Indonesia Belum Pernah Puas dengan IKP

Indonesia Belum Pernah Puas dengan IKP

Indonesia Belum Pernah Puas dengan IKP

Kabar Makassar -- Meski Indonesia mengalami perbaikan dalam indeks kebebasan pers (IKP), namun Dewan Pers tetap belum puas. Hal ini disebabkan, nilai atau poin kebebasan pers Indonesia di lingkup Negara ASEAN tertinggi, namun penilaian dari lembaga pers global belum memuaskan. Pada tahun 2013, poin Indonesia 41,05 berada di urutan ke-139 dan peringkat ke-146 pada tahun 2012 dengan poin 68,0.

"Pada tahun 2017, IKP Indonesia berada di peringkat ke-124, setelah berada pada urutan ke-146 pada tahun 2012," ujar anggota Dewan Pers, Hendry Ch.Bangun, pada Forum Group Discussion (FGD) yang dihelat Fakultas Hukum Unhas-Dewan Pers di Hotel Maxone, Sabtu, 12 Agustus 2017.

Diskusi yang diikuti para pengamat media, sejumlah wartawan, LBH Pers, dan Humas instansi tersebut guna membahas hasil penelitian Indeks Kebebasan Pers 2017 kerja sama Fakultas Hukum Unhas-Dewan Pers tersebut menampilkan pembicara, Hendry Ch.Bangun (Dewan Pers), Dian Andi Nur Aziz (Peneliti Nasional Dewan Pers), dan Fajlurrrahman Jurdi, Dosen Hukum Tata Negara FakultasHukum Unhas.

Chendry Ch.Bangun mengatakan, IKP penting dalam kaitannya dengan Indonesia, karena memengaruhi martabat negara ini. "Di ASEAN kita tertinggi, tetapi skor di atas 100,’’ imbuh Hendry.

Dewan Pers yang karena masalah dana, tahun 2017 ini melakukan penelitian IKP pada 30 provinsi setelah sebelumnya hanya terbatas pada 24 provinsi dan 9 provinsi. Hingga kini, provinsi yang menjadi masalah dalam kaitan dengan kebebasan pers masih berputar di DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Barat. Salah satu indikator gangguan terhadap kebebasan pers adalah adanya kekerasan terhadap para wartawan saat melaksanakan tugasnya di lapangan. Misalnya, adanya wartawan yang dibunuh atau dipukul. (*).

Penulis: M.Dahlan Abubakar

Redaksi

Leave a Reply

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close