KASN Minta Masyarakat Laporkan ASN yang Langgar Netralitas

Penandatanganan Deklarasi Netralitas ASN yang dilakukan Ketua KASN Agus Pramosinto dan sejumlah pejabat ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel, di Hotel Aryaduta, Senin (9/3). (IST)

KabarMakassar.com — Tahun ini, sebanyak 270 provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia akan menggelar pemiihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Khusus untuk di Provinsi Sulsel, ada 12 kabupaten/kota yang akan menggelar pesta demokrasi lima tahunan itu.

Seperti Pemilu atau Pilkada di tahun-tahun sebelumnya, masalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi sorotan.

Pasalnya, masih ada saja pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan posisinya untuk “menyeret” dan “menarik-narik” ASN agar ikut terjun ke dalam politik praktis. Padahal, persoalan netraltias ASN dalam setiap ajang Pemilu/Pilkada sudah sangat jelas diatur dalam beberapa peraturan. Salah satunya di Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dimana dalam aturan itu, disebutkan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Namun pada kenyataannya, masih banyak ASN yang melanggar aturan tersebut. Hal itu terbukti dari jumlah laporan pelanggaran netralitas ASN yang masuk ke KASN. Dimana pada 2018 lalu, setidaknya ada sekitar 597 laporan pengaduan diterima oleh KASN dengan total ASN yang terlibat sebanyak 985 orang. Sementara pada 2019 terdapat 386 laporan pengaduan dengan total ASN yang terlibat sebanyak 528 orang.

“Kita ingin mencegah agar tidak terjadi banyak pelanggaran soal netralitas ASN yang selama ini selalu saja diseret-seret ke dalam politik praktis. Makanya (jelang Pilkada serentak 2020) kita melakukan pencegahan dan kita bermitra dengan wakil Pemerintah Provinsi Sulsel,” kata Ketua KASN, Agus Pramosinto usai menghadiri Rakor Netralisasi ASN dan Percepatan Penerapan Nilai Dasar Kode Etik, Kode Perilaku ASN Pada Instansi Pemerintah Provinsi Sulsel, di Hote Aryaduta, Makassar, Senin (9/3).

Agus juga meminta masyarakat untuk mengadukan atau melaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawasu) dan KASN jika menemui atau mengetahui adanya pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh oknum ASN.

“Intinya memang kan sudah ada aturan. Kita pastikan bahwa aturan tidak dilanggar. Ketika kemudian ada pelanggaran, orang bisa mengadukan. Bisa lewat KASN maupun Bawaslu. Kami akan proses. Kalau ada pelanggaran, ya berlaku sanksi,” ujarnya.

“Mudah-mudahan di Provinsi Sulsel pelanggaran tidak ada. Artinya, yang kemarin kan ada beberapa pelanggaran, itu sudah tidak terulang lagi,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, pada kegiatan Rakor tersebut, juga dilakukan Deklarasi Netralitas ASN yang ditandai dengan penandatanganan spanduk/banner yang dilakukan Ketua KASN dan sejumlah pejabat ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel.

Reporter :

Editor :

Herlin

Firdaus

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

REKOMENDASI