Gerakan #JoinForces Melawan Praktek Kriminalisasi di Sulsel

KabarMakassar.com — Amnesty International hadir di Indonesia tahun ini di saat situasi hak asasi manusia (HAM) tunggang langgang akibat politik pengkambinghitaman yang populer menjadi alat penekan kelompok-kelompok lemah dan rentan karena keminoritasannya. Ada janji. Ada kata. Ada ekspresi politik dari Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggarahan HAM berat masa lalu. Namun sayangnya tidak ada tindakan nyata dari sang Presiden.

Tingginya fokus dan perhatian Presiden Jokowi pada target pertumbuhan ekonomi dengan melakukan pembangunan infrastruktur secara massif di berbagai daerah mengakibatkan pemerintah lupa pada kewajibannya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Disisi lain, maraknya pembangunan infratruktur di daerah, termasuk di Sulawesi Selatan, melahirkan kasus-kasus pelanggaran HAM baru seperti penggusuran, perampasan tanah petani atas nama pembagunan tanpa memerhatikan aspek HAM warga.

Salah satu contohnya adalah kriminalisasi terhadap petani Seko karena menolak rencana pembangunan PLTA di Seko Tengah. Untuk menangkal dan melawan praktek-praktek pelanggaran HAM baru dan mengingatkan pemerintah pusat dan daerah melakukan kewajibannya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM lama, Amnesty International Indonesia meluncurkan inisiatif #JoinForces untuk memperkuat gerakan HAM lokal dan nasional.
Pada 7 Desember, Amnesty International Indonesia melakukan launching dengan melebur ke dalam inisiatif aktor-aktor penggerak HAM lokal di Jakarta, Bandung, Yogya, Solo, Bali, Malang dan Makassar sebagai simbol dimulainya gerakan #JoinForces di Indonesia untuk melawan segala praktek pelanggaran HAM di Indonesia khusus di daerah-daerah.

Baca juga :   477 Kader Nasdem Sulsel Mengikuti Rakernas di Jakarta

“Amnesty International Indonesia memilih Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, sebagai salah satu tempat launching karena Sulawesi Selatan menjadi salah satu tempat dimana pelanggaran HAM baru terjadi atas nama pembangunan. Pembangunan yang tidak menghargai HAM harus ditolak,” ujar tim komunikasi Amnesty International Indonesia, Haeril Halim.

Amnesty International Indonesia juga akan bersatu dengan semua elemen yang ada di Sulawesi Selatan untuk mengingatkan pemerintah lokal menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM lama.

“Dengan bersatunya kekuatan HAM lokal di Sulawesi Selatan maka akan menjadi suatu kekuatan baru untuk menyadarkan publik tentang pentingnya menghargai HAM dan juga pentingnya pemerintah lokal menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada agar tidak terulang kasus serupa di masa yang akan datang,” Haeril menambahkan.

Baca juga :   Berita Foto: Balon Bupati Sidrap Ikuti Fit and Proper Test

Setelah launching Amnesty akan melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan aktivis, akademisi dan jurnalis dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan untuk melakukan identifikasi dan pemetaan kasus-kasus HAM yang ada di Sulawesi Selatan.

“FGD ini bertujuan untuk memetakan pelanggaran HAM di daerah-daerah di Sulawesi Selatan dan merumuskan langkah apa yang akan dilakukan oleh gerakan HAM lokal untuk menyatukan barisan melawan praktek-praktek pelanggaran HAM,” tambah Haeril.

Amnesty International Indonesia bukanlah suatu gerakan baru di Indonesia melainkan akan menjadi pemersatu semua gerakan HAM yang telah ada.

Amnesty International, berbasis di London, adalah gerakan global dengan pendukung berjumlah 7 juta orang di seluruh dunia. Didirikan pada tahun 1961, Amnesty International mulai memperhatikan pelanggaran HAM di Indonesia sejak tahun 1964.

Salah satu kasus awal yang menjadi perhatian adalah ditangkapnya wartawan Mochtar Lubis karena kritiknya pada Pemerintahan Presiden Soekarno dan diadopsi oleh Amnesty International menjadi tahanan nurani (prisoners of conscience) pertama di Indonesia.

Sejak saat itu Amnesty International aktif mengkampanyekan pembebasan para tahanan nurani di Indonesia yang ditahan semata-mata karena mengekspresikan pandangan politik, sosial, atau religius secara damai dan tidak mengadvokasi suatu tindak kekerasan atau diskriminasi. Nama-nama mereka mencakup para korban 1965, kasus Tanjung Priok – Jakarta 1984, para aktivis politik Timor-Timur (Timor-Leste), Aceh, dan Papua.

Baca juga :   Akademisi Unhas : Petahana Harus Tegas Tentukan Sikap Politik

Gerakan-gerakan HAM lokal juga harus dimarakkan untuk menjangkau apa yang disebut sebagai persuadable majority yang selama ini diam dan jangan biarkan mereka dirangkul oleh kelompok-kelompok yang sering mempromosikan intoleransi dan mempraktekkan politik pengkambinghitaman yang tidak menghargai HAM.

Agenda HAM akan menjadi komoditas politik di tahun politik. Politisasi HAM harus kita tolak. Oleh karena itu, mari bergerak mulai dari sekarang dalam gerakan #JoinForces untuk menyatukan kekuatan dan meminta negara untuk melaksanakan tanggung jawabnya menyelesaikan kasus-kasus HAM. (*/rilis)