KPK Minta Pemprov Buka Kantor di Stadion Mattoangin

Rakor Pengawasan Daerah Akuntabilitas Percepatan Penanganan Covid 19 se-Sulsel yang dibuka Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah.

KabarMakassar.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk menempatkan unit kerja terkait berkantor di kawasan stadion Mattoanging Makassar.

Ketua Satgas Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria mengatakan, Pemprov Sulsel harus menata, menertibkan semua aset termasuk Stadion Mattoangin, untuk itu kami minta Pemprov agar menempatkan unit kerja berkantor di Stadion tersebut.

Pernyataan Dian Patria, disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Akuntabilitas Percepatan Penanganan Covid 19 se Sulsel tahun 2020 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (30/6).

Rakor yang juga berlangsung secara virtual itu, diikuti Ketua Satgas Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria, Walikota, Bupati dan unsur Forkompinda kabupaten dan kota se-Sulsel.

Dian Patria menegaskan kepada Pemerintah Sulsel untuk menuntaskan Stadion Mattoanging.

“Kami di KPK minta Pemerintah Provinsi Sulsel untuk menempatkan unit kerja terkait berkantor di kawasan Stadion Mattoanging Makassar, untuk memudahkan pengawasan dan menuntaskan stadion kebanggaan Sulsel ini”, ungkap Dian. 

Dian menambahkan jika masih banyak juga fasilitas umum dan fasilitas sosial yang lain yang harus ditata dan tertibkan.

Lanjut Dian Patria, mengaku pandemi covid-19 memberi dampak langsung terhadap keuangan daerah karena dominan anggaran dimamfaatkan kesana sementara penerimaan pajak berkurang. 

“Pandemi Covid 19 pasti memberi dampak langsung terhadap keuangan daerah karena pemotongan anggaran di daerah sampai 50 persen, serta penerimaan dari pajak berkurang sehingga berpangaruh pada kegiatan pemerintah di daerah”, pungkasnya.

Pada kesempatan itu juga dilakukan MoU antara Kejaksaan Tinggi Sulsel dengan Pemerintah Provinsi Sulsel tentang Penanganan Kasus Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Rakor Pengawasan Daerah Akuntabilitas Percepatan Penanganan Covid 19 se-Sulsel yang dibuka Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah itu dihadiri Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Andi Sumangerukka, Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe, Kajati Sulsel Dr Firdaus Dewilmar, Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Arman Sahri Harahap, dan Sekprov Sulsel Dr Abdul Hayat Gani.

Reporter :

Editor :

Redaksi

Fritz V Wongkar

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

REKOMENDASI