Perusda
Bank SUlsel Bar

Salah Bayar Lahan BBK, Pemkab Tator Dilapor KPK

1 week, 3 days ago Oleh Hendra N. Arthur
Salah Bayar Lahan BBK, Pemkab Tator Dilapor KPK
Proses pekerjaan lahan Bandara Buntu Kunik (BBK) di Lembang Simbung, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. [Foto: Andarias Padaunan / KabarMakassar.com]

KabarMakassar.com -- Keluarga besar Puang Sesa Bonde mendesak Pemerintah Kabupaten Tana Toraja segera menyelesaikan pembayaran lahan Bandar Udara Buntu Kunik (BBK) yang dituding telah salah bayar.

"Saya heran sama Bupati karena kalau kita bilang salah bayar, Bupati pasti marah. Jadi sekarang juga saya minta sama Bupati Tana Toraja agar segera menyelesaikan pembayaran lahan kami," keluh Antonius Palagian Rante Allo saat dihubungi reporter KabarMakassar.com di Makale, Jumat, 12 Oktober 2018.

Keluarga Puang Mengkendek ini mengaku luas lahan 40 hektar miliknya itu sudah dibayarkan Pemkab Tana Toraja kepada si penggarap lahan yang bertempat di Lembang Simbung, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. 

Dia menyayangkan Pemkab Tana Toraja telah keliru memberikan pembayaran sebesar Rp4 miliar lebih kepada penggarap lahan itu di Pengadilan Negeri Makale pada tahun 2017 lalu.  

"Saya sudah punya bukti, dari pembayaran Rp4 miliar itu masing-masinng penggarap sudah dibayar. Hak kami yang Rp2,8 miliar belum dibayar pemda," keluhnya.

Keluarga besar Puang Mengkendek ini mengancam akan melaporkan permasalahan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tidak mempunyai niat baik menyelesaikan pembayaran itu.

"Saya akan bersurat ke Bupati lagi. Jika surat saya tidak di dengarkan dan tidak dilakukan pembayaran ganti rugi lahan. Maka kami akan lapor ke KPK dan menghentikan sementara waktu pekerjaan proyek Bandara Buntu Kunik," ancamnya

Dia mengaku, tuntutan keluarga besarnya telah menang di Mahkamah Agung (MA) dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 207/PDT/2013 Tentang Perkara Bandara Baru di Pitu Buntu Pitu Lombok Lembang Simbuang Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. 

Dalam putusan MA itu, lanjutnya keluarga Puang Mengkendek yakni Alex Tangke Lembang, Antonius Palagian Rante Allo, Frans Rimbun Andi lolo, Iwan Andi Lolo dan Budiman Andi Lolo telah memenangkan perkara saat melawan Bupati Tana Toraja, Nikodemus Biringkanae. 

"Kami sudah melakukan pertemuan dengan Bupati Tana Toraja sebanyak dua kali yang di hadiri Sekda, DPRD, Kapolres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri Tana Toraja, Dandim 1414 Tana Toraja di situ. Bupati juga berjanji akan menyelesaikan segera pembayaran lahan kami. Namun sampai sekarang belum ada tanda-tanda," keluhnya 

Di tempat terpisah, Wakil Bupati Tana Toraja Viktor Datuan Batara mengaku sulit untuk melakukan pembayaran lahan yang telah diklaim pihak pemilik lahan.

"Pemerintah tidak bisa membayar dua kali lahan itu. Ini uang negara. Tidak gampang kami bisa melakukan pembayaran sebanyak itu," keluh Wabup Viktor yang mengaku masih berada di Jakarta saat di konfirmasi KabarMakassar.com, Kamis, 11 Oktober 2018 kemarin.

Dia menjelaskan, Pemkab Tana Toraja akan melakukan pembayaran jika pemilik lahan telah memiliki rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa pembayaran dua kali lahan itu bukan kerugian negara.

"Memang gugatan mereka menang di Mahkamah Agung. Pemda akan bayar jika ada rekomendasi dari KPK bahwa kalau dibayar dua kali bukan kerugian negara," kata pria dengan inisial VDB ini di sela-sela konfirmasi KabarMakassar.com melalui saluran telepon selulernya.

Sekedar diketahui pekerjaan Bandara Buntu Kunik masih dalam pekerjaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp11 miliar. 

Menteri Perhubungan RI yang diutus langsung Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu, berjanji akan menambah alokasi APBN sebesar Rp500 miliar untuk kelanjutan pembangunan Bandara Buntu Kunik itu.