Perusda
Bank SUlsel Bar

Tidak Hiraukan Panwaslu, KPU Makassar Tetap Berpedoman Pada  Putusan MA

on 17/5/18 Oleh Redaksi
Tidak Hiraukan Panwaslu, KPU Makassar Tetap Berpedoman Pada  Putusan MA
Ilustrasi.(Ist)

KabarMakassar.com -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar akhirnya memutuskan untuk tetap berpedoman pada putusan Mahkamah Agung dalam menyikapi putusan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL.MKS/27.01/V/2018 tertanggal 13 Mei 2018.

Menurut salah seorang komisioner KPU Makassar, Abdullah Manshur usai menggelar rapat pleno di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu, 16 Mei 2018 malam. Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 merupakan tindak lanjut pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/TUN/Pilkada/2018 dan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat dimintakan pembatalan.

Selain itu lanjutnya, putusan Panwas Kota Makassar atas Objek Sengketa Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tersebut, dinyatakan tidak berhubungan dengan ketentuan Pasal 144 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dimana ayat tersebut menyebutkan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja. 

Koordinator Divisi Tekhnis ini juga menjelaskan lebih lanjut bahwa berdasarkan pasal 154 ayat 10 UU No.10/2016 secara tegas menyebutkan "Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat Final dan Mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali”.

"Ini adalah hasil konsultasi kami di KPU Provinsi Sulsel dan KPU RI," jelasnya seraya menambahkan sikap KPU Makassar tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno tertanggal 16 Mei 2018 yang dihadiri empat komisioner.

Abdullah Manshur mengakui sikap KPU Makassar dalam menindak lanjuti putusan Panwas tersebut merupakan hasil konsultasi secara berjenjang walau pada rapat pleno terdapat satu rekan kerja KPU yang tidak dapat hadir dikarenakan berada di luar Kota Makassar. 

"Walaupun salah satu rekan kami belum sempat turut hadir dalam rapat pleno karena masih berada di Jakarta, kami dari KPU Kota Makassar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ramadhan, semoga perhelatan pesta demokrasi di daerah kita, dapat berjalan dengan damai," katanya.

Sebelumnya, Panwaslu Kota Makassar telah menerima gugatan Pasangan Calon yang identik dengan warna orange untuk membatalkan putusan KPU setelah mendiskualifikasikan Danny Pomanto dan Indira (DIAmi) sebagai peserta Pilkada Makassar 2018 pada Minggu lalu, 13 Mei 2018.

[Ardhy]