Perusda
Bank SUlsel Bar

Ini Kronologi Tiga Mahasiswa UIM Melawan Kekerasan Akademik

Terbit 13/2/18 Oleh Muhammad Fajar Nur
Ini Kronologi Tiga Mahasiswa UIM Melawan Kekerasan Akademik
Salah satu berkas putusan pengadilan yang disimpan oleh Henry. [Foto: KabarMakassar.com]

KabarMakassar.com --- Tiga mahasiswa salah satu Perguruan Tinggi Swasta Kota Makassar terpaksa mengakhiri status mahasiswa dan mimpi mereka melalui Drop Out (DO).

Henry, Ical, dan Hilal adalah tiga mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Islam Makassar yang mendapatkan surat Drop Out dari rektor akibat mempertanyakan masa jabatan rektor Universitas Islam MAkassar (UIM), Dr Hj Andi Majdah M Zain MSi yang telah menjabat selama tiga periode.

"Kita mendapat inspirasi dari teman-teman salah satu universitas di Cirebon, dimana keabsahan ijazah mereka dipertanyakan akibat dikeluarkan oleh rektor yang menjabat lebih dari dua periode," ungkap Henry  Foord Jebss yang kerap disapa Henry saat ditemui khusus oleh Tim Redaksi KabarMakassar.com pada malam Selasa, 12 Februari 2018 di sebuah kedai kopi di bilangan Perintis Kemerdekaan 7, Kota Makassar.

Henry yang ditemui bersama Bakrisal Rospa atau yang kerap disapa Ical mengatakan kasus mahasiswa di salah satu Perguruan Tinggi di Cirebon sangat mirip dengan yang dia rasakan di Universitas Islam Makassar yang memiliki rektor yang telah menjabat selama tiga periode dan menyalahi aturan SE-Dikti 2075/D/T/1998 yang berisi batasan masa jabatan rektor Perguruan Tinggi hanya boleh selama dua periode.

"Pada 09 Februari 2016 kita akhirnya ingin mempastikan aturan tersebut, kita kemudian berkunjung ke kopertis wilayah IX dan pihak kopertis wilayah IX memberikan mengkonfirmasi kebenaran aturan Perguruan Tinggi (PT) tersebut," ungkap Henry.

Keesokan harinya Henry, Ical, dan Hilal akhirnya bertanya kepada pihak Fakultas Teknik yaitu Wakil/Pembantu Dekan 1 terkait mekanisme pengangkatan rektor di PT Swasta dan aturan kopertis yang mereka peroleh.

"Kami juga bertanyanya tidak formal, hanya seperti bertanya biasa. Kemudian PD 1 teknik mengatakan tidak tahu dan menyuruh kita untuk langsung tanya di pihak rektorat atau yayasan. Hari itu kita juga bertanya sampai di Wakil Rektor 3 namun beliau juga lepas tangan," jelasnya.

Keesokannya, mereka mendengar desas-desus dari teman-teman mahasiswa lainnya terkait akan adanya Sidang Komdis untuk mereka akibat mempertanyakan jabatan rektor.

"Kemudian tanggal 15 Februari 2016 kami menerima surat panggilan Komdis yang akan diadakan pada tanggal 16 Februari 2016," tambah Henry.

Henry saat ini tinggal bersama dengan Ical yang merupakan kawannya semenjak mereka berstatus mahasiswa baru UIM.

Pada tanggal 16 Februari, Henry dan kawan-kawan menghadiri sidang pukul 15:00 sore sesuai dengan waktu yang tertulis disurat, namun hingga pukul empat sore jam 16:00 sore belum ada pihak komdis dan rektorat yang menghadiri ruang rapat.

"Kita kemudian inisiatif mau pulang dan turun tangga, namun pas turun tiba-tiba disuruh naik kembali karena mau mulai," tambah Ical.

Anehnya, sidang dilaksanakan dalam ruang rektor bukan diruangan rapat komdis. Rapat Komdis yang berlangsung dihadiri oleh Rektor UIM, Wakil Rektor dan Dekan Teknik serta Pejabat Yayasan Al Gazali makassar.

Proses sidang komdis UIM diwarnai dengan keanehan lain, Ical yang telah memberikan penjelasan masa jabatan rektor mengacu pada surat edaran Dikti yang telah dikonfirmasi oleh Kopertis IX menyebutkan tidak adanya aturan tiga periode didukung dengan kasus penolakan ijazah mahasiswa di Cirebon akibat masa periode rektor mereka yang melebihi tiga periode.

"Setelah itu mereka naik pitam dan mengatakan bahwa pengangkatan rektor itu hak prerogatif yayasan dan tidak ada yang bisa mengintervensi termasuk Dikti," jelas Henry sambil memperlihatkan berkas-berkas sidang yang dimiliki.

Setelah itu mereka ditawari untuk tidak mempertanyakan lagi, namun kekecewaan Ical akibat tanggapan pihak rektor membuatnya meninggalkan ruangan dengan pemikiran telah menyelesaikan tugas sesuai isi surat panggilan Komdis untuk hanya memberikan klarifikasi.

"Ical sempat ditahan oleh WR III tapi Ical tetap keras untuk meninggalkan ruangan hingga hanya tersisa saya berdua yang ditawari oleh pejabat di komdis untuk tidak mengikuti teman Ical yang keluar ruangan," jelas Henry.

Setelah beberapa lama, Hilal kemudian mengikuti Ical keluar ruangan dengan meminta maaf sebelumnya. 

"Pas tersisa saya sendiri diruangan, saya sempat menulis identitas saya dikertas yang disodorkan oleh WR 4, tapi akhirnya saya bertekad untuk mengikuti aksi teman-teman meninggalkan ruangan sebagai bentuk kekecewaan kami," jelas Henry.

Pada tanggal 29 Februari 2016, ketiga Mahasiswa kemudian dipanggil kembali oleh Dekan Fakultas untuk diberikan SK Drop-Out (DO) yang mengakhiri status mahasiswa mereka.

"Kami disuruh duduk bertiga untuk ditanya, apa pekerjaan orang tua dan para pejabat fakultas diruangan mulai berkaca-kaca mengatakan ada surat untuk kami yang mereka sendiri apa isinya," jelas Henry.

Henry, Ical dan Hilal pun membuka surat SK DO yang ternyata telah dikeluarkan oleh Rektor UIM sejak tanggal 17 Februari 2018, sehari setelah rapat komdis.

Keesokan harinya, Solidaritas Mahasiswa UIM melakukan unjuk rasa terkait status DO yang dianggap merupakan kekerasan akademik yang dilakukan pihak kampus, sayangnya hingga tanggal 26 Mei 2016 pihak kampus tidak memberikan respon apapun hingga membuat Henry dan Ical bertekad membawa kasus tersebut ke Pengadital Tata Usaha Negara (PTUN).

"Namun sayang, teman kami Hilal terpaksa mundur ditengah perjuangan akibat rasa pesimis dan tekanan keluarga karena Hilal merupakan anak tertua dan harus segera membantu keluarganya," tutur Henry yang telah mengenal Hilal dan Ical semenjak menjadi mahasiswa baru.

Pada 8 November 2016 keluar putusan pertama dari PTUN yang menjelaskan kasus tersebut dimenangkan oleh Henry dan Ical terkait kasus DO yang merupakan bentuk kekerasan akademik kampus mereka.

"Kita kemudian mendatangi pihak rektor tapi semenjak keluar surat DO hingga sekarang kita belum pernah ketemu rektor berbagai alasan yang dia sebutkan untuk menghindari kami, seperti sholat dan makan," jelas Ical.

Pihak UIM kemudian melayangkan Banding pada bulan Februari 2017 untuk melawan kemenangan yang diterima ketiga mahasiswanya.

"Keesokan harinya setelah putusan pertama kita menghadap ke WR 1 yang mengatakan akan akomodir kembali putusan tersebut namun ternyata ajukan banding," tambah Henry.

Henry dan Ical kemudian bertekad ke Jakarta untuk mendapatkan bantuan tingkat nasional dimulai dari pertemuan pejabat Dikti,hinggan Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama (PBNU) yang merupakan yayasan UIM.

"Pada 20 april 2017 putusan banding keluar dan kita melihat isinya ternyata putusan banding kembali kami menangkan," ungkap Henry sambil menunjukkan berkas bukti kemenangan mereka.

Henry dan Ical pun kembali ke Makassar dan menghadap kembali dengan harapan pengertian pihak kampus atas kesalahan mereka yang telah dibuktikan melalui jalur hukum, alih-alih mendapat sambutan hangat, mereka mendapatkan tanggapan yang buruk dari pihak Rektor hingga harus dikeluarkan paksa ketika melakukan aksi damai didalam kampus.

"Kita kemudian bersurat ke DPRD Provinsi pada bulan Juni 2017 dan direspon pada 13 juni 2017 untuk hearing session bersama dengan pihak kampus, saat itu saya sama Ical ke DPRD namun tidak ada pihak kampus yang datang," kesal Henry.

Henry dan Ical kemudian mendengar kabar bahwa Pihak Kampus UIM akan mengajukan kasasi untuk menolak putusan pengadilan, namun pada tanggal 14 September 2017 keluar putusan penolakan Kasasi yang diajukan Kampus UIM, tempat dimana Henry dan Ical berharap akan membantu mereka mencapai cita-cita.

"Kita kemudian kembali lagi menghadap namun sudah ada perubahan sifat dari kampus, namun berubahnya hanya dari penurunan suara saja karena mereka masih mempersulit status mahasiswa kami karena mengatakan akan memproses setelah ada eksekusi putusan keluar," jelas Henry.

Sekarang, perjuangan yang dilakuakn Henry dan Ical untuk memperoleh status mahasiswa Universitas Islam Makassar masih berlanjut, beberapa usaha mereka telah lalui seperti mengeluarkan rilis pada tanggal 11 Januari 2018 bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar dan Front Perjuangan Rakyat (FPR).

"Kendala sekarang itu ada di biaya administrasi untuk berkas eksekusi yang diminta kampus," tambah Henry kepada tim Redaksi KabarMakassar.com ditengah hujan.

Biaya yang dibutuhkan oleh Henry dan Ical berjumlah Rp.1.500.000 yang termasuk biaya pajak dan administrasi lainnya terkait berkas eksekusi yang masih menghalangi mereka untuk memperoleh status mahasiswa mereka.

"17 Februari 2018 nanti perjuangan kita genap dua tahun," Jelas Ical.