Geram Tolak Omnibus Law

Aksi Penolakan oleh Gerakan Rakyat Menolak

KabarMakassar.com — Sejumlah organisasi serikat buruh, masyarakat sipil, dan mahasiswa yang tergabung dalam “Gerakan Rakyat Menolak (Geram)” membagikan selebaran berisi penolakan terhadap Omnibus Law, Kamis (27/2).

Salah seorang buruh dari Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (SP-PPI), Sartono L Mutu mengatakan bahwa Omnibus Law bertujuan untuk deregulasi dan debirokrasi pemerintah Jokowi–Ma’ruf Amin.

Alasannya, kata dia, banyak peraturan perundang-undangan yang dinilai menjadi hambatan utama untuk menciptakan iklim investasi yang ramah bagi para investor.

“Kami melakukan kampanye dengan bagi-bagi selebaran dalam rangka menolak Omnibus Law karena ini mengancam posisi kaum buruh dan berpotensi terjadi PHK massal,” katanya.

Sartono menambahkan, dalam Omnibus Law pasangan akan dihilangkan, outshorcing pada semua pekerjaan akan ada, serta hilangnya jaminan sosial bagi pekerja.

“Dan sanksi pidana bagi pengusaha ditiadakan, bahkan pengguna status kontrak tak lagi dibatasi,” ujarnya.

Sementara itu, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulsel, Muhammad Badai Anugrah menilai Omnibus Law tidak hanya berbahaya kaum buruh, tetapi juga akan mengancam keselamatan dan keberlanjutan hidup petani.

“Kami harap selebaran ini menjadi pendidikan politik untuk masyarakat lebih luas agar mengetahui isi dan dampak dari Omnibus law agar penolakan terhadap aturan tersebut bisa lebih massif,” kata Badai.

Reporter :

Editor :

Nuralamsyah

Sofyan Basri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

REKOMENDASI