Iqbal Suhaeb, Bukan Penghapusan Tapi Peralihan Status Honorer

Iqbal Suhaeb menepis isu terkait penghapusan tenaga honorer (/int)

KabarMakassar.com — Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb menepis terkait penghapusan tenaga honorer di Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Hal ini disampaikan saat ditemui di cafe pelangi usai mengadakan peninjauan dipulau lae-lae.

Menurutnya bukan penghapusan tenaga honorer melainkan peralihan status dari tenaga honorer menjadi PPPK atau tenaga honorer yang dipihak ketigakan tentunya peralihan status tersebut dilihat apakah telah memenuhi syarat atau tidak.

“Siapa bilang mau hapus honorer, jadi di UU terbagi 2 yaitu PNS dan PPPK nah inilah yang tadinya honorer yang memenuhi syarat ditingkatkan menjadi PPPK yang tidak memenuhi syarat misalnya tenaga kebersihan, pengamanan itu dipihak ketigakan jadi tidak ada istilah penghapusan sebenarnya tetapi statusnya yang beralih ada yg ditingkatkan menjadi pegawai kerja kontrak ada yang dipihak ketigakan.” ucapnya saat rehat di cafe pelangi (27/1).

Terkait isu penghapusan tenaga honorer khususnya bagi tenaga pendidik dan tenaga medis menjadi hal yang banyak disoroti oleh masyarakat karena formasi mereka dianggap pantas untuk menduduki jabatan pegawai tetap.

Hal tersebut diungkapkan oleh Iqbal bahwa honorer yang bekerja dibidang pendidikan dan medis sangat berpeluang untuk menjadi PPPK jika memenuhi syarat dan karena formasi yang dimiliki cukup banyak.

“Kalau dia guru dan berprestasi serta berkompetensi pasti di tingkatkan ke PPPK dan besar peluangnya justru karena tenaga pendidik dan medis juga yang banyak dibutuhkan untuk guru dan tenaga medis yah formasi itu sangat dibutuhkan.” bebernya.

Menurutnya aturan-aturan yang dibuat guna mensejahterakan masyarakat dan diketahui untuk pengisian formasi yang kosong dilakukan secara bertahap.

“Makanya akan dilihat dan akan dilaksanakan secara bertahap misalnya kita punya stok 200 orang, terus tahun ini kita punya 100 orang mungkin tahun ini 100 dan tahun berikutnya 100 jadi semua bertahap tapi terutama untuk guru dan tenaga medis sangat berpeluang punya kompetensi untuk jadi pegawai kontrak kerja, tidak mungkin Pemerintah membuat peraturan yang makin tidak mensejahterakan mereka pasti buat aturan untuk mensejahterakan mereka” tuturnya.

Sementara itu bagi tenaga honorer yang dipihak ketigakan diketahui akan tetap mendapatkan pekerjaan dari perusahaan yang membutuhkan. “Misalnya dia tidak memenuhi syarat tidak ada formasi untuk petugas kebersihan atau petugas keamanan dan ada kantor yang butuh nah itukan ada pihak ketiganya, ada namanya perusahaan penggerak tenaga kerja jadi memang untuk yang tidak memenuhi syarat tapi selama memenuhi syarat pasti di PPPK.”tutupnya.

Diketahui PNS dan PPPK sendiri memiliki kesamaan yakni sama-sama dapat menduduki jabatan, mengambil hak cuti namun yang membedakan yakni jika PNS memiliki jaminan pensiunan sedangkan PPPK tidak.

Reporter :

Editor :

Qiswanty

Andi Fitrayadi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

REKOMENDASI