Kopel Sulsel: Kenaikan Gaji Anggota Dewan Terlalu Dipaksakan

Kopel Sulsel: Kenaikan Gaji Anggota Dewan Terlalu Dipaksakan

Kopel Sulsel: Kenaikan Gaji Anggota Dewan Terlalu Dipaksakan

Kabar Makassar-- Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel menyoroti kenaikan gaji dewan yang di pandang terlalu dipaksakan ditengah kondisi perekonomian negara yang tidak stabil.

Polemik kenaikan gaji dewan ini kian mendapat banyak kritikan karena melihat kinerja dari para anggota dewan yang kurang memuaskan.

Anggota Kopel Sulsel, Musadaq menerangkan. Adanya kenaikan terhadap beberapa tunjangan gaji dewan tersebut sangat tidak sesuai dengan kinerja yang mereka lakukan.

"Kita lihat saat ini kondisi masyarakat yang melarat, lalu gaji dewan akan dinaikkan sementara kinerjanya masih jauh dari harapan publik," kata Musadaq. Senin 21 Agustus 2017.

Lebih lanjut ia menjelaskan, jika melihat dari kinerja para legislator Makassar dalam upaya menyelesaikan Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang tidak memuaskan bahkan sangat buruk dan banyak yang tidak terselesaikan. Dalam catatan Kopel Sulsel produk legislasi DPRD Makassar tidak pernah mencapai target yang di berikan.

"Ini cukup memprihatinkan, gaji dinaikkan sementara kinerja buruk. Catatan Kopel, DPRD Makassar dalam produk legislasinya tidak pernah memenuhi target," timpalnya.

Parahnya, jika pembahasan mengenai kepentingan dewan itu sangat cepat ditanggapi dan diselesaikan, sementara jika berbicara tentang kepentingan masyarakat itu sangat berbeda penanganannya.

"Jika berbicara soal dengan cepat ditanggapi sedangkan untuk regulasi kepentingan masyarakat itu seperti sangat sulit untuk diselesaikan," pukasnya.

Diketahui sebelumnya, pada perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 gaji legislator dinaikkan. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017, dimana pada APBD perubahan 2017 hak keuangan dan administratif legislator hampir sama dengan tunjangan PNS.

Mengkaji kenaikan gaji dewan ada dua tunjangan yang akan ditambah dan dikurangi, seperti biaya reses sejumlah Rp 30 juta yang diberikan sebanyak 3 kali kini akan dimasukkan dalam tunjangan biaya reses sebesar Rp 15 juta san dicairkan pada saat reses saja.

Lalu kemudian biaya transportasi dengan besaran kisaran Rp 11 juta perbulan dimana uang masing masing anggota dewan disesuaikan dengan keuangan daerah.

Sedangkan untuk penghasilan pimpinan dan anggota meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan bberas uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi dan intensif. Kini ditambah dengan tunjangan reses dan transportasi.

Uantik uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok wali kota, uang wakil ketua 80 persen dari uang representasi ketua, sedangkan untuk anggota senilai 75 persen.

Dikabarkan kenaikan tunjangan pada DPRD ini telah disetujui oleh Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto pada rapat paripurna yang digelar beberapa waktu lalu.

Arini Wulandari

Journalist

Aktifis mahasiswi ini mulai aktif menulis sejak 2014 lalu. Kemampuan komunikasi personalnya di ekspresikan dalam bentuk karya jurnalistik.

Redaksi

Related Articles

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close