Empat Pimpinan DPRD Sulbar Kembali Diperiksa

Ilustrasi Kasus Korupsi
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Kabar Makassar– Senin, 30 Oktober 2017 mendatang, Kejaksaan TInggi Sulawesi Selatan dan Barat (Kejati Sulselbar) mengagendakan pemanggilan pemeriksaan terhadap empat tersangka kasus korupsi dana APBD tahun 2016, dari unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar.

Keempat tersangka adalah Andi Mappangara (Ketua DPRD Sulbar), Harum, Munandar Wijaya, dan Hamza Hapati Hasan yang masing masing sebagai Wakil Ketua DPRD Sulbar.

Kepala Kejati Sulselbar, Jan S Maringka mengatakan bahwa pihaknya akan mulai mengintensifkan kembali proses penyidikan setelah gugatang praperadilan yang diajukan oleh para tersangka ditolak.

“Penyidik telah mengagendakan pemeriksaan kembali terhadap keempat tersangka kasus korupsi dana APBD tahun 2016 pada Senin besok,” kata Jan S Maringka. Jumat 27 Oktober 2017.

Sementara untuk proses penahanan para tersangka, pihak Kejaksaan belum bisa memastikan karena semua tergantung dari proses penyelidikan.

“Proses penahanannya itu kita serahkan kepada penyidik,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin.

Diketahui, empat unsur pimpinan DPRD Sulbar ditetapkan sebagi tersangka karena diduga bertanggungjawab terhadap sejumlah penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Sulbar tahun 2016.

Para tersangka dalam kedudukan sebagi unsur pimpinan DPRD Sulbar menyepakati besaran nilai pokok pikiran dengan nilai total anggaran RP 360 Milyar. Anggaran ini kemudian dibagi-bagi kepada pimpinan maupun anggota sebanyak Rp 45 juta per orang.

Kemudian dana tersebut terealisasi pada tahun 2016 sebesar RP 80 Milyar untuk kegiatan di PU/PR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekwan , serta sisanya tersebar di berbagi SKPD lain di Mamuju dan Kabupaten di Sulbar. Sementara ada anggaran yang terealisasi tahun 2017.

“Para tersangka ini sengaja melawan hukum dengan memasukkan pokok pokok pikiran seolah-olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD 2016 tanpa melalui prosedur. Seperti prosedur yang tidak diikuti adalah keberadaan Permendagri nomor 52 tahun 2016 tentang pedoman anggaran pendapatan belanja negara daerah,” jelas Kajati Sulselbar, Jan S Maringka.

[divider sc_id=”sc180460993647″]divider-3[/divider]

[team layout=”4″ staff=”1694″ sc_id=”sc776290739441″]

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.