Perusda
Bank SUlsel Bar

Kepala BPKAD Makassar Resmi Tersangka Kasus Korupsi

1 week, 2 days ago Oleh Redaksi
Kepala BPKAD Makassar Resmi Tersangka Kasus Korupsi
Korupsi [int]

KabarMakassar.com -- Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Erwin Syafruddin Hayya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan anggaran sosialisasi atau penyuluhan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kecamatan se-Kota Makassar sebesar Rp 70.049.999.00 pada 2017.

Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri Kombes Pol Erwanto Kurniadi mengatakan, Erwin Syafruddin Hayya menjadi tersangka tunggal dalam kasus fee 30 persen dalam kasus dugaan korupsi pemotongan  dana proyek kecamatan di Makassar atau dikenal dengan istilah dana komitmen.

Kombes Pol Erwanto Kurniadi menjelaskan jika gelar perkara telah dilakukan kemarin pagi, Rabu 12 September 2018. 

Erwin diduga memerintahkan Kabid Anggaran BPKAD untuk melakukan pemotongan 30 persen dari anggaran kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada Kasubag Renkeu. Sesuai perintah tersangka, Kasubag Renkeu kemudian mengurangi jumlah peserta sosialisasi, belanja alat tulis kantor (ATK), hingga konsumsi berupa makan dan minum peserta.

Sementara itu walikota Makssar, Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan bukan satu atau dua orang yang terlibat dalam kasus 30 persen fee tersebut. Justru ia mengatakan masih banyak yang terlibat di kasus ini, ia juga menambahkan jika siap memberikan keterangan apabila Bareksrim Polri membutuhkan keterangannya.

"Kita dukung Bareskrim Polri untuk transparan akan kasus ini, jika ada pemanggilan saya siap untuk mengungkap kebenaran dari kasus ini"kata Danny Pomanto, Kamis 13 September 2018.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini sebesar Rp 20.475.000.00. Besaran itu setara dengan pemotongan sebesar 30 persen fee kegiatan.

Penetapan Erwin Haiyya sebagai tersangka setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 86 saksi. Termasuk 11 anggota DPRD kota Makassar dan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto.

Untuk diketahui pula jika penyidik Mabes Polri telah menyita beberapa dokumen kegitan, sebelumnya kasus ini ditangani Ditreskrimsus Polda Sulsel awal Juli 2018. Namun kasus tersebut kemudian diambil alih Bareskrim Mabes Polri.