Kopel Ajak Warga Laporkan Kecurangan Pilkada

KabarMakassar.com— Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sulawesi mengajak warga untuk terlibat aktif mengawasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 yang akan dilangsungkan di sebelas Kab/kota di Sulawesi Selatan termasuk Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan.

Menurut Musaddaq, Koordinator KOPEL Sulawesi, Pilkada Serantak 2018 merupakan momentum demokrasi yang akan menentukan nasib delapan juta jiwa lebih masyarakat Sulawesi Selatan.

Jika proses pilkada ini diwarnai kecurangan maka dipastikan pilkada hanya akan menjadi ceremoni politik bagi kandidat untuk memperebutkan kue kekuasan.

Musaddaq menambahkan, kepercayaan publik terhadap institusi negara yang diberikan kewenangan mengurus penyelenggaraan maupun peserta pemilu seperti Parpol sudah pada titik yang kritis, sehingga jika momentum Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dipenuhi kecurangan maka kepercayaan publik akan semakin menurun dan tentu ini akan membahayakan demokrasi.

Baca juga :   Foto: Ribuan Pendukung IYL-Cakka Padati KPU Sulsel

Untuk menciptakan Pilkada yang berkualitas, penyelenggara pemilu dan peserta pemilu haruslah menjaga integritas. Karena syarat inilah yang akan menggaransi pilkada yang berkualitas dan jika penyelenggaranya berselingkuh melakukan kecurangan maka itulah awal kehancurangan demokrasi kita.

“Nah, Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 akan menjadi batu uji bagi penyelenggara dan peserta pemilu, apakah mampu melaksanakan Pilkada dengan baik tanpa kecurangan”

Berdasarkan UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu, saat ini sudah memasuki tahapan verifikasi faktual dukungan KTP untuk calon persorangan. Pada tahapan ini sangat rawan terjadi kecurangan, modusnya terjadi pencaplokan KTP tanpa pemberitahuan kepada pemilik KTP. Bentuk kecurangan ini selain pelanggaran pidana juga bentuk kejahatan demokrasi yang akan merusak tatanan kebangsaan kita.

Baca juga :   Janji NH Soal Luwu Raya, Dipandang Tak Masuk Akal

Seperti yang diberitakan di media beberapa hari lalu, adanya warga yang dicaplok KTPnya tanpa sepengetahuan. Kita berharap, penyelenggara pemilu melakukan verifikasi faktual secara transparan dan akuntabel.

KOPEL Sulawesi mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Selatan secara aktif melakukan pengawasan dalam proses tahapan Pilkada dan jika ada masyarakat yang dicaplok KTPnya segera melaporkan ke Gamkundu atau ke Kepolisian.

Karena perbuatan tersebut merupakan pelanggaran UU No. 10 Tahun 2016 yang mana dalam disebutkan dalam pasal 185A (1) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Baca juga :   Pejabat Pemkot Ini Bantah Terlibat Politik Praktis

Penulis Andi Lasinrang