Hak Angket Bertentangan Dengan Hukum

Hak Angket Bertentangan Dengan Hukum

Hak Angket Bertentangan Dengan Hukum

KabarMakassar--Hak angket DPR terhadap KPK tidak memiliki dasar hukum, yang berarti tidak diatur dalam ketentuan prraturan perundang-undangan, sehingga jikaterus dipaksakan penggunaan angket tersebut bukannhak konstitusi atau hak hukum, melainkan hak kekuasaan yangbtentu bertentangan dengan hukum.

"Penggunaan hak angket DPR terhadap KPK dan lembaga negara lainnya adalah perluasan kewenangan DPR. Jika DPR ingin melakukan itu, maka UU MD3 harus terlebih dahulu diubah," kata Prof.Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.S., ketika menyampaikan orasi penerimaan jabatan guru besar pada Fakultas Hukum Unhas, Selasa (14/11) pagi di Ruang Senat Unhas Kampus Tamalanrea.

Menurut pria kelahiran Parepare 24 Juni 1963 tersebut, hak angket DPR terhadap KPK menjadi satu potensi sengketa antarlembaga negara yang merupakan satu persoalan yang penanganannya menjadi wewenang lembaga peradilan untuk memutusnya. Orasi berjudul "Eksistensi hak angket dalam sistem Ketatanegaran Indonesia"

Redaksi

Related Articles

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close
%d bloggers like this: