Kemenhub Kembali Gelar FGD ke Tiga

nasional.republika.co.id

Kabar Makassar — Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) ke-3 dengan Tema Mencari Solusi Terbaik Pengaturan Taksi Online Pasca Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 37P/HUM/2017. Putusan MA tersebut memerintahkan Menteri Perhubungan untuk mencabut 14 pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang digugat oleh para pemohon.

Sebelumnya pemerintah telah berupaya menerbitkan PM 26/2017 untuk mengatur keberadaan angkutan sewa khusus (angkutan online) yang pada saat ini dihadapkan pada putusan Mahkamah Agung yang membatalkan 14 pasal terutama yang terkait pengaturan angkutan online. “Ke depan, angkutan online sudah hadir melayani dan digunakan masyarakat, namun tetap harus diatur,” kata Plt. Dirjen Perhubungan Darat Hindro Surahmat, ketika membuka kegiatan tersebut pada Kamis, 7 September 2017 di Makassar.

Hindro melanjutkan, “Harapan kami dengan kegiatan ini dapat dirumuskan solusi terbaik yang mampu mengakomodir kepentingan berbagai pihak, baik pengusaha taksi konvensional, taksi online dan kebutuhan masyarakat dalam bermobilisasi.”

Saat ini Kemenhub sedang melakukan beberapa langkah yaitu konsolidasi dengan internal kementerian, meminta pendapat hukum serta menghimpun masukan dari masyarakat dan para stakeholder. Di sisi lain, peran pemerintah daerah dibutuhkan untuk dapat menjaga situasi tetap kondusif sambil menunggu diterbitkannya payung hukum baru.

Baca juga :   Gelar Travel Fair, Perusahaan Ini Perkenalkan Singapura

“Jika nantinya regulasi baru yang diformulasikan oleh Kemenhub sudah jadi, saya minta semua pihak bisa sepakat untuk mengikuti peraturan tersebut,” kata Hindro. “Aturan yang baru akan mengakomodir kepentingan semua pihak, bukan kepentingan kelompok atau perseorangan tapi demi kepentingan transportasi nasional,” lanjutnya.

Sementara itu Direktur Angkutan dan Multimoda Cucu Mulyana mengatakan, “Putusan MA tersebut antara lain berisi perintah kepada Kementerian Perhubungan untuk mencabut 14 pasal, yang mengandung 18 substansi. Dari 18 substansi dapat dikerucutkan menjadi 8 substansi.” Cucu melanjutkan, “Kedelapan substansi tersebut terkait tarif, kuota, SRUT, domisili kendaraan, badan hukum, argometer taksi reguler, larangan aplikator berperan sebagai perusahaan angkutan umum dan wilayah operasi.”

“Memang dalam putusan MA tersebut tidak ada tanggal berlakunya, namun Berdasarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011, pasal 8 ayat 2, putusan MA berlaku efektif 90 hari sejak dikeluarkan. Jika dikeluarkan 1 Agustus 2017, maka akan mulai berlaku efektif 1 November 2017,” jelas Cucu. “Saya tegaskan, saat ini PM 26/2017 masih berlaku sampai batas waktu tersebut, oleh karena itu para pelaku usaha angkutan online tetap harus patuh dan tunduk,” tegasnya.

Baca juga :   Libur 10 Hari, Pemkot Makassar Ikuti Aturan Keppres

“Kemenhub telah menyelenggarakan 2 kali FGD sebelumnya di Surabaya dan Jakarta. Dan di Makassar ini yang ketiga,” kata Cucu. “Dalam kesempatan ini kami minta masukan dari masyarakat sebagai referensi bagi kami untuk menyusun regulasi,” lanjutnya.

Ketua Instrans MTI Darmaningtyas yang bertindak sebagai moderator, mengatakan, “Putusan MA tersebut bersifat final, tapi tidak membatalkan keseluruhan dari PM 26/2017. “

Ketua DPC Organda Makasar Zaenal Abidin menyampaikan bahwa kalau PM 26/2017 tidak bisa dipertahankan, maka harus diganti dengan aturan yang bisa mengakomodir semua pihak.

Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan H. Ilyas Iskandar, yang juga hadir pada acara tersebut mengatakan “Perlu dirumuskan apa pengganti PM 26/2017 agar angkutan online bisa berjalan seiring dengan angkutan konvensional.”

Sekjen DPP Organda Ateng Aryono berpendapat mengenai persaingan usaha dalam konteks angkutan. “Segera bentuk peraturan entah apa pun bentuknya, merevisi atau pun membuat baru,” katanya.

Baca juga :   Ini Pesan SYL di Hari Korban 40.000 Jiwa

Christiansen Wagey dari ADO (Asosiasi Driver Online) mengatakan, “Harapan kami pemerintah dapat membuat aturan yang melindungi pelaku usaha individu. Kami juga berharap pemerintah dapat konsisten terhadap aturan yang ditetapkan. Secara substansi kami sudah siap melaksanakan PM 26/2017. Sebenarnya aturan ini sudah paling tepat untuk dijalankan. Kami mendukung pemerintah utk menyusun peraturan pasca putusan MA ini demi kebaikan semua pihak. “Kami sepakat untuk dibuat aturan lebih lanjut, tapi seharusnya yang diatur tidak hanya pelaku usaha angkutannya, tetapi perusahaan aplikasinya pun harus juga diatur,” lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut hadir perwakilan dari para pelaku usaha angkutan umum, angkutan sewa, angkutan online, Organda Makassar, hadir pula perwakilan perusahaan aplikasi Gojek (GoCar), serta stakeholder terkait. (CAS/PTR)

Penulis: Humas Ditjen Perhubungan Darat, Pitra Setiawan, S.IP., M.Sc.
Foto: Int.