmen penuh untuk mendukung rencana aksi tersebut. Dari hasil monitoring, di Sulsel KPK menyampaikan beberapa catatan. Diantaranya, e-planning dan e-budgetting yang terintegrasi sudah akan digunakan di tahun 2018.

Baca juga :   Protes Dualisme Kepengurusan Kampus, Mahasiswa UPRI Demo

“Untuk itu, kami meminta masyarakat juga turut berpartisipasi didalamnya,” ujarnya.

Kedua, terkait pengadaan barang dan jasa. Pemprov Sulsel dinilainya telah berkomitmen untuk melakukan perbaikan. Ada beberapa hal yang terus dilakukan untuk perbaikan.

Ketiga, terkait perizinan satu pintu atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Sulsel dinilainya sudah bagus, namun perlu ada perbaikan.

“Hanya sedikit yang dibutuhkan, yaitu pengalihan tim teknis. Namun, secara struktur sudah memadai dan aplikasi sudah ada,” sebut Aprilia.

Kemudian terkait manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), KPK melihat juga sudah terdapat perbaikan manajemen SDM. Termasuk rencana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Baca juga :   Polda Sulsel Ditantang Eksekusi Anggota yang Terlibat Narkoba

Hal kelima yang disampaikan oleh KPK terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dimana, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara SDM dinilai sudah mencukupi, namun diminta untuk dapat meningkat ke level tiga.

Level ketiga sendiri adalah level integrated. Dalam level ini APIP telah mampu menilai efisiensi, efektivitas ekonomis suatu kegiatan. Dan dalam level ini juga, APIP telah mampu memberikan konsultasi atas tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian intern.

Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui e-Samsat juga dioptimalkan.

“Dari hasil monitoring ini, kami apresiasi pemerintah Provinsi Sulsel. Kami harapkan tahun 2018 semuanya sudah bisa terimplementasikan, sudah dapat kita lihat hasilnya dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, yang ditemui sebelumnya mengatakan, hasil Monev yang ada cukup baik.

Baca juga :   Perampasan Kamera Pewarta, Relawan Komite Ini Protes

“Kalau menurut saya baik-baik saja dengan apa yang kita lakukan, tapi silahkan tanyakan ke mereka. Kalau saya, Alhamdullilah sesuai dengan penilaian Ombusdman,” ucapnya.

Namun, Syahrul tidak ingin apa yang diyakininya baik, tetapi berbeda dengan penilaian KPK. Untuk itu, ia mengundang kembali KPK untuk melakukan evaluasi.

“Hari ini bagus, besok bagaimana, makanya saya undang lagi mereka Januari. Sebelum Februari mereka datang lagi,” imbuhnya.(*/sng)

Penulis Nur Marwah