Kemnaker Mulai Susun Regulasi Ketenagakerjaan Ekonomi Digital

Kabar Makassar, Jakarta– Kementerian Ketenagakerjaan sedang menyusun Regulasi Ketenagakerjaan Ekonomi Digital, untuk hindari gesekan sosial di dunia kerja yang menerapkan teknologi digital.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, saat ini dinamika di sektor ketenagakerjaan berubah. Contohnya saja, perusahaan transportasi online kini mengendalikan dan mengawasi mitra kerjanya melalui teknologi. Begitupun juga mitra kerjanya tidak berhubungan langsung dengan pihak perusahaan dalam keseharian.

“Hubungan pekerjaannya bersifat virtual, fleksibel dan cenderung kemitraan. Dari sisi ketenagakerjaan, harus ada aturan yang jelas, karena melibatkan pekerja dan pemberi kerja,” kata Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri dalam rilisnya, Sabtu, 1 Juli 2017.

Baca juga :   Bicara Kota Kreatif, BEKRAF Panelkan Deng Ical dengan Wali Kota Surabaya

Hanif mengakui dalam sistem kerja seperti ini harus ada regulasi yang mengatur hubungan kerja, tarif, jaminan sosial untuk sopir dan penumpangnya, penegakan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta hal lainnya. Menurut Hanif, tanpa regulasi yang jelas, industri ini berpotensi menciptakan gesekan sosial.

Oleh karena itu, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang menyelesaikan rancangan regulasi yang mengatur hal itu. Regulasi penting untuk menjamin kepastian hak pekerja, pemberi kerja, konsumen dan konsekuensi ketenagakerjaan lainnya, serta menghindari potensi gejolak sosial.

Baca juga :   Di Workshop Apeksi, WWK Berbagi Kiat Tangani Sampah

Berbagai kajian telah dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif, Departemen Perhubungan dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, untuk menyusun regulasi tersebut..

Kajian difokuskan pada ketenagakerjaan di era ekonomi digital. Kajian ini juga bekerja sama dengan organisasi buruh dunia (ILO) dan organisasi yang fokus pada masalah ini. Kemnaker juga mempelajari pengalaman negara lain.

Di saat yang sama pemerintah juga terus mendorong pertumbuhan startup (bisnis rintisan) yang berbasis digital. Saat ini, jumlah startup di Indonesia sekitar dua ribu.

Baca juga :   Ramah Tamah Ratusan Relawan KSR PMI Se-Indonesia

Seiring terus meningkatnya pengguna telepon pintar dan internet di Indonesia, jumlah startup di Indonesia diperkirakan melonjak hingga 20 ribu startup pada 2020.