DPRD Sulsel Pertanyakan Biaya Medical Check Up Covid-19 di RS Wahidin

DPRD Sulawesi Selatan (/int)

KabarMakassar.com — DPRD Sulsel mempertanyakan besarnya biaya medical check up untuk mengetahui seseorang terpapar Virus Corona (Covid-19) atau tidak, sebesar Rp500 ribu yang dipatok RS Wahidin Sudirohusodo Makassar.

Wakil Ketua Komis E DPRD Sulsel, Arum Spink mengatakan, biaya sebesar Rp500 ribu yang sangat membebani masyarakat itu sangat kontradiktif dengan situasi dan kondisi saat ini.

“Kami dari DPRD Sulsel tentu mempertanyakan hal ini. Kan situasi dan kondisi saat ini kan sedang darurat, sehingga kebijakan itu sangat tidak pas untuk saat ini,” kata Arum Spink, Selasa (24/3). .

Olehnya itu, ia meminta agar hal ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Karena, kata dia, jika harus membayar biaya pemeriksaan tersebut, masyarakat tidak akan melaporkan atau secara sukarela memeriksakan dirinya.

“Saat ini kan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk melaporkan terkait kondisi kesehatannya. Lah kalu harus membayar, maka tentu mereka tidak mau datang. Maka dari itu hal ini harus menjadi perhatian Pemprov,” ujarnya.

Menurut Pipink, sebaiknya Pemprov Sulsel mengambil alih untuk melakukan tes massal. Apalagi, kata dia, pemprov bisa menggunakan post anggaran tak terduga untuk membiayai hal tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negerri (Permendagri) nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan corona virus desease tahun 2019 pada lingkungan Pemda.

“Kami sudah minta hal ini dimasukkan dalam post anggaran Pemprov. Terpenting harus jelas arahnya seperti ada planning dan progresnya. Janganlah dibebankan ini kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Humas RS Wahidin Sudirohusodo Makassar, Dewi Risky Nirmala mengatakan, kebijakan tersebut diputuskan karena biaya medical check up ini tidak dibiayai oleh Kementerian Kesehatan.

“Jadi perlu diketahui bahwa biaya medical check up tidak dibiayai baik oleh kementerian, Pemda, maupun BPJS. Karena itu memang sifatnya inisiatif pribadi,” kata Dewi.

Menurutnya masyarakat tidak boleh menilai atau melihat mahal atau tidaknya biaya medical check up tersebut. Sebab, biaya itu sudah termasuk murah jika dibandingkan dengan biaya medical check up di rumah sakit lain.

“Jangan liat mahalnya. Angka Rp.500.000 itu tidak sebanding dengan resiko pegawai kami. Lagian kami tidak pernah memaksa masyarakat untuk datang,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jika medical check up berbeda dengan tes massal yang dilakukan oleh pemerintah.

“Kalau tes massal itu kan dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau dinas kesehatan. Bukan rumah sakit,” pungkasnya.

Reporter :

Editor :

Redaksi

Daus

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

REKOMENDASI