Empat Pimpinan DPRD Sulbar Jadi Tersangka Dugaan Korupsi APBD 2016

Makassar— Penetapan unsur pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat  sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana APBD tahun anggaran 2016 dilakukan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan usai melakukan gelar perkara dan memeriksa sejumlah saksi baik dari Anggota DPRD Provinsi Sulbar, pimpinan SKPD pejabat pengadaan, pemilik perusahaan, hingga pihak pihak yang terkait selama enam pekan.

Ke empat tersangka ini masing masing Ketua DPRD Sulawesi Barat inisial  AM dan tiga Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat yakni MW, HHH dan HH.

Ke empat tersangka dari unsur pimpinan DPRD Sulbar ini  menjadi pihak yang  bertanggung jawab terhadap dugaan penyimpangan dan proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Sulbar tahun 2016. Para tersangka dalam kedudukan sebagai unsur pimpinan DPRD Sulbar telah menyepakati besaran nilai nilai pokok pikiran tahun anggaran 2016 dengan total anggaran sebesar tiga ratus enam puluh miliar, yang dibagi bagikan kepada pimpinan maupun anggota DPRD Sulbar sebanyak empat puluh lima orang. Jumlah tersebut terealisasi pada tahun 2016 sebesar delapan puluh milliar untuk kegiatan di tiga SKPD sementara sisanya tersebar ke berbagai SKPD lain di provinsi Sulbar.

Baca juga :   Tajuk: Aksi Simpati Palestina dan Seko

Selain itu para tersangka juga secara sengaja melawan hukum dengan memasukan pokok pokok pikiran yang seolah olah sebagai aspirasi masyrakat tanpa melalui proses dan prosedur sebagaimana diatur dalam permendagri nomor 52 tentang pedoman anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2016. Dimana anggaran tersebut dibagi dan disahkan pada hari yang sama tanpa melalui pembahasan baik dalam komisi maupun rapat di badang anggaran dan paripurna.

Baca juga :   Bandara Tutup 3 Hari, Maskapai Ini Terancam Refund Puluhan Juta

Ke empat unsur pimpinan DPRD Sulbar ini disangkakan melanggar ketentuan undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun  1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 12 yang berbunyi penyelenggaran negera yang ditugasi melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak lansung ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

“Perbuatan tersangka tersebut melanggar ketentuan undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun  1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 12 yang berbunyi penyelenggaran negera yang ditugasi melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak lansung ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa,” Kata Jan Samuel Maringka Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Baca juga :   Wow, Ini Profesor Perempuan Pertama Ilmu Penyakit Dalam FK Unhas

Menyikapi penetapan status ini, penyidik akan memeriksa para tersangka rencananya pada pekan depan.

[divider sc_id=”sc1248492658467″]divider-3[/divider]

[team layout=”4″ staff=”487″ sc_id=”sc849366212506″]