Disnaker Makassar: Perusahaan Wajib Berikan THR

Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. [Sumber: Int.]

Kabar Makassar– Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Makassar rupanya tidak main-main untuk menindak tegas perusahaan yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya.

Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, tentang Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi pekerja dan buruh Perusahaan.

Kepala Disnaker Kota Makassar, Irwan Bangsawan mengatakan, pihaknya akan terus mengawasi perusahan terkait dengan pembayaran hak karyawan berupa THR menjelang Lebaran.

“Semua perusahan harus memberikan THR kepada seluruh karyawannya, minimal satu minggu sebelum lebaran. Jika tidak, maka akan diberikan sanksi sesuatu dengan aturan yaang berlaku mulai dari teguran hingga pencabutan izin perusahaan,” kata Irwan, Rabu, 14 Juni 2017.

Baca juga :   Betonisasi Jalan di Pasar Sentral, Pedagang Diminta Pindah

Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kota Makassar untuk memberi hak pada para pekerja, Irwan mengaku pihaknya juga membuka unit layanan aduan ketenagakerjaan tepatnya di lantai I Kantor Disnaker atau bisa langsung menghubungi nomor layanan aduan melalui nomor 082211787171.

“Kita berharap agar seluruh perusahan di Kota Makassar memberikan THR kepada karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena itu menjadi hak bagi tenaga kerja,” jelas Irwan.

Baca juga :   BPKA Gelar Pelatihan SIMAKDA Berbasis Standar Biaya

Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar telah mengedarkan surat tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan kepada perusahaan swasta.

Surat edaran ini berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi karyawan, pekerja, atau buruh.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan mengaku akan segera mengirimkan surat edaran tersebut kepada kurang lebih empat ribu perusahaan. Agar dapat menjalankan kewajibannya jelang hari raya Idul Fitri 1438 Hijriah mendatang.

Baca juga :   Semester Pertama, Kinerja OPD Pemprov Sulsel Mulai Dievaluasi

“Apabila perusahaan itu tidak mengindahkan edaran ini, maka akan diberikan sanksi tegas kepada pemilik usaha. Baik berupa teguran tertulis, denda, hingga penututupan perusahaan,” ungkapnya, Jumat, 9 Juni lalu.(*)