KPU Makassar: Progres Coklit Capai 90 Persen

KabarMakassar.com — Komisi Pemilihan umum (KPU) Kota Makassar, telah melakukan proses pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih untuk Pilkada Kota Makassar. Dimana saat ini telah berproses 90,16 persen.

Meski tinggal sepekan batas akhir Coklit, progres ini telah menyelesaikan jumlah A-KWK yang diteliti PPDP sebanyak 945.026 dari 1.048.151 A-KWK.

Komisioner KPU Makassar, Endang Sari mengatakan jika per 6 Agustus 2020 hingga pukul 15:30 Wita, telah selesai 90,16 persen yang dicocokkan.

“Kami berharap warga proaktif untuk menerima PPDP dengan menyiapkan KTP elektronik atau surat keterangan dan Kartu Keluarga,” ujarnya.

Tidak hanya itu KPU Makassar terus juga menghimbau warga untuk bisa mengecek datanya di lindungihakpilihmu.kpu.go.id untuk memastikan apakah sudah terdaftar sebagai pemilih pada Pilwali Makassar 2020.

Jelang Musda, Sejumlah Petinggi Golkar Sulsel Bertemu di Pangkep

KabarMakassar.com — Jelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Golkar Sulsel, harmonisasi kepengurusan DPD I Partai Golkar Sulsel di bawah komando Pelaksana Tugas (Plt) Nurdin Halid (NH) mulai tidak stabil.

Pada Musda Golkar Juli 2019 lalu menetapkan NH. Akan tetapi kepengurusan yang diajukan oleh NH belum di-SK-an oleh DPP Partai Golkar. Bahkan, terbaru NH ditarik ke DPP sebagai salah satu Wakil Ketua Umum DPP Golkar.

Seiring berjalannya waktu, muncul sebuah gerakan baru yang diinisiasi oleh sejumlah DPD II Partai Golkar dan diberi nama Golkar Pembaharu. Hal ini kemudian menimbulkan wacana perlawanan terhadap NH sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel.

Terbaru, sejumlah pengurus DPD I Golkar Sulsel melakukan pertemuan dengan Ketua dan Sekretaris DPD II serta sejumlah organisasi sayap Partai Golkar di Pangkep. Pertemuan yang digelar Kamis (19/3) ini difasilitasi oleh Ketua DPD II Partai Golkar Pangkep, Syamsuddin Hamid.

Beberapa pengurus DPD I Golkar Sulsel yang hadir pada pertemuan tersebut, antara lain: Arfandy Idris, Irwan Muin, Kadir Halid, Rusmi Kasman, Suastusi Amir, Imran Tenri Tata, Aksara Alif Raja, Maqbul Halim, dan sejumlah pengurus lainnya.

Sekretaris DPD II Partai Golkar Pangkep, Rahmat Nur yang ditanya terkait pertemuan itu, tidak mau berkomentar. Ia mengaku jika hal itu bukan ranahnya untuk berbicara.

“Iya jangan mi saya, hubungiki DPD I,” kata Rahmat Nur, Kamis (19/3).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua DPD II Partai Golkar Bulukumba, Andi Hamzah Pangki. Bahkan, bakal calon Bupati Bulukumba itu meminta untuk menghubungi pengurus DPD I Golkar Sulsel.

“Silahkan hubungi Jubir Pak Risman Pasigai,” ujarnya.

Golkar Jadi Perbicangan “Tetangga

Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPD I Golkar Sulsel, Maqbul Halim mengatakan bahwa kegiatan yang dihadirinya itu adalah undangan dari Syamsuddin Hamid. Ia mengaku pertemuan itu adalah undangan acara ulang tahun dari Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid.

“Maka ramai-ramailah yang sempat ke sana, ada juga yang tidak sempat datang ke sana. Jadi tidak ada pertemuan, hanya menghadiri undangan makan ikan bakar,” kata Maqbul, Kamis (19/3).

Menurut Maqbul, tidak semua Ketua DPD II hadir dalam acara tersebut. Menurut dia, yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Ketua DPD II Golkar Makassar, Maros, Barru, Sidrap, Bulukumba, Luwu Utara, Sidrap, Wajo, Luwu Timur.

Selain itu, ada juga sejumlah Sekretaris DPD II Golkar yakni Selayar, Jeneponto, Gowa, dan Pinrang. Perihal siapa yang diundang, Maqbul tidak mengetahui karena yang mengundang adalah tuan rumah, yakni Syamsuddin Hamid.

“Ini kami tidak tahu siapa yang diundang Pak Bupati, yang saya sebutkan itu yang saya liat saja secara langsung di sini. Ada juga beberapa pengurus DPD I yang hadir. Kalau Pak NH itu masih di Jakarta jadi tidak hadir,” ungkapnya.

Ketika ditanya mengenai pembahasan pada pertemuan itu, politisi asal Wajo ini mengatakan hanya pertemuan biasa. Ia juga mengaku tidak ada pembahasan mengenai Musda Golkar atau calon yang akan diusung pada Musda.

“Tidak ada pembahasan soal Musda atau soal siapa yang akan diusung karena kami hanya menghadiri undangan saja,” ujarnya.

Hanya saja, kata dia, ada sejumlah wacana yang menarik. Salah satunya terkait menjaga wibawa Partai Golkar sehingga tidak menjadi perbincangan tetangga. Ia mengatakan bahwa jika bukan kader, siapa lagi yang akan menjaga wibawa Partai Golkar.

“Bahwa kita semua ini yang bisa menjaga wibawa Partai Golkar, tidak mempermalukan Partai Golkar dari luar. Dan usah saya sebut siapa yang mengatakan tapi katakan saja bahwa ini dari keterangan saya,” jelasnya.

Kata Maqbul lagi, bahwa kader Golkar yang hadir tidak berubah dalam menjaga marwah Partai Golkar. “Kita harus dewasa tidak saling mempermalukan kemudian membawa kekecewaan di dalam Golkar, keluar dari Golkar sehingga jadi perbincangan tetangga,” pungkasnya.

NH Terkendala Restu DPP

Pakar politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Adi Suryadi Culla mengatakan saat ini Golkar Sulsel mengalami masa transisi kepemimpinan. Karena itu, kata Adi, wajar ketika terjadi polarisasi kader dalam mengusung bakal calon pada Musda.

“Semakin banyak tokoh yang muncul maka semakin banyak kubu dan polarisasi kader. Transisi kepemimpinan atau suksesi di partai politik itu kalau yang sudah tidak menjabat maka mencalonkan diri atau dicalonkan,” kata Adi.

Walau demikian, kata dia, kekuatan dan pengaruh NH masih kuat karena merupakan perpanjangan DPP untuk melaksanakan Musda. Namun, kendalanya bagi NH adalah restu dari DPP.

“Tapi lagi-lagi itu soal restu DPP, kan itu sudah terbukti. Dan memang cenderung DPP menginginkan NH menyerahkan komando Golkar Sulsel kepada orang baru. Maka alternatifnya adalah NH menyiapkan kader untuk didorong maju dengan sejumlah komitmen politik,” pungkasnya.

Usungan PDIP di Pilkada Serentak 2020 Diputuskan Senin Depan

KabarMakassar.com — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menentukan para jagoannya yang akan diusung pada Pilkada serentak 2020 mendatang, termasuk di Sulsel, pada Senin (16/3) mendatang.

Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD PDIP Provinsi Sulsel di Hotel Claro, Makassar, Kamis (12/3).

“Hari Senin akan dilakukan pengambilan keputusan untuk para calon (yang akan diusung),” kata Hasto.

Menurut Hasto, setelah nantinya diputuskan nama-namanya, calon kepala daerah yang diusung PDIP itu akan diwajibkan untuk mengikuti sekolah khusus.

“Kami akan mengadakan sekolah khusus untuk mereka, dengan tujuan agar mereka mampu menjadi kepala daerah yang amanah serta mensejahterakan rakyatnya. Sebab, dalam berpolitik itu harus bisa membangun sifat optimisme serta membangun masa depan rakyat agar lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Hasto juga menyampaikan bahwa PDIP menargetkan bisa menang di 8 dari total 12 kabupaten/kota di Sulsel yang akan menggelar Pilkada serentak tahun ini.

“Di Sulsel kami punya target kemenangan di 8 daerah,” bebernya.

Sementara, Ketua DPD PDIP Provinsi Sulsel, Andi Ridwan Wittiri (ARW) menginstruksikan seluruh kader PDIP di Sulsel untuk bahu membahu mememnagkan calon kepala daerah yang nantinya akan diusung oleh partai berlambang moncong putih itu di Pilkada serentak tahun ini.

“Saya menghimbau kepada seluruh kader partai untuk bekerja saling bahu-membahu dalam memenangkan pilkada dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” kata ARW.

Sekadar diketahui, sejumlah bakal calon kepala daerah dari 12 kabupaten/kota di Sulsel yang akan menggelar Pilkada tahun ini, hadir dalam pembukaan Rakerda PDIP Sulsel tersebut. Khusus untuk bakal calon walikota Makassar, ada empat yang hadir. Yakni; Munafri Arifuddin, Moh. Ramdhan Pomanto, Irman Yasin Limpo dan Syamsu Rizal.

Hasto Pertanyakan Nasionalisme Kader PDIP yang Makan di KFC dan McD

KabarMakassar.com — Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mempertanyakan nasionalisme kader PDIP yang sampai saat ini masih sering untuk lebih memilih makan dan minum di tempat atau restoran cepat saji milik pengusaha luar negeri, seperti KFC dan McD.

“Jika ada kader yang sering menikmati makanan dan minuman dari luar seperti KFC, McD dan sprite, maka itu dipertanyakan kekaderannya,” kata Hasto dalam sambutannya saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD PDIP Sulsel, di Hotel Claro, Makassar, Kamis (12/3).

Hasto meminta seluruh kader PDIP untuk mencontoh Presiden RI pertama, Soekarno, yang mencintai makanan dan minuman tradisional Indonesia.

“Kecintaan Soekarno terhadap makanan dan minuman tradisonal itu dibuktikan pak Soekarno dengan menulis buku Mustika Rasa. Pak Soekarno selalu menekankan untuk berdikari,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Hasto juga mengingatkan agar kader PDIP di Sulsel mempertahankan kepribadian bangsa. Salah satunya, kata dia, yakni terkait masakan tradisional.

“Sejak 44.000 tahun yang lalu, peradaban di Sulsel telah ada. Bahkan, rempah-rempah juga melimpah. Maka tidak salah jika di Sulsel dan Makassar itu makanan tradisionalnya luar biasa dan wajib dilestarikan,” ucapnya.

Selain itu, kata Hasto, Indonesia juga memiliki obat-obatan tradisional yang sangat kaya. Karenanya, hal ini perlu lestarikan agar dapat menangkal berbagai macam penyakit.

“Obat tradisional kita itu sangatlah kaya, kekayaan hayati Indonesia sangat banyak. Bahkan, khusus untuk obat-obatan ada sekitar 30 tapi yang dipatenkan baru 12 jenis obat-obatan. Ini perlu inovasi sehingga dapat digunakan,” pungkasnya.

Deng Ical Sebut Keputusan NH Tidak Terkait Oligarki Politik

KabarMakassar.com — Nasib kurang baik dialami oleh bakal calon Walikota Makassar, Syamsu Rizal. Pasalnya, Deng Ical–sapaan akrab Syamsu Rizal tidak mendapat surat tugas dari partainya sendiri yakni Golkar untuk maju dan bertarung pada Pilwalkot Makassar mendatang.

Hal itu dipastikan ketika Partai Golkar lebih memilih Danny Pomanto untuk diberikan surat tugas pada kegiatan tasyakuran Partai Golkar yang dirangkaikan dengan Deklarasi Pemenangan Pilkada 2020 di Gedung Celebes Convention Center (CCC), beberapa waktu lalu.

Meski begitu, Deng Ical mengaku tidak kecewa dengan pilihan partai berlambang pohon beringin itu. Bahkan, mantan Wakil Walikota Makassar itu mengucapkan terima kasih kepada DPD I Golkar Sulsel.

Menurut Deng Ical, surat tugas tersebut bukanlah penentu. Karenanya, ia masih berhadap pintu untuk mendapatkan rekomendasi Partai Golkar masih tetap terbuka.

“Jalan terus ji, mudah-mudahan pintu yang lain terbuka, Insha Allah” kata Deng Ical, Rabu (11/3)

Deng Ical menilai, sikap Partai Golkar adalah hal yang biasa terjadi dalam dunia politik.

“Dinamika seperti ini wajar terjadi dan tentu Partai Golkar memiliki pertimbangan tersendiri atas keputusan tersebut,” ungkapnya.

Menurut mantan Sekretaris DPD Demokrat Sulsel itu, apa yang diputuskan oleh Ketua DPD I Golkar Sulsel, Nurdin Halid, adalah sebuah keputusan yang wajar. Apalagi figur yang diberikan surat tugas siap menggandeng anak Nurdin Halid, yakni Andi Muhammad Zunnun.

“Kalau demi anak, saya kira siapapun tentu akan memiliki keberpihakan. Jangankan Pak Nurdin Halid, kita ini semua akan memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan yang sama,” katanya.

Tidak hanya itu, Deng Ical bahkan membela Nurdin Halid jika keputusannya itu tidak terkait dengan oligarki politik.

“Ini bukan soal oligarki politik, tapi soal bagaimana kita memberi ruang bagi keluarga. Saya kira ini sangat wajar dan bisa diterima akal sehat,” pungkasnya.

Jejak Irman Yasin Limpo di Dunia Birokrasi

KabarMakassar.com — Figur bakal calon Wali Kota Makassar, Irman Yasin Limpo, dikenal sebagai birokrat berprestasi. Namun, tak banyak yang tahu jika None – sapaan akrabnya, ternyata pernah meraih peringkat pertama saat mengikuti Diklatpim Tingkat I yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan diikuti pejabat Eselon I dan II seluruh Indonesia pada tahun 2015 lalu.

Piagam penghargaan atas prestasinya saat itu diserahkan langsung Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN RI, yang ketika itu dijabat Muh Idris.

Prestasi None sebagai birokrat, juga dibuktikan dengan banyaknya penghargaan nasional yang ia raih. Adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ini juga pernah dianugerahi penghargaan Pelopor Pelatihan Pramugari dari Garuda Indonesia, dan diberi pin wings pilot Garuda berbahan dasar emas.

Tak banyak di Indonesia yang mendapatkan pin spesial ini dari Garuda. Selain None, pin spesial itu juga pernah diberikan kepada pengusaha sukses, Chaerul Tanjung.

Tak sampai disitu. Saat memimpin Dinas Pendidikan Sulsel, OPD ini meraih top inovasi berdasarkan skoring yang dilakukan Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Indikator pelayanannya tercatat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2017 hingga 2018 yang mengalami peningkatan yang signifikan.

Di tahun 2017, OPD yang dipimpin None ini meraih nilai rata-rata 87,12 serta tahun 2018 dengan persentase 91,38.

Selain itu, hadirnya aplikasi big data e-panrita yang digagas None, juga menjadi perhatian nasional. Wakil Presiden HM Jusuf Kalla, bahkan memberikan apresiasi atas hadirnya aplikasi ini.

Atas prestasi yang diraihnya selama ini, None menyampaikan jika ia hanya berusaha melakukan yang terbaik saat diberikan amanah, memegang sebuah jabatan.

Menurut None, hal ini tidak terlepas dari pesan yang selalu disampaikan Sang Ayah, HM Yasin Limpo, saat beliau masih hidup.

“Tetta selalu minta kepada anak-anaknya, termasuk saya, untuk bisa bekerja melayani masyarakat. Sebab sebaik-baiknya manusia, adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Itulah prinsip hidup yang ditekankan Tetta,” kata None.

None Siap Samakan Visi, Sadap Tak Konfirmasi

KabarMakassar.com — Bakal calon walikota Makassar, Irman Yasin Limpo (None) mengikuti fit and proper tes di Sekretariat DPW PPP Sulsel, Jalan Sungai Saddang, Senin (24/2) malam.

Pasca mengikuti fit and proper tes, None menegaskan bahwa kedatangannya itu untuk memenuhi prosedur yang ada di PPP. Ia pun menginginkan proses demokrasi harus berjalan dengan baik dan transparan kepada publik.

“Demokrasi yang sehat kan harus transparan dan tahapan itu jelas bukan hanya faktor lobby, walaupun dari prakteknya ada begitu, tetapi kita harus memperlihatkan kepada publik bahwa tahapan itu ada, supaya edukasi politik tetap berjalan” kata None.

Oleh karena itu, ia mengaku siap berkolaborasi dengan PPP. Apalagi, kata dia, dirinya dan PPP memiliki kesamaan visi untuk membangun membangun Kota Makassar yang bermartabat.

“Kita punya kesamaan visi untuk membangun Makassar yang lebih bermartabat, melalui pembangunan sumber daya manusia dan akhlak,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPW PPP Sulsel, H. M Amran Amirullah menegaskan bahwa fit and proper test bakal calon walikota Makassar sudah selesai. Walaupun, kata dia, masih ada bakal calon seperti Sadap yang belum melakukan konfirmasi.

“Khusus Makassar kita sudah selesai, namun memang Sadap sudah ambil formulir tapi sampai detik ini belum ada konfirmasi” kata Amran.

Tak Sesuai Mekanisme, KPU Tolak Rekomendasi Pj Walikota

KabarMakassar.com — Surat rekomendasi Pj Wali Kota Makassar yang merekomendasikan Mantan Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Kota Makassar, Iskandar Lewa, untuk mengisi posisi jabatan sebagai Sekretaris KPU Makassar yang saat ini lowong, ditolak oleh pihak KPU Provinsi Sulsel.

Humas KPU Sulsel, Asrar Marlang menjelaskan, penolakan ini dilakukan karena tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku.

“Mekanismenya, pengangkatan pejabat struktural eselon III di lingkungan KPU itu dilakukan dengan open bidding (seleksi terbuka) tetapi terbatas. Artinya, hanya bisa diikuti internal KPU,” kata Asrar, Senin (24/2).

“Nanti eselon II baru dia terbuka untuk siapa saja yang memenuhi syarat. Makanya itu surat Pj Wali Kota kita jawab (ditolak). Itu karena mekanisme kita itu seperti itu (open bidding),” tambahnya.

Asrar menjelaskan, persyaratan utama menjadi pejabat di KPU adalah harus pegawai organik dan berpangkat minimal III.d.

“Tapi yang penting dia adalah pegawai organik KPU. Dulu memang kita masih meminta pegawai perbantuan sebagai pimpinan di KPU kabupaten kota, karena di kabupaten kota belum ada orang yang memenuhi syarat. Tapi sekarang ini setelah semua organik, banyak yang memenuhi syarat. Makanya kita tidak lagi meminta ke pemda. Sekarang kita mengatur kita punya kepegawaian sendiri,” jelasnya.

Sebelumnya, Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengaku tak masalah surat rekomendasi yang dikirmkannya tidak dijawab atau ditolak oleh pihak KPU Sulsel.

Apalagi, kata dia, memang ada aturan yang harus diikuti dan disesuaikan terkait urusan kepegawaian di internal KPU.

“Ya tidak apa-apa. Kita hanya memberikan masukan, dan ternyata ada aturan internal KPU bahwa mereka lelang internal. Kalau begitu aturanya, kita tidak bisa memaksa,” kata Iqbal.

Sekadar diketahui, sebelumnya jabatan Sekretaris KPU Makassar dijabat oleh Sabri. Namun yang bersangkutan tersangkut kasus penyelewangan dana hibah untuk Pilwalkot Makassar tahun 2018. Dimana kerugian negara dalam kasus tersebut ditaksir mencapai Rp5 miliar.

Resmi Diumumkan, Ini Jagoan PDIP di Pilkada Selayar dan Bulukumba

KabarMakassar.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengumumkan para jagoannya yang akan diusung untuk bertarung di sejumlah daerah pada Pilkada Serentak 2020.

Untuk pengumuman tahap I ini, ada satu pasangan gubernur-wakil gubernur dan 49 pasangan calon bupati-wakil bupati dari 20 provinsi yang diumumkan mendapat rekomendasi dari partai berlambang moncong putih itu.

Khusus untuk Sulsel, dari 12 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak tahun ini, baru dua kabupaten yang rekomendasi usungan pasangan bakal calonnya dikeluarkan oleh partai besutan Megawati Soekarno Putri itu. Dua kabupaten tersebut yakni Bulukumba dan kepualauan Selayar.

Dalam Surat Keputusan DPP PDIP tertanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto itu, tercantum nama Tomy Satria Yulianto dan Andi Makkasau sebagai calon bupati dan wakil bupati yang diusung di Pilkada Bulukumba, dan Basli Ali dan Syaiful Arif sebagai calon bupati dan wakil bupati yang diusung di Pilkada Kepualauan Selayar.

Dikonfirmasi terkait surat rekomendasi usungan dari PDIP, Basli Ali yang meruakan calon bupati petahana melalui LO-nya, Darmawang mengaku berterima kasih atas mandat tersebut. Pihaknya berjanji akan bekerja lebih keras untuk bisa memenagkan Pilkada Selayar tahun ini.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan dan mandat yang diberikan PDIP. Tentu dengan keluarnya rekomendasi ini membuat kami akan bekerja lebih keras dan lebih fokus untuk memenangkan Pilkada nanti,” kata LO pasangan Basli Ali – Saiful Arif, Darmawang, Rabu (19/2).

Laporkan Kecurangan Pemilu melalui Aplikasi Gowaslu

KabarMakassar.com — Masyarakat Sulsel kini bisa terlibat langsung bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mengawal jalannya pelaksanaan Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Semua bentuk indikasi kecurangan dan pelanggaran yang ditemukan selama pelaksanaan Pilkada, dapat dilaporkan secara langsung melalui aplikasi ‘Gowaslu’.

Aplikasi yang diluncurkan sejak Agustus 2016 oleh Bawaslu ini dapat diunduh di toko penyedia layanan aplikasi di ponsel pintar Android.

Koordinator Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengatakan, aplikasi Gowaslu ini bertujuan memudahkan pemantau dan masyarakat pemilih dalam mengirimkan laporan dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam proses pelaksanaan Pilkada.

“Di Sulsel ada sebanyak 12 daerah yang akan melakukan Pilkada tahun ini. Selain dari petugas pengawas, Bawaslu butuh dukungan langsung masyarakat. Teknologi ini kami harapkan dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat, untuk ikut melakukan pengawasan,” kata Saiful Jihad, di Makassar, Kamis (13/2).

Aplikasi Gowaslu ini, kata dia, dirancang untuk mewujudkan kolaborasi antara pengawas Pemilu dan masyarakat pemilih dalam meningkatkan keberanian dan pelaporan pelanggaran Pilkada.

“Dengan teknologi ini, masyarakat dapat terkoneksi langsung dengan pihak pengawas pemilu dan melaporkan temuan indikasi pelanggaran di lapangan dengan cepat,” jelasnya.

Sekadar diketahui, cara pelaporan semua bentuk indikasi kecurangan dan pelanggaran yang ditemukan selama pelaksanaan Pilkada melalui aplikasi Gowaslu sangat mudah.

Pertama, unduh (download) dan install aplikasi Gowaslu di ponsel pintar Sahabat Bawaslu. Langkah berikutnya yang harus dilakukan untuk melaporkan temuan yakni:

  1. Daftarkan diri anda
    Semua masyarakat pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap (DPT) dan pemantau yang terdaftar di KPU dapat mendaftar sebagai pelapor dalam aplikasi Gowaslu. Pengguna diharuskan mendaftar dan mengirimkan data diri. Hal ini untuk menjamin keamanan aplikasi dan kerahasiaan pelapor.
  2. Log In
    Masukkan username dan password untuk masuk ke dalam aplikasi. Setelah berhasil, aplikasi secara otomatis menunjukkan lokasi pelapor, karena itu layanan GPS pengguna harus diaktifkan. Jika lokasi yang muncul kurang tepat, maka dapat menuliskan keterangan tambahan pada kolom yang disediakan. Ini bertujuan memudahkan Pengawas Pemilu mengetahui keberadaan Pelapor dan menentukan tindak lanjut yang akan diambil.
  3. Pelaporan
    Kategori laporan pelanggaran Pilkada dalam sistem Gowaslu ada empat yakni; pelanggaran pada data pemilih, alat peraga kampanye, kampanye, dan politik uang.

Pelapor dapat memilih jenis indikasi pelanggaran sesuai dengan pilihan yang disediakan sistem, atau memasukkan secara manual temuannya jika belum tersedia pilihan yang sesuai.

Pelapor diminta untuk memberikan keterangan terkait tanggal dan waktu kejadian yang dilaporkan. Selanjutnya, deskripsikan kejadian pelanggaran yang ditemukan. Setelah itu, pelapor dapat menyertakan dokumen foto sebagai barang bukti yang menunjang adanya indikasi pelanggaran.

Laporan yang sudah lengkap dapat dikirimkan. Jika berhasil, maka pada layar akan muncul keterangan ‘laporan telah berhasil dikirim’.

Untuk memastikan laporan terkirim, pengguna akan menerima SMS dari Gowaslu yang isinya berbunyi ‘Terima Kasih atas Laporannya. Informasi Anda telah diterima oleh Pengawas Pemilu. Salam’.

Semua laporan temuan potensi pelanggaran dari Aplikasi Gowaslu akan masuk ke dalam sistem dan dikaji oleh pengawas Pemilu.