Enggan Ekspose SKPD Buruk, Tim Penilai Jamin Independen

KabarMakassar.com — Kompetisi Pelayanan Publik Award 2017 yang menggandeng tim penilai enam unsur menjamin proses penilaian tetap independen.

Hal ini disampaikan Wakil Direktur Anti Coruption Committee (ACC) Sulawesi, Abdul Kadir Wokanubung yang juga menjadi salah satu perwakilan dalam tim penilai Pelayanan Publik Award 2017.

Dia menyebutkan kompetisi ini menggandeng tim penilai yang ditunjuk oleh Pemkot Makassar yang terdiri dari enam perwakilan diantaranya Muslimin B Putra dari Ombudsman Republik Indonesia, Abdul Kadir Wokanubung dari ACC, Lukman Irwan perwakilan Akademisi Dosen Unhas.

Selain itu, ada Fatma Yusuf perwakilan Tokoh Perempuan, Perwakilan Media Massa dan terakhir Zulkifli Nurdin mewakili Pemerhati Pelayanan Publik.

Tim penilai ini dibagi menjadi dua tim, dia merinci tim pertama melakukan penilaian untuk puskesmas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sedangkan tim kedua menilai kinerja Kelurahan dan Kecamatan

Baca juga :   Lonjakan Penumpang, PD Terminal Makassar Berlakukan Banyak Aturan

“Tim ini bekerja kurang lebih 10 hari melakukan aktivitas penilaian di lingkup Kota Makassar. Dasar penilaian tim sesuai dengan Permenpan RB No. 17 Tahun 2017 dengan indikator penilaian yang mencakup 6 aspek,” ucapnya.

Sektor kebijakan pelayanan publik, kata dia menjadi salah satu aspek penilaian. Kemudian profesional SDM sejauh mana kompetensi mereka di lingkup SKPD itu bisa memastikan berjalannya pelayanan publik.

“Sarana dan prasarana pelayan publik juga menjadi penilaian. Sejauh mana sarana prasarana menunjang aktifitas pelayanan publik,” ujarnya

Selain itu, lanjutnya sistem informasi pelayanan publik juga menjadi penilaian mulai dari pembenahan website atau sosial media, sistem offline dengan bertemu langsung terkait dengan papan acara atau brosur yg ditempel.

“Begitu juga dengan konsultasi dan pengaduan di cek semua di masing-masing SKPD, kemudian ada fasilitas untuk mengadakan pengaduan yang kedua melalui forum konsultasi,” ungkapnya.

Baca juga :   Wiranto Direncanakan Hadiri Rampimnas BEM RI di Makassar

Kontes inovasi seluruh SKPD di Kota Makassar apakah semua berinovasi atau tidak dalam hal pelayanan publik.

Dia menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dari rangkain kegiatan ini sejauh mana keberpihakan SKPD terkait dalam hal melakukan aktifitas pelayanan publik

“Tim independen bekerja secara independen tanpa ada intervensi tanpa ada pesanan khusus pihak penyelenggaraan dalam hal ini Bagian Ortala.

Dalam skoring, ada beberapa SKPD yang memiliki penilaian buruk. Yang maksimal saat ini ada puskesmas Minasa Upa. Memiliki pelayanan sangat baik,” ujarnya

Penilaian ini, lanjutnya benar-benar objektif berupa wawancara, melihat langsung lokasi dan mencatat.

Pelayanan yg buruk itu rata-rata meliputi tidak ada front office dan meja informasi. Begitu juga dengan aktifitas sarana dan prasarana ketika dicek tetapi nyaris tidak ada.

Baca juga :   Tarakan Adopsi Sistem CCTV Pemantauan Kota Makassar

Ada beberapa dinas yang dianggap kurang bagus namun dirinya enggan menyebutkan. Skala komparatif puskesmas jika dibandingkan dengan dinas nyaris sempurna dalam hal pelayanan publik.

“Berbanding terbalik dinas tertinggal jauh dalam hal pelayanan publik, hal yang sangat berbanding terbalik dengan SKPD,” keluhnya.

Penilaian yang dimulai dari tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 8 November 2017 dengan metode penilaian wawancara langsung, memeriksa administrasi yang sesuai dengan SOP, dan memeriksa kondisi fisik yang ada.

“Kedepannya SKPD yang memiliki penilaian buruk akan dilakukan pembinaan secara baik khususnya di sektor pelayanan publik,” kata dia.

Penulis Sriwaty Ilyas