DPRD Makassar Komitmen Support Semua Tahapan Pilwalkot 2020

(IST)

KabarMakassar.com — DPRD Kota Makassar menyatakan kesiapannya untuk mendukung seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada yang akan digelar di Makassar tahun ini, termasuk soal penambahan anggaran untuk honorium penyelenggara ad hoc.

Hal ini disampaikan langsung Ketua DPRD Kota Makasar, Rudianto Lallo, saat menerima audiensi dari pihak KPU Makassar, di Gedung DPRD Kota Makassar, Rabu (15/1).

“Kami pada prinsipnya mensupport penyelenggaraan pemilu ini, apapun itu, termasuk kekurangan anggaran yang dibutuhkan,” kata Rudianto.

Setelah pertemuan ini, kata dia, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, perihal penambahan anggaran yang diminta.

“Kami akan berkoordinasi dengan koordinator Banggar, dalam hal ini bapak Adi Rasyid Ali, guna menemukan solusi yang dihadapi,” ujarnya.

Sementara, Ketua KPU Makassar, M. Faridl Wajedi mengatakan, pihak legislatif (DPRD Kota Makassar) merupakan salah satu pihak terkait dalam pelaksanaan Pilkada di Makassar.

Olehnya itu, tentunya pihaknya perlu melakukan koordinasi untuk bersama-sama mensukseskan pelaksanaan Pilkada di Kota Makassar.

“Kami KPU dan DPRD selaku salah satu stakeholder utama dalam penyelenggaraan pemilu harus bersinergi untuk mensukseskan pemilihan wali kota,” kata Faridl.

Sebelumnya, KPU Kota Makassar telah mengajukan penambahan anggaran kurang lebih sebesar Rp9,6 miliar untuk peningkatan honorarium penyelenggara ad hoc Pilkada Makassar 2020 kepada Pemerintah Kota Makassar.

Pengajuan penambahan anggaran untuk peningkatan honor penyelenggara ad hoc tersebut didasarkan pada Peraturan KPU (PKPU) RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Terhadap PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang di dalamnya juga mengatur persoalan perubahan gaji atau honor para penyelenggara ad hoc.

Pihak KPU juga sudah melakukan pertemuan dengan Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb pada 18 Desember 2019 lalu, membahas tentang

penambahan anggaran hibah pemerintah kota kepada KPU untuk peningkatan honor penyelenggara ad hoc, baik di tingkat kecamatan, kelurahan, maupun honor para petugas pemuktahiran data pemilu ini.

Sekadar diketahui, pemerintah kota bersama KPU dan Bawaslu Makassar, telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada Makassar tahun 2020 mendatang pada 1 November 2019 lalu.

Dalam NPHD tersebut, anggaran untuk KPU sebagai penyelenggara Pilkada dialokasikan sebesar Rp78 miliar. Jumlah tersebut jauh di bawah usulan awal yang diajukan KPU Makassar, yakni sebesar Rp96,05 miliar. (*)

Reporter :

Editor :

-

Redaksi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

REKOMENDASI