Jelang PSBB di Makassar, Gubernur: ODP Kita “Pesantrenkan”

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. (IST)

KabarMakassar.com — Pembatasan Sosial Bersakal Besar (PSBB) di Kota Makassar yang sudah mendapat izin dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Kamis (16/4) kemarin, rencananya akan mulai diberlakukan pada 24 April hingga 7 Mei mendatang.

Sebelum diberlakukan, terlebih dahulu akan dilakukan sosialisai selama 4 hari (terhitung sejak hari ini) tentang hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama PSBB. Setelah itu, juga akan dilakukan uji coba selama 3 hari. Dalam masa uji coba ini, nantinya akan dilakukan hal-hal yang bersifat pembinaann kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Makassar dibackup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pun telah menyiapkan sejumlah program yang nantinya akan dijalankan pada saat penerapan PSBB berlangsung.

“Kita ingin isolasi wilayah terkecil. Itu resikonya paling rendah dan biayanya lebih murah. Kedua, semua ODP (orang dalam pemantauan) kita ‘pesantrenkan’,” kata Nurdin, Jumat (17/4).

Ketiga, lanjut Nurdin, pihaknya juga memiliki program peduli manula.

“Kalau itu semua sudah bisa kita lakukan, insha Allah virus corona habis. Kalau Makassar ini bisa kita selesaikan, saya kira Maros dan Gowa itu tidak ada masalah,” ucapnya.

Meski begitu, Nurdin juga menyampaikan bahwa penerapan PSBB di Kota Makasar hanya boleh diberlakukan jika sudah dilakukan sosialisasi secara baik kepada seluruh warga Makassar, tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa PSBB.

“Rencananya itu 4 hari sosialisasi, setelah itu uji coba 3 hari. Jadi seminggu baru kita mulai. Tapi itu tergantung kesiapan, karena yang kita takut terjadi kerawaan sosial. Kita tidak akan berlakukan sebelum siap. makanya saya tekankan sosialisasi harus jalan semaksimal mungkin,” terangnya.

“Yang kedua, garda terdepan dalam pemberlakukan PSBB ini adalah RT/RW, dia tahu warganya. Apalagi yang menjadi episentrum penularan. Disitu harus dipastikan logistik siap, itu dulu. Kedua, pemahaman tentang apa yang boleh dan apa yang tidak tentang PSBB ini, masyarakat harus tahu karena ini ada law enforcement-nya,” sambungnya.

Nurdin menegaskan, dirinya tak ingin nantinya ada warga yang terkena sanksi akibat melanggar aturan hanya karena tidak paham tentang penerapan PSBB.

“Jangan sampai masyaraat kena sanksi padahal dia tidak mengerti atau tidak tahu. Penegakan hukum itu diawali sosialisasi, kemudian uji coba. Kalau uji cobanya selesai, kita baru berlakukan. Jadi ini sangat tergantung kesiapan kita. Kalau sosialisasinya bagus dan cepat, logistiknya bisa sampai ke masyarakat di lokasi yang akan dilakukan isolasi wilayah, kita akan langsung berlakukan,” tegasnya.

Terkait ketersediaaan logistik bahan pangan atau kebutuhan pokok masyarakat Kota Makassar selama penerapan PSBB, Nurdin memastikan hal tersebut tidak ada masalah.

“Pangan tidak masalah. Saya ingin sampaikan bahwa Makassar itu deflasi. Harga sembako itu turun, murah, dan ketersedian kita itu cukup untuk 3 bulan kedepan. Jadi tidak perlu ada panic buying. Masyarakat tidak perlu melakukan itu,” pungkasnya.

Reporter :

Editor :

Firdaus

Redaksi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

REKOMENDASI