Kontroversi Omnibus Law di Tengah Dualisme KNPI Sulsel

Pelantikan dan orientasi pengurus di Sekolah Polisi Negara (SPN) Batua, Kota Makassar. Sambutan oleh Arham Basmin

KabarMakassar.com — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel terpecah menjadi dua. Hal ini tentu merupakan dampak dari kepengurusan pada tingkat DPP juga mengalami hal yang sama.

Secara nasional, kedua kubu KNPI hingga kini saling klaim sebagai pemegang keabsahan dari pemerintah. Bahkan, kubu Fajriansyah melakukan manuver untuk mendukung sejumlah RUU yang diajukan oleh pemerintah seperti RUU Omnibus Law yang dikritik oleh sejumlah aktivis dan kaum buruh.

Manuver itu diduga sengaja dilakukan oleh Fajriansyah Cs untuk meraih simpati pemerintah agar diberikan keabsahan kepengurusan yakni dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Khusus di Sulsel, uniknya KNPI versi Fajriansyah yang dipimpin oleh Nurkanita Kahfi dan KNPI versi Haris Pratama dikendalikan oleh Arham Basmin melaksanakan kegiatan secara bersamaan pada 7-8 Maret 2020.

Sebagaimana diketahui, Nurkanita Cs melakukan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Kota Palopo. Sedang, Arham Basmin Cs yang melaksanakan pelantikan dan orientasi pengurus di Sekolah Polisi Negara (SPN) Batua, Kota Makassar.

Ditemui usai pelantikan, Arham Basmin menegaskan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh DPP itu bukan keputusan yang ada di Sulsel. Karenanya, terkait dukungan kubu Fajriansyah kepada RUU Omnibus Law, pihaknya mengaku sangat tidak sependapat dengan hal tersebut.

“Kalau keputusan DPP itu kan bukan keputusan DPD-nya, kami tidak terkait keputusannya itu, kalau kami di Sulsel sangat tidak sependapat dengan RUU Omnibus Law itu. Itu keputusan DPP Fajriansyah yah,” kata Arham, pasa Sabtu (7/3) kemarin.

Selain itu, anak Bupati Luwu, Basmin Mattayang itu mengaku sangat menyayangkan pernyataan sikap yang sudah dikeluarkan Fajriansyah. Menurutnya, hal itu sangat membebani teman-teman pekerja. “Kami berfikir bahwa itu sangat membebani teman-teman pekerja buruh dan sebagainya,” katanya.

Sementara itu, Mantan Sekertaris DPD KNPI 2001-2004, Armin Mustamin Toputiri mengaku jika dirinya merupakan salah satu yang merumuskan paradigma baru KNPI 2020. “Karenanya, saya merasa bersalah ketika kemudian generasi sesudah saya di KNPI terjadi dualisme, itu tak lepas dari kekeliruan saya sebagai senior,” kata Armin, Minggu (8/3).

Ada pun terkait pernyataan tidak respeknya Arham Basmin terhadap RUU Omnibus Law, mantan anggota DPRD Sulsel itu menilai bahwa hal itu adalah cara pandang. “Mungkin sudah seperti itulah cara pandang dia karena saya sendiri belum baca apa pandangan dia,” katanya.

Dilain pihak, Wakil Ketua Umum DPP KNPI versi Haris Pratama, Risman Pasigai memberikan argumentasi yang berbeda. Politisi Golkar itu mengaku mendukung RUU Omnibus Law. Bahkan, Risman mengaku jika DPP KNPI versi Haris Pratama siap mendukung hal itu.

“Kalau itu untuk kemaslahatan bangsa, untuk kebaikan investasi, dunia usaha, tidak ada alasan untuk menolaknya,” kata Risman, ketika dihubungi melalui telefon selulernya,

Adapun ketika ditanya mengenai sikap Arham yang kurang respek terhadap RUU Omnibus Law, Risman mengaku tidak tahu mengenai hal itu. “Saya tidak tahu mi itu kalau dia (Arham Basmin) tidak respek,” ujarnya.

Sebelumnya, pasca melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Ketua Umum DPP KNPI versi Noer Fajrieansyah, didampingi sejumlah pengurus menyatakan siap mendukung RUU Omnibus Law Cipta Kerja dengan catatan ada keterlibatan pemuda angkatan kerja sebagai pihak yang terkena dampak dari kebijakan UU Omnibus Law pada 23 Februari lalu.

Reporter :

Editor :

Zultamsil

Sofyan Basri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

REKOMENDASI