Hindari Korupsi,Dinas PU Libatkan Penegak Hukum Dalam Bimtek

KabarMakassar.com– Transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa itu sangat penting, terutama dalam mencegah terjadinya KKN.  Inilah yang mendorong dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar menggelar Bimbingan Teknis. Kegiatan ini digelar di Hotel Ramayana, jln. G. Bawakaraeng. Selasa (14/11/2017).

Kepala dinas PU Kota Makassar, Muh Ansar, dalam sambutannya mengatakan
Bahwa Pengadaan barang dan jasa oleh instansi harus melalui koridor hukum yang berlaku dengan mengedepankan prinsip akuntabel dan transparan.

Baca juga :   Deng Ical Tanam Pohon Lontara di Malang

“Dimana harus memiliki sasaran yang jelas, baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat,” kata M. Ansar.

Lebih jauh dia menjelaskan bahwa pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang akan disampaikan melalui media informasi yang dapat dijangkau seluas-luasnya oleh dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Baca juga :   Semester Pertama, Kinerja OPD Pemprov Sulsel Mulai Dievaluasi

“Dengan adanya kegiatan ini kiranya dapat dijadikan moment dalam menghadirkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan koridor berlaku, sehingga kejadian seperti tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dapat di hindari.

Menurutnya, hal ini merupakan tekad nyata untuk mewujudkan Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dapat bersih dari tindakan tidak terpuji tersebut.
Karenanya pihak dinas PU menghadirkan pemateri dari pihak penegak hukum seperti, Sutomo dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Koordinator Intel Kejaksaan Tinggi Sulsel, Supriyanto. (Rilis)