Ince Langke Usulkan Pilkada Lewat DPRD, Ini Pertimbangannya

KabarMakassar.com — Pemerintah memutuskan untuk menunda Pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah semakin meluasnya penularan virus Corona (Covid-19) di Indonesia. Belum ada kepastian kapan Pilkada serentak bisa digelar.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Ince Langke mengatakan, keputusan tersebut memang menjadi salah satu opsi terbaik dalam menyikapi kondisi bangsa Indonesia yang saat ini sedang terpuruk. Pasalnya, semua energi bangsa diarahkan untuk penanganan
Covid-19.

Hanya saja, kata dia, penundaan pelaksanaan Pilkada ini juga akan mengakibatkan terjadinya stagnansi pemerintahan di sejumlah daerah (kabupaten/kota) yang seharusnya menggelar Pilkada sesuai jadwal.

“Ada caretaker atau pelaksana tugas, tapi pengalaman menunjukkan itu tidak maksimal. Selain kewenangan terbatas, banyak hal lain yang juga tidak maksimal kalau hanya caretaker. Dan itu kan mengganggu pelayanan masyarakat,” kata Ince, Kamis (2/4).

Olehnya itu, Ince secara pribadi mengajak semua elemen maupun stakeholder terkait untuk berpikir realistis dan rasional dalam menyikapi kondisi bangsa saat ini, sekaligus menjadikannya sebagai momentum untuk kembali ke jalur demokrasi Indonesia yang sesungguhnya, yaitu demokrasi pancasila sesuai dengan sila keempat.

“Di dalam Undang-undang Dasar (UUD) kita itu tidak dikatakan pemilihan langsung. di UUD itu dikatakan dilakukan secara demokratis. dan demokrasi yang kita pilih dan disepakati oleh pendiri bangsa ini adalah demokrasi pancasila, bukan demokrasi liberal. Demokrasi pancasila itu sesuai sila keempat adalah perwakilan. Jadi cukup mi pemilihan di DPRD, karena DPRD juga kan dipilih oleh rakyat. Nanti DPRD yang memilih kepala daerah. Itu esensinya demokrasi pancasila,” ujar politisi asal Kabupaten Kepulauan Selayar itu.

“Tapi selama ini karena kita mau sok-sokan dibilang demokrasi, kita pilih demokrasi barat yang tidak sesuai dengan akar budaya kita. Kalau ada yang bilang Pilkada lewat DPRD, maka orang itu dianggap tidak demokratis. Padahal itu demokrasi sesungguhnya untuk Indonesia,” sambungnya.

Selain itu, lanjut Ince, ada beberapa hal yang juga bisa dijadikan pertimbangan untuk kembali ke jalur demokrasi pancasila dengan mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung ke pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

“Kalau pilkada langsung itu membutuhkan uang banyak. Ratusan triliun itu uang negara habis disitu. Padahal kalau mudahan cepat selesai ini wabah, kan dibutuhkan anggaran yang besar untuk merecovery keadaan, utamanya ekonomi. Daripada ratusan triliun uang negara ini habis dipakai jor-joran untuk pilkada, lebih baik dipakai untuk menyelesaikan persoalan bangsa, merecovery kondisi perekonomian,” ucapnya.

“Makanya saya mengajak orang untuk berpikir realistis dan rasional. Pemilihan langsung seperti sekarang ini menguras enegri, anggran, dan tidak ada jaminan pemimpin yang dihasilkan itu pemimpin terbaik. Banyak yang bermasalah. Sementara kalau pemilihan lewat DPRD baik waktu, anggaran dan energi, semuanya bisa dipangkas dan dihemat,” pungkasnya.

Tim Kacamatayya Bagikan Masker dan Hand Sanitizer ke Warga Bulukumba

KabarMakassar.com — Tim Pemenangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto-Andi Makkasau, yang dipimpin Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bulukumba, Fahidin HDK, melakukan aksi bagi masker dan hand sanitizer di Pasar Cekkeng, Kota Bulukumba, Ahad (22/3).

Fahidin mengatakan jika kegiatan yang dilakukan oleh puluhan anggota Tim Kacamatayya (relawan pendukung Tomy-Makkasau) itu dilakukan sebagai bentuk perhatian sekaligus membantu pemerintah dalam melakukan upaya antisipasi dan pencegahan penyebaran Virus Corona atau Covid -19, khususnya di Kabupaten Bulukumba.

“Jumlahnya keseluruhan yang dibagikan itu lebih dari 200 masker dan hand sanitiser. Tentu ini masih sedikit dibandingkan warga yang membutuhkan. Makanya kami akan melakukan pengadaan lagi untuk dibagikan,” kata Fahidin.

Menurut Fahidin, aksi bagi masker dan hand sanitizer yang dilakukan Tim Kacamatayya tersebut bukan baru kali ini saja. Tetapi sudah dilakukan sejak Civid-19 diketahui masuk ke Indonesia. Termasuk melakukan sosilisasi kepada warga tentang bagaimana mencegah penularan Covid-19.

“Ini akan terus kita lakukan, khususnya saat meppatabe (mohon restu) kepada tokoh masyarakat untuk keberkahan pasangan calon kacamatayya,” ujarnya.

Mewakili relawan Tomy-Makkasau, ia juga mengajak agar seluruh pihak ikut menggalakkan aksi bersih-bersih sekaligus pembagian masker dan hand sanitizer kepada masyarakat.

“Persoalan pencegahan penyebaran virus ini perlu penanganan maksimun dan melibatkan seluruh pihak.

Pemerintah dengan segala upayanya, dan masyarakat diminta untuk menjalankan imbauan yang dikelaurkan pemerintah. Minimal memproteksi diri, lingkungan dan keluarga masing-masing,” pungkasnya.

Waspada Corona, Sejumlah Teknis Kegiatan Tahapan Pilkada Berubah

KabarMakassar.com — Sejumlah teknis pelaksanaan kegiatan pada tahapan Pilkada serentak 2020 mengalami perubahan. Pemberitahauan ini disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia melalui surat edaran yang ditujukan kepada seluruh KPU provinsi dan kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak 2020.

Komisioner Divisi Humas, Data, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga KPU Sulsel, Uslimin mengaku pihaknya sudah menerima surat dari KPU RI yang merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran KPU Nomor 4 Tahun 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan lnfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi lndependen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Komisi lndependen Pemilihan Kabupaten/Kota itu.

Dalam surat KPU RI dengan nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tentang Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020 tertanggal 19 Maret itu, kata dia, ada beberapa teknis tahapan Pilkada yang berubah. Salah satunya terkait dengan pelaksanaan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Pelaksanaan pelantikan dan bimbingan teknis (Bimtek) tidak dilaksanakan secara serentak, tapi diserahkan kepada kecamatan masing-masing yang dimulai pada 23 Maret mendatang,” kata Uslimin, Jumat (20/3).

Untuk detail pelaksanaan pelantikan PPS berdasarkan surat edaran KPU RI tersebut, Uslimin menjelaskan, jika ketua atau anggota KPU kabupaten/kota tidak dapat melakukan pelantikan di kecamatan dengan cara berpencar pada titik berbeda, maka KPU kabupaten/kota akan menyerahkan salinan surat keputusan pengangkatan PPS kepada masing-masing anggota PPS melalui PPK.

“PPS cukup diberi SK pengangkatan saja, dan ketika masa darurat selesai sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, barulah dapat melaksanakan pelantikan,” jelasnya.

Selain teknis pelantikan PPS, lanjut Uslimin, dalam surat edaran KPU RI itu, para verifikator calon perseorangan juga diminta untuk sedapat mungkin membatasi kontak langsung dengan pihak yang diverifikasi.

“Membatasi kegiatan yang melibatkan orang dalam jumlah yang masif, menggunakan masker, menyiapkan hand sanitizer dan menghindari jabat tangan,” paparnya.

Uslimin menekankan, meski sejumlah teknis pelaksanaan kegiatan berubah, namun jadwal seluruh tahapan Pilkada serentak 2020 masih tetap sama dan tak ada perubahan.

“Kalau tahapan di depan saja masih sesuai jadwal semula, maka berikutnya juga masih sama. Paling tidak, begitu kondisinya sampai hari ini,” pungkasnya.

Pelantikan PPS se-Kota Makassar Terancam Ditunda

KabarMakassar.com — Proses perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang nantinya akan bertugas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwakot) Makassar telah rampung.

Pelantikan para petugas PPS secara serentak se-Kota Makassar itu dijadwalkan digelar pada tanggal 22 Maret mendatang. Namun, rencana tersebut terancam batal atau ditunda mengingat ada surat edaran dari pemerintah yang berisi imbauan untuk tidak menggelar kegiatan yang melibatkan orang banyak, sebagai upaya antisipasi dan pencegahan penularan virus Corona (Covid-19).

Terlebih, pemerintah sudah mengumumkan adanya dua orang pasien yang telah dinyatakan positif Covid-19 di Kota Makassar, dimana satu diantaranya telah meninggal dunia.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Gunawan Mashar mengaku pihaknya sejauh ini belum bisa memastikan acara pelantikan tersebut bisa terlaksana sesuai jadwal atau tidak.

“Jadwal pelantikan itu tanggal 22 Maret, tapi kini kita belum bisa pastikan apakah akan tetap dilaksanakan atau tidak. Karena kan sekarang ada imbauan dari pemerintah terkait virus Corona,” kata Gunawan, Jumat (20/3).

Menurut Gunawan, ada dua opsi yang akan dilaksanakan pada jadwal yang telah dikeluarkan. Salah satunya, kata dia, yakni pelantikan tidak dilaksanakan secara serentak.

“Ada dua opsi kami terkait pelantikan itu. Pertama, pelantikan tidak dilaksanakan serentak, tapi diserahkan kepada masing-masing kecamatan. Kedua, pelantikan kita tunda,” ungkapnya.

Meski begitu, lanjut Gunawan, pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan KPU Sulsel terkait rencana pelantikan PPS se-Kota Makassar ini.

“Pada dasarnya, dua opsi kami ini juga belum fix karena masih koordinasi dengan KPU Sulsel,” ujarnya.

Perihal kemungkinan penundaan jadwal pelaksanaan Pilwalkot Makassar, Gunawan enggan berkomentar banyak.

“Kalau soal penundaan itu, terus terang saya tidak tahu. karena itu kewenangan KPU RI. Tahapan dan jadwal pelaksanaan Pilkada itu kan sama seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Pelantikan Panwaslu Rampung, Bawaslu Makassar Agendakan Penguatan Internal

KabarMakassar.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar terus melakukan sejumlah persiapan pelaksanaan Pilwalkot Makassar yang menurut jadwal bakal digelar September mendatang. Salah satunya dengan melakukan perekrutan Panitia Pengawas di tingkat Kelurahan.

“Tahap perekrutan Panwas sampai di tingkat kelurahan itu sudah selesai dilaksanakan pada 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar,” kata Ketua Bawaslu Makassar, Nursari, Kamis (19/3).

Bahkan, kata dia, pelantikan Panwaslu pada 15 kecamatan itu sudah dilaksanakan.

“Saat ini saya di Pulau Barrang Lompo untuk menghadiri pelantikan Panwaslu se-Kecamatan Sangkarrang. Ini adalah pelantikan Pawaslu terakhir. Untuk 14 kecamatan lainnya sudah dilaksanakan,” terangnya.

Untuk agenda selanjutnya, Nursari mengaku akan melakukan penguatan secara internal, terutama peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di jajaran Bawaslu Makassar. Menurut dia, hal ini penting untuk dilakukan sebagai bentuk kesiapan menghadapi tahapan Pilwalkot.

“Setelah kami kembali dari Pulau Barang Lompo, kami akan melakukan persiapan untuk dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek). Ini agar petugas kita nantinya menjadi lebih siap dengan situasi dan kondisi di lapangan,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pemutakhiran data pemilih pada Pilwalkot mendatang.

“Pemutakhiran data pemilih ini sangat penting karena data inilah nantinya yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemilihan,” pungkasnya.

Anggaran Belum Cair, Panwascam Maros Pakai Uang Pribadi

KabarMakassar.com — Anggaran hibah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maros untuk pengawasan Pilkada pada September mendatang belum juga cair. Hal itu membuat Kasubag Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sulsel, Emil Syahabuddin angkat bicara.

Menurut Emil, persoalan ini bukan hanya persoalan Bawaslu Maros tapi menjadi persoalan secara nasional. Karena, kata dia, sangat jelas bahwa Pilkada adalah program prioritas secara nasional dan undang-undang telah memerintahkan.

“Pemkab-lah yang memfasilitasi anggaran penyelenggaran Pilkada sesuai dengan NPHD yang ditandatangani bersama. Sehingga tidak ada alasan Pemda tidak mencairkan Anggaran tersebut,” kata Emil.

Ia berhadap kejadian pada Pilkada 2015 tidak terulang dimana anggaran Pilkada ditahan oleh Pemkab Maros hingga Pilkada selesai. Ia menilai, hal itu mencerminkan ketidakpatuhan Pemkab Maros terhadap undang-undang sekaligus bukan manajemen birokrasi yang baik.

Pilkada Maros adalah agenda masyarakat Maros dan jika anggaran belum dicairkan dalam waktu dekat, sementara tahapan pengawasan sedang berjalan sampai tingkat kecamatan maka besar kemungkinan penyelenggaraan Pilkada akan kehilangan legitimasi pengawasan,” jelasnya.

Ia mengaku bahwa informasi yang diterimanya bukan dari pengawas tingkat kabupaten. Akan tetapi, dari Panwascam yang merupakan ujung tombak pengawasan di lapangan.

“Mereka tidak mampu bekerja lagi kalau anggaran belum dicairkan, karena mereka sudah kehabisan dari dana pribiadi sendiri untuk menanggulangi kebutuhan pengawasan dalam beberapa bulan terakhir ini semenjak mereka dilantik, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi Pemkab Maros secara nasional,” pungkasnya.

Pilkada Maros 2020 Terancam Kehilangan Legitimasi

KabarMakassar.com — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar tahun ini di Kabupaten Maros, terancam kehilangan legitimasi. Hal ini dikarenakan sampai saat ini Pemda Maros tak kunjung mencairkan anggaran untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maros. Sementara, tahapan pengawasan sudah mulai berjalan di tingkat kecamatan.

Kasubag Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Sulsel, Emil Syahabuddin mengaku, pihaknya telah menerima laporan Bawaslu Maros bahkan dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) secara langsung, yang mengaku tak bisa lagi melanjutkan kerja-kerja pengawasannya jika anggaran tak segera dicairkan.

“Dapat dipastikan apabila anggaran ini belum dicairkan dalam waktu dekat, maka besar kemungkinan penyelenggaraan Pilkada di Maros akan kehilangan legitimasi pengawasan. Secara aturan, ketika penyelenggaraan Pilkada tidak ada legitimasi dari salah satu penyelenggara pemilu, maka proses dan hasilnya kehilangan legitimasi secara undang-undang,” kata Emil, Jumat (13/3).

“Informasi yang kami terima, Panwascam yang merupakan ujung tombak pengawasan di lapangan tidak mampu bekerja lagi kalau anggaran belum dicairkan. Karena mereka sudah kehabisan dari dana pribadi sendiri untuk menanggulangi kebutuhan pengawasan dalam beberapa bulan terakhir ini semenjak mereka dilantik,” lanjutnya.

Jika permasalahan ini tak segera diselesaikan (Pemda Maros tak segera mencairkan anggaran Bawaslu Maros), maka persoalan ini bukan hanya persoalan Bawaslu Maros saja, tapi akan menjadi persoalan secara nasional.

“Hal ini akan menjadi preseden buruk bagi Pemda Maros secara nasional. Karena sangat jelas bahwa Pemilu atau Pilkada adalah program prioritas secara nasional, dan undang-undang telah memerintahkan, pemda-lah yang memfasilitasi anggaran penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan NPHD yang ditandatangani bersama. Sehingga tidak ada alasan Pemda tidak mencairkan anggaran tersebut,” ujarnya.

“Kami juga tidak mau kondisi Pilkada tahun 2015 terulang lagi, dimana anggaran Pilkada waktu itu ditahan oleh Pemda Maros sampai Pilkada selesai. Ini tidak mencerminkan kepatuhan terhadap undang-undang sekaligus bukan manajemen birokrasi yang baik,” sambungnya.

Emil menegaskan, pihak Bawaslu akan segera mengambil langkah konstitusional jikalau anggaran tersebut tidak segera dicairkan.

Karena Pemda Maros selain tidak memberikan kepastian juga tidak ada alasan yang jelas apa hambatanya, sementara seluruh prosedur dan administrasi sudah dilengkapi oleh Bawaslu Kabupaten Maros. Seharusnya tidak ada alasan lagi bagi pemda untuk tidak mencairkan,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani bersama oleh Bupati Maros dan Ketua Bawaslu maupun KPU Maros pada tanggal 1 November 2019 lalu, disebutkan bahwa 14 hari setelah penandatanganan NPHD, Pemda berkewajiban mencairkan 40 persen anggaran tahap awal.

Sebelumnya, kondisi ini juga telah disampaikan langsung Ketua Bawaslu Maros, Sufirman, kepada Komisi II DPR RI saat melakukan kunjungan kerja di Makassar awal Maret kemarin.

Saat itu, pihak Komisi II DPR RI berjanji akan menindak lanjuti permasalahan yang dialami Bawaslu Maros tersebut ke tingkat pusat.

Usungan PDIP di Pilkada Serentak 2020 Diputuskan Senin Depan

KabarMakassar.com — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menentukan para jagoannya yang akan diusung pada Pilkada serentak 2020 mendatang, termasuk di Sulsel, pada Senin (16/3) mendatang.

Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD PDIP Provinsi Sulsel di Hotel Claro, Makassar, Kamis (12/3).

“Hari Senin akan dilakukan pengambilan keputusan untuk para calon (yang akan diusung),” kata Hasto.

Menurut Hasto, setelah nantinya diputuskan nama-namanya, calon kepala daerah yang diusung PDIP itu akan diwajibkan untuk mengikuti sekolah khusus.

“Kami akan mengadakan sekolah khusus untuk mereka, dengan tujuan agar mereka mampu menjadi kepala daerah yang amanah serta mensejahterakan rakyatnya. Sebab, dalam berpolitik itu harus bisa membangun sifat optimisme serta membangun masa depan rakyat agar lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Hasto juga menyampaikan bahwa PDIP menargetkan bisa menang di 8 dari total 12 kabupaten/kota di Sulsel yang akan menggelar Pilkada serentak tahun ini.

“Di Sulsel kami punya target kemenangan di 8 daerah,” bebernya.

Sementara, Ketua DPD PDIP Provinsi Sulsel, Andi Ridwan Wittiri (ARW) menginstruksikan seluruh kader PDIP di Sulsel untuk bahu membahu mememnagkan calon kepala daerah yang nantinya akan diusung oleh partai berlambang moncong putih itu di Pilkada serentak tahun ini.

“Saya menghimbau kepada seluruh kader partai untuk bekerja saling bahu-membahu dalam memenangkan pilkada dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” kata ARW.

Sekadar diketahui, sejumlah bakal calon kepala daerah dari 12 kabupaten/kota di Sulsel yang akan menggelar Pilkada tahun ini, hadir dalam pembukaan Rakerda PDIP Sulsel tersebut. Khusus untuk bakal calon walikota Makassar, ada empat yang hadir. Yakni; Munafri Arifuddin, Moh. Ramdhan Pomanto, Irman Yasin Limpo dan Syamsu Rizal.

Deng Ical Sebut Keputusan NH Tidak Terkait Oligarki Politik

KabarMakassar.com — Nasib kurang baik dialami oleh bakal calon Walikota Makassar, Syamsu Rizal. Pasalnya, Deng Ical–sapaan akrab Syamsu Rizal tidak mendapat surat tugas dari partainya sendiri yakni Golkar untuk maju dan bertarung pada Pilwalkot Makassar mendatang.

Hal itu dipastikan ketika Partai Golkar lebih memilih Danny Pomanto untuk diberikan surat tugas pada kegiatan tasyakuran Partai Golkar yang dirangkaikan dengan Deklarasi Pemenangan Pilkada 2020 di Gedung Celebes Convention Center (CCC), beberapa waktu lalu.

Meski begitu, Deng Ical mengaku tidak kecewa dengan pilihan partai berlambang pohon beringin itu. Bahkan, mantan Wakil Walikota Makassar itu mengucapkan terima kasih kepada DPD I Golkar Sulsel.

Menurut Deng Ical, surat tugas tersebut bukanlah penentu. Karenanya, ia masih berhadap pintu untuk mendapatkan rekomendasi Partai Golkar masih tetap terbuka.

“Jalan terus ji, mudah-mudahan pintu yang lain terbuka, Insha Allah” kata Deng Ical, Rabu (11/3)

Deng Ical menilai, sikap Partai Golkar adalah hal yang biasa terjadi dalam dunia politik.

“Dinamika seperti ini wajar terjadi dan tentu Partai Golkar memiliki pertimbangan tersendiri atas keputusan tersebut,” ungkapnya.

Menurut mantan Sekretaris DPD Demokrat Sulsel itu, apa yang diputuskan oleh Ketua DPD I Golkar Sulsel, Nurdin Halid, adalah sebuah keputusan yang wajar. Apalagi figur yang diberikan surat tugas siap menggandeng anak Nurdin Halid, yakni Andi Muhammad Zunnun.

“Kalau demi anak, saya kira siapapun tentu akan memiliki keberpihakan. Jangankan Pak Nurdin Halid, kita ini semua akan memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan yang sama,” katanya.

Tidak hanya itu, Deng Ical bahkan membela Nurdin Halid jika keputusannya itu tidak terkait dengan oligarki politik.

“Ini bukan soal oligarki politik, tapi soal bagaimana kita memberi ruang bagi keluarga. Saya kira ini sangat wajar dan bisa diterima akal sehat,” pungkasnya.

DP Sebut Zunnun Salah Satu Calon Wakilnya yang Terkuat

KabarMakassar.com — Bakal calon Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengaku, sampai saat ini dirinya belum memiliki pasangan (wakil) untuk bertarung di Pilwali Makassar 2020.

Pria yang akrab disapa Danny Pomanto (DP) itu menyebut, dari sejumlah usulan nama calon pendampingnya yang kebanyakan berasal dari kaum milenial, salah satu kandidat terkuat yakni Muhammad Zunnun, putra Ketua DPD Partai Golkar Sulsel Nurdin Halid.

“Hampir semua usulan ke saya itu semuanya dari millenial, dan saya kira Zunnun adalah salah satu yang terkuat,” kata DP, usai menerima surat rekomendasi usungan dari Partai Golkar di Celebes Convention Center (CCC), Ahad (8/3).

Meski begitu, DP mengatakan, penentuan wakilnya di Pilwali Makassar 2020 baru akan dibahas dan ditetapkan setelah koalisi partai pengusungnya terbentuk.

“Kita masih menunggu partai-partai lengkap. Ini kan sudah lengkap, tapi kita masih tetap membuka dan menunggu partai-partai yang ingin bergabung,” ujarnya.

Sekadar diketahui, sejauh ini DP telah mengantongi rekomendasi dari dua partai politik (parpol) dengan total jumlah kursi di DPRD Makassar sebanyak 11 kursi, yakni NasDem 6 kursi dan Golkar 5 kursi.

Jumlah tersebut telah melebihi syarat dukungan minimal (10 kursi) bagi pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota untuk mendaftar ke KPU sebagai peserta Pilwali Makassar 2020.