Perusda
Bank SUlsel Bar

Gubernur: Bupati Harus Tuntaskan Kasus Pembebasan Lahan

on 12/10/18 Oleh Redaksi
Gubernur: Bupati Harus Tuntaskan Kasus Pembebasan Lahan
Rombongan Kementerian Perhubungan RI saat bersama Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae di lokasi lahan Bandara Buntu Kunik (BBK) di Tana Toraja, Sulsel. Foto: Andarias Padaunan / KabarMakassar.com

KabarMakassar.com -- Maraknya kasus pembebasan lahan yang belum tuntas di sejumlah Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan termasuk kasus pembebasan lahan Bandara Buntu Kunik (BBK) di Tana Toraja, Sulsel. 

Akhirnya Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah angkat bicara dan memberikan imbauan agar seluruh Bupati/Walikota segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan di masing-masing daerah. 

Menurutnya pembebasan lahan telah menjadi kendala utama dalam pengerjaan jalan dan pembangunan bandar udara sehingga menghambat perbaikan jalan dan infrastruktur lainnya yang akan digarap pemerintah.

"Termasuk akses jalan belum selesai. Itu harus dituntaskan. Kita minta Bupati/Walikota care selesaikan pembebasan lahan. Ini bisa jadi kendala kita di daerah," terang 

Gubernur yang akrab disapa NA di usai pertemuan dengan Kepala Balai Jalan Makassar, Miftahul Idris di Makassar beberapa waktu yang lalu.

Dan membahas tentang pengerjaan jalan.

Untuk lingkup provinsi sendiri NA meminta agar semua sektor bekerja sama, agar pengerjaan jalan bisa sesuai dengan target pemerintah 

"Begitu pun provinsi, ini sekarang kita lagu inventarisasi, kita minta semua lembaga di Sulsel wakil pemerintah pusat mari kita bersinergi kalau kita jalan sendiri kapan selesai." tambah NA

Ahli waris Puang Sesa Bonde sebelumnya mendesak Pemerintah Kabupaten Tana Toraja segera menyelesaikan pembayaran lahan Bandar Udara Buntu Kunik (BBK) yang dituding telah salah bayar.

Keluarga besar Puang Mengkendek ini mengancam akan melaporkan permasalahan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tidak mempunyai niat baik menyelesaikan pembayaran itu.

"Saya akan bersurat ke Bupati lagi. Jika surat saya tidak di dengarkan dan tidak dilakukan pembayaran ganti rugi lahan. Maka kami akan lapor ke KPK dan menghentikan sementara waktu pekerjaan proyek Bandara Buntu Kunik," ancamnya

Dia mengaku, tuntutan keluarga besarnya telah menang di Mahkamah Agung (MA) dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 207/PDT/2013 Tentang Perkara Bandara Baru di Pitu Buntu Pitu Lombok Lembang Simbuang Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. 

Dalam putusan MA itu, lanjutnya keluarga Puang Mengkendek yakni Alex Tangke Lembang, Antonius Palagian Rante Allo, Frans Rimbun Andi lolo, Iwan Andi Lolo dan Budiman Andi Lolo telah memenangkan perkara saat melawan Bupati Tana Toraja, Nikodemus Biringkanae. 

"Kami sudah melakukan pertemuan dengan Bupati Tana Toraja sebanyak dua kali yang di hadiri Sekda, DPRD, Kapolres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri Tana Toraja, Dandim 1414 Tana Toraja di situ. Bupati juga berjanji akan menyelesaikan segera pembayaran lahan kami. Namun sampai sekarang belum ada tanda-tanda," keluhnya 

Di tempat terpisah, Wakil Bupati Tana Toraja Viktor Datuan Batara mengaku sulit untuk melakukan pembayaran lahan yang telah diklaim pihak pemilik lahan.

"Pemerintah tidak bisa membayar dua kali lahan itu. Ini uang negara. Tidak gampang kami bisa melakukan pembayaran sebanyak itu," keluh Wabup Viktor yang mengaku masih berada di Jakarta saat di konfirmasi KabarMakassar.com, Kamis, 11 Oktober 2018 kemarin. (*)