News

Femina Group Dituntut Tuntaskan Tagihan Upah Jurnalis

Femina Group Dituntut Tuntaskan Tagihan Upah Jurnalis

Kabar Makassar, Jakarta-- Perusahaan media terkemuka nasional Femina Group, yang tengah menyelenggarakan acara berstandar internasional, Jakarta Fashion Week dituntut menyelesaikan tunggakan-tunggakan upah para jurnalis yang belum dibayarkan secara tunai.

Hal ini ditegaskan Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Nawawi Bahrudin dalam pernyataan sikapnya yang diterima Selasa, 24 Oktober 2017. Dalam pernyataan itu, LBH Pers juga meminta Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri untuk melakukan tindakan tegas sesuai dengan kewenangannya terhadap perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya membayar gaji karyawan secara penuh, tanpa alasan hukum yang sah.

"Kemampuan pembayaran upah oleh Femina Group dijadikan alasan dalam melakukan penyicilan pembayaran upah, namun argumen ketidakmampuan perusahaan membayar upah sangat ironi jika dibandingkan dengan acara besar dan mengeluarkan uang banyak seperti acara Jakarta Fashion Week yang diadakan pada minggu ini," seperti dikutip dalam press release LBH Pers.

LBH Pers menilai pemotongan upah atau upah yang tidak dibayarkan secara penuh adalah salah satu bentuk pelanggaran perjanjian kerja, sehingga para pekerja tidak bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 88 ayat 1 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Perselisihan ketenagakerjaan ini terjadi sejak awal tahun 2016. Para jurnalis menerima gaji secara dicicil 50% (setiap tanggal 25) dan 50% (setiap tanggal 15) setiap bulannya. Namun, pada bulan Juni/Juli 2016, karyawan hanya mendapatkan gaji 50% saja, dan pembayaran cicilan sisanya baru dilakukan pertengahan tahun 2017 sebesar 25%, dan kemudian 12,5 %. (Masih tersisa 12.5% hingga saat ini).

Menghadapi hari raya Iedul Fitri tahun 2017, perusahaan hanya membayarkan 70% Tunjangan Hari Raya. Sejak saat itu, skema pembayaran gaji pada karyawan bisa hanya 10% + 10% + 20% atau 40% saja, 40% + 40% atau 80%, atau skema persentase lain, namun tak pernah mencapai 100% lagi.

Analisis LBH Pers menilai kondisi itu berdampak pada masalah domestik karyawan, seperti pemenuhan kebutuhan harian, biaya sekolah anak, cicilan, dan sebagainya. Bahkan hanya karena ingin berangkat kerja, salah satu jurnalis ada yang meminjam atau menjual barang-barang di rumah demi mendapatkan ongkos berangkat ke kantor.

Dalam diskusi antara karyawan dengan pihak manajemen, karyawan berulangkali menanyakan solusi seperti pensiun dini atau kapan perusahaan bisa menyelesaikan masalah ini. Namun belum ada jawaban pasti, tegas, dan konkret.

Setelah permasalahan ini berjalan selama satu tahun lebih, FKK-FG1 akhirnya meminta bantuan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers agar bisa menfasilitasi aspirasi karyawan kepada pihak perusahaan.

Hingga saat ini, telah terjadi tiga kali pertemuan bipartit antara karyawan yang difasilitasi LBH Pers sebagai kuasa hukum dengan manajemen perusahaan.

Namun hingga saat ini belum ada solusi terbaik, meskipun pada prinsipnya karyawan hanya meminta pemenuhan hak normatifnya sesuai UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003.

Foto: Int.

Redaksi

Related Articles

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close
%d bloggers like this: