Kemenag Sinjai Sosialisasikan Batasan Usia Pernikahan

Sosialisasi Kemenag Kabupaten Sinjai terkait Undang-Undang No.1 tahun 1974

KabarMakassar.com — Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Sinjai gencar melakukan sosialisasi terkait perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14/10/2019 lalu di Jakarta.

Kepala Kantor Kementerian Agama Sinjai, Abdul Hafid M. Talla mengungkapkan, Undang-Undang tersebut telah diberlakukan secara Nasional dari jajaran Kementerian Agama, dimana perubahan ini tentunya merupakan suatu informasi yang sangat penting untuk di ketahui masyarakat.

“Setiap ada pertemuan kami dilintas sektoral selalu menitip pesan bahwa perubahan ini secepatnya harus kita sosialisasikan mengingat presentase jumlah peristiwa nikah semakin tahun semakin meningkat tentu kita membutuhkan regulasi yang menjadi pegangan kita,” ungkapnya saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Selasa (21/1).

Dia menambahkan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang didalamnya ada batasan usia Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur enam belas tahun.

“Setelah adanya perubahan atau revisi maka usia perkawinan disamakan yaitu pihak pria dan wanita disamakan umur sembilan belas tahun,” lanjutnya.

Menurutnya lagi hal ini sangat beralasan karena ternyata berdasarkan penelitian kasus-kasus di Pengadilan Agama didominasi oleh pernikahan usia dini sehingga pemerintah mencoba meningkatkan tingkat kedewasaan calon pengantin yang usianya sembilan belas tahun.

“Alhamdulillah saat ini kami di Kemenag Sinjai sudah memberlakukan diseluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan se-Kabupaten Sinjai dan sampai saat ini belum ada komplain dari masyarakat tentang batasan usia karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bukan mempersulit sistem perkawinan terkait dengan usia cuman hanya batasan saja,” jelasnya.

Ditambahkannya, ketika ada muda-mudi yang terpaksa untuk menikah dimana usianya belum memasuki umur 19 tahun, ketika ingin melangsungkan pernikahan secara normal dan tercatat pada Kantor Urusan Agama, dimana dalam Undang-Undang tersebut memberikan ruang untuk meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama.

“Pengadilan Agama akan memutuskan layak atau tidaknya pernikahan di langsungkan dengan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti yang cukup agar bisa di jadikan pertimbangan dan dasar oleh pihak Pengadilan Agama untuk putuskan (dispensasi nikah) dan dilanjutkan ke Kantor Urusan Agama untuk melakukan pencatatan nikah,” tutupnya.

Reporter :

Editor :

Syarief Kate

Andi Fitrayadi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

REKOMENDASI