Perusda
Bank SUlsel Bar

Panwaslu Makassar: Kita Percaya KPU Paham Aturan

Terbit 14/5/18 Oleh Redaksi
Panwaslu Makassar: Kita Percaya KPU Paham Aturan
Humas Panwaslu Kota Makassar, Muhammad Maulana saat diwawancarai Redaksi KabarMakassar.com.(Foto: KabarMakassar.com)

KabarMakassar.com -- Masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) terkhusus Kota Makassar turut menantikan langkah selanjutnya dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Makassar setelah menerima gugatan Pasangan Calon (Paslon) Danny Pomanto untuk membatalkan putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah mendiskualifikasikan Danny Pomanto dan Indira (DIAmi) sebagai peserta Pilkada Makassar 2018 pada Minggu lalu, 13 Mei 2018.

Walaupun putusan Panwaslu telah keluar, KPU masih menganggap putusanan tersebut sebagai hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut mengingat putusan Mahkamah Agung (MA) yang menerima gugatan Munafri Arifuddin (Appi-Cicu) yang menggugat Danny sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yakni Pemilihan Wali Kota Makassar (Pilwalkot) yang akan berlangsung tidak lama lagi.

Lantas bagaimana jika KPU tidak mengikuti hasil putusan Panwaslu Kota Makassar?

Diwawancarai oleh Redaksi KabarMakassar.com, Maulana, Humas Panwaslu Kota Makassar menjelaskan putusan yang dibacakan minggu kemarin dalam rapat musyawarah bersifat wajib dan tidak ada alasan lain bagi pihak KPU untuk 'membangkang' dalam menjalankan keputusan tersebut.

"Nah karena kemudian perintah putusan yang bersifat wajib, tidak ada alasan lain bagi KPU untuk tidak melaksanakan itu," jelas Maulana kepada Redaksi KabarMakassar.com pada Senin, 14 Mei 2018.

Maulana menambahkan pihak Panwaslu akan terus mengawasi KPU Kota Makassar dalam menjalankan putusan Panwaslu dan akan mengambil tindakan jika kedepannya putusan tersebut tidak berjalan sebagaimana diamanatkan.

"Kedepan kami akan menilai apakah perbuatan KPU yang tidak melaksanakan putusan masuk dalam pelanggaran etik, pidana atau administrasi," jelas pria bernama lengkap Muhammad Maulana.

Sebelumnya, putusan Panwaslu yang memasukkan kembali Paslon DIAmi setelah melihat KPU keliru dalam melakukan penafsiran terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan putusan MA sehingga majelis berpendapat bahwa dalih KPU tidak berdasar dan cacat hukum.

"Terkait putusan Panwaslu kemarin, ada beberapa perintah dalam amar putusan. Amar putusan pertama majelis mengabulkan permohonan pemohon (Pihak DIAmi), amar kedua majelis menyatakan pemohon tidak melakukan pelanggaran dan amar ketiga menjelaskan bahwa majelis memerintahkan KPU untuk kembali memasukkan DIAmi dalam Pilkada," jelasnya.

KPU sendiri diberikan waktu tiga hari untuk melaksanakan putusan yakni menetapkan kembali paslon DIAmi dalam kolom Pilwalkot bersaing dengan Appi-Cicu.

"Kami panwaslu meyakini bahwa pelaksanaan putusan Panwaslu akan dilaksanakan oleh KPU. Kami tidak berspekuliasi lebih jauh bahwa KPU tidak akan melaksanakan putusan, kami paham bahwa KPU pasti memahami regulasi," tambahnya.

[Ardhy]