DPRD Bulukumba Usul Anggaran Rp10 M untuk Penanganan Covid -19

Unsur pimpinan dan ketua-ketua fraksi di DPRD Bulukumba menggelar rapat di ruangan Keetua DPRD Bulukumba, membahas penanganan Covid-19 di wilayahnya, Jumat (27/3). (IST)

KabarMakassar.com — Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bulukumba memberikan perhatian serius terhadap upaya pencegahan penularan Virus Corona (Covid-19) di wilayahnya.

Apalagi berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19 setempat, sejauh ini tercatat sudah ada 1 warga Bulukumba yang dinyatakan positif terjangkit Covid-19; 49 orang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP), dan 4 orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Menyikapi hal ini, DPRD Kabupaten Bulukumba mengusulkan anggaran sebesar Rp8 hingga Rp10 miliar untuk penanggulangan Virus Corona (Covid-19). Hal ini disepakati unsur pimpinan dan ketua-ketua fraksi di DPRD Bulukumba dalam rapat yang digelar, Jumat (27/3).

“Sampai hari ini kita masih kekurangan alat pelindung diri (APD), jadi kita akan maksimalkan anggaran yang ada berdasarkan usulan dan kesepakatan masing-masing fraksi sebesar Rp8 miliar untuk upaya penanganan Covid-19,” kata Ketua DPRD Bulujumba, H. Rijal.

Sebelumnya, kata dia, Pemkab Bulukumba mengusulkan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk penanganan Covid-19. Namun, pihaknya menganggap nilai tersebut terlalu kecil dan tidak akan cukup. Olehnya itu pihak DPRD menyepakati melakukan pengalihan anggaran sebesar Rp8 miliar hingga Rp10 miliar untuk pembelian APD dan keperluan lainnya, agar penanganan Covid-19 ini benar-benar maksimal.

Rijal menjelaskan, hal ini memang akan berdampak pada pemangkasan anggaran yang diambil dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID).

“Ini sifatnya emergency, jadi mau tidak mau kita harus begerak cepat melakukan pencegahan Covid-19 demi masyarakat Bulukumba. Terkait usulan anggaran, kami dari lembaga legislatif mengusulkan sebesar Rp8 miliar atau Rp10 milar, semoga disepakati oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati bersama tim TAPD. Malam ini juga kami akan rapat lagi di Rujab Bupati terkait anggaran dan penanganan Covid-19 ini,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Bulukumba, H. Patundangi menambahkan, pihaknya juga mendesak bupati agar segera mengambil langkah-langkah terkait pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Bulukumba, tentunya dengan support anggaran.

Pihaknya juga meminta pemerintah dapat membentuk posko di setiap perbatasan, dan melakukan pemantauan. Terrlebih, kata dia, Kabupaten Bulukumba rencananya akan kedatangan penduduk atau masyarakat Bulukumba yang selama ini bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

“Ada informasi sekitar 2.000 masyarakat Bulukumba yang bekerja di luar negeri maupun di luar daerah akan kembali ke Bulukumba. Nah tentu pemerintah daerah punya kewajiban untuk memantau ini untuk mencegah penyebaran Covuid-19,” pungkasnya.

Reporter :

Editor :

Fitriani

Firdaus

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

REKOMENDASI