Ketua BMI Sulsel Ditunjuk Jadi Jubir Dilan, Andi Luhur : Ini Politik Simbol

KabarMakassar.com — Bakal pasangan calon pada kontestasi Pilwakot Makassar, Syamsu Rizal-Fadli Ananda (Dilan) tampaknya sedang mempersiapkan sejumlah strategis matang dalam menggalang pemilih dari kalangan millenial di Kota Makassar.

Hal itu dibuktikan dengan menunjuk Juru Bicara (Jubir) dari kalangan anak muda pada konferensi pers di Posko Induk Dilan, Jalan Batu Putih, Kota Makassar, Senin (6/7). Diantaranya adalah Fatul Fauzi Nurdin, Andi Widya Syadzwina dan Amirul Mukminin.

Bahkan, salah satu nama yang ditunjuk Dilan merupakan Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) Sulsel yang tidak lain adalah organisasi sayap dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Karenanya, ini bisa menjadi sebuah sinya jika PDIP akan bersama Dilan di Pilwalkot.

Terkait hal itu, Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto mengatakan jika penunjukan Fatul Fauzi Nurdin sebagai salah satu Jubir yang tunjuk bakal pasangan Dilan menjadi sebuah kode politik.

“Saya kira penunjukan Fatul Fauzi Nurdin itu hal yang wajar, walau dilain pihak juga ini semacam kode jika Dilan ini akan bersama PDIP,” kata Luhur, Senin (6/7).

Luhur menilai jika apa yang diperlihatkan oleh Dilan adalah sebuah kecenderungan politik bahwa telah terjadi titik terang negosiasi dan titik kompromi antara PDIP dan Dilan pada Pilwalkot mendatang.

“Jika melihat kecenderungan sikap PDIP, sepertinya hampir pasti akan mengusung Dilan dan ini banyak hal yang mengindikasikan ke sana. Apalagi belakangan PDIP akan mengusung kader dan dr. Fadli bagian dari BMI Sulsel,” jelasnya.

Ia menambahkan jika posisi Fatul Fauzi Nurdin yang juga anak Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah juga sangat menarik. Luhur mengatakan jika politik lokal di Sulsel selalu ada ikatan kekerabatan atau kekeluargaan dalam menentukan pilihan politik.

“Kalau kita memang melihat dari berbagai kontestasi politik di Sulsel, pilihan politik itu ada ikatan dengan hubungan kekerabatan. Walau memang ada juga keluarga yang tidak demikian. Tapi sekilas, ini simbol politik,” pungkasnya.

Demokrat Sulsel Siap Berkoalisi dengan Gerindra di Pilwalkot

KabarMakassar.com — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulsel mengindikasikan akan berkoalisi dengan Partai Gerindra dan Partai NasDem untuk mengusung bakal pasangan calon Danny Pomanto-Fatmawati pada Pilwalkot Makassar 2020 mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni’matullah ketika ditemui di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Senin (6/7). Menurut Ni’matullah, Partai Demokrat akan terbuka dan siap berkoalisi dengan partai apa saja di Pilwalkot.

“Kita tentu siap berkoalisi dengan partai mana saja di Pilwalkot. Termasuk dengan Gerindra peluangnya tetap ada,” kata Ni’matullah.

Wakil Ketua DPRD Sulsel itu menilai jika koalisi partai pada ajang konstestasi politik seperti Pilwalkot Makassar itu tidak ada yang permanen. “Tidak ada itu istilah permanen dalam koalisi partai, permanen itu hanya ada pada rumah atau developer,” katanya.

Walau demikian, Ni’matullah belum dapat memastikan arah partai demokrat pada Pilwalkot Makassar. “Tapi untuk saat ini tidak bisa pi dipastikan, kami di DPD itu hanya mengusulkan nama dan DPP nantinya yang akan memastikan,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD Gerindra Sulsel, Rusdin Tabi tidak banyak berkomentar terkait peluang koalisi yang disampaikan oleh Ketua DPD Demokrat Sulsel. “Saya kira jika soal koalisi, itu tergantung kandidatnya,” kata Rusdin Tabi singkat.

Karaeng Kio: Pilkada Gowa Lahirkan Pemimpin Cerdas dan Bebas Narkoba

KabarMakassar.com — Ketua Badan Narkotika Kabupaten Gowa, H. Abd Rauf Malaganni menjadi pembicara pada Ngobrol Virtual (Ngovi) Pilkada, narkoba dan covid-19 dengan tema, Membangun Generasi Pemimpin Cerdas dan Bebas Narkoba Untuk Gowa Yang Sejahtera, Senin (29/6).

Ketua Badan Narkotika Kabupaten Gowa yang juga Wakil Bupati Gowa ini berharap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 khususnya Kabupaten Gowa melahirkan pemimpin yang cerdas dan bebas narkoba. Menurutnya hal ini untuk membawa Kabupaten Gowa lebih baik kedepan.

“Karena negeri kita dengan politik yang sangat dinamis membutuhkan pemimpin cerdas secara rasional intelektual, emosional, sosial dan spiritual,” katanya.

Kesuksesan Pilkada merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk melahirkan pemimpin yang cerdas. Olehnya itu, aparat, peserta, pengawas, pemantau dan pemilih harus bersikap jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Melalui proses pilkada kita berharap dapat melahirkan pemimpin yang cerdas. Pemimpin cerdas adalah pemimpin yang mampu berpikir cerdas dan bertindak cerdas. Ia tidak asal membuat keputusan dan tidak asal bertindak, tetapi ia akan mempelajari setiap hal secara matang agar tindakannya tepat,” ujar Kr Kio sapaan akrab Wabup Gowa

Selain itu, lanjutnyaq saat ini Pemerintah Kabupaten Gowa bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten juga telah melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba guna melahirkan generasi calon pemimpin yang bebas narkoba.

Seperti melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba ke masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa. Selain itu, akan terus dilakukan razia dan tes urine secara berkala dan intensif untuk meminimalkan penggunaan narkoba.

“Bagi pecandu narkoba akan dibuatkan program rehabilitasi. Semua upaya ini diharapkan akan membantu dan melindungi masyarakat Kabupaten Gowa dari bahaya narkoba,” ujarnya.

Olehnya itu, dirinya menambahkan proses demokrasi yang sehat, jujur dan adil bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pilkada. Demikian pula halnya dengan tugas pencegahan dan penanggulangan narkoba bukan hanya tanggung jawab BNN, BNNP dan BNK, tetapi menjadi tugas bersama.

“Kehadiran kita dalam ngobrol virtual pada hari ini menjadi penting dan strategis agar kita selanjutnya aktif mengambil peran dalam membangun generasi pemimpin yang cerdas dan bebas narkoba untuk Kabupaten Gowa yang sejahtera,” tambahnya.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Gerakan Pemerhati Penyalahgunaan Narkoba (GPPN) bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa juga menghadirkan dua pemateri yakni Ketua BNNP Sulsel, Brigjend Pol Idris Kadir, dan Ketua KPU Gowa, Muchtar Muis.

Ince Langke Usulkan Pilkada Lewat DPRD, Ini Pertimbangannya

KabarMakassar.com — Pemerintah memutuskan untuk menunda Pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah semakin meluasnya penularan virus Corona (Covid-19) di Indonesia. Belum ada kepastian kapan Pilkada serentak bisa digelar.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Ince Langke mengatakan, keputusan tersebut memang menjadi salah satu opsi terbaik dalam menyikapi kondisi bangsa Indonesia yang saat ini sedang terpuruk. Pasalnya, semua energi bangsa diarahkan untuk penanganan
Covid-19.

Hanya saja, kata dia, penundaan pelaksanaan Pilkada ini juga akan mengakibatkan terjadinya stagnansi pemerintahan di sejumlah daerah (kabupaten/kota) yang seharusnya menggelar Pilkada sesuai jadwal.

“Ada caretaker atau pelaksana tugas, tapi pengalaman menunjukkan itu tidak maksimal. Selain kewenangan terbatas, banyak hal lain yang juga tidak maksimal kalau hanya caretaker. Dan itu kan mengganggu pelayanan masyarakat,” kata Ince, Kamis (2/4).

Olehnya itu, Ince secara pribadi mengajak semua elemen maupun stakeholder terkait untuk berpikir realistis dan rasional dalam menyikapi kondisi bangsa saat ini, sekaligus menjadikannya sebagai momentum untuk kembali ke jalur demokrasi Indonesia yang sesungguhnya, yaitu demokrasi pancasila sesuai dengan sila keempat.

“Di dalam Undang-undang Dasar (UUD) kita itu tidak dikatakan pemilihan langsung. di UUD itu dikatakan dilakukan secara demokratis. dan demokrasi yang kita pilih dan disepakati oleh pendiri bangsa ini adalah demokrasi pancasila, bukan demokrasi liberal. Demokrasi pancasila itu sesuai sila keempat adalah perwakilan. Jadi cukup mi pemilihan di DPRD, karena DPRD juga kan dipilih oleh rakyat. Nanti DPRD yang memilih kepala daerah. Itu esensinya demokrasi pancasila,” ujar politisi asal Kabupaten Kepulauan Selayar itu.

“Tapi selama ini karena kita mau sok-sokan dibilang demokrasi, kita pilih demokrasi barat yang tidak sesuai dengan akar budaya kita. Kalau ada yang bilang Pilkada lewat DPRD, maka orang itu dianggap tidak demokratis. Padahal itu demokrasi sesungguhnya untuk Indonesia,” sambungnya.

Selain itu, lanjut Ince, ada beberapa hal yang juga bisa dijadikan pertimbangan untuk kembali ke jalur demokrasi pancasila dengan mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung ke pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

“Kalau pilkada langsung itu membutuhkan uang banyak. Ratusan triliun itu uang negara habis disitu. Padahal kalau mudahan cepat selesai ini wabah, kan dibutuhkan anggaran yang besar untuk merecovery keadaan, utamanya ekonomi. Daripada ratusan triliun uang negara ini habis dipakai jor-joran untuk pilkada, lebih baik dipakai untuk menyelesaikan persoalan bangsa, merecovery kondisi perekonomian,” ucapnya.

“Makanya saya mengajak orang untuk berpikir realistis dan rasional. Pemilihan langsung seperti sekarang ini menguras enegri, anggran, dan tidak ada jaminan pemimpin yang dihasilkan itu pemimpin terbaik. Banyak yang bermasalah. Sementara kalau pemilihan lewat DPRD baik waktu, anggaran dan energi, semuanya bisa dipangkas dan dihemat,” pungkasnya.

Tim Kacamatayya Bagikan Masker dan Hand Sanitizer ke Warga Bulukumba

KabarMakassar.com — Tim Pemenangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto-Andi Makkasau, yang dipimpin Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bulukumba, Fahidin HDK, melakukan aksi bagi masker dan hand sanitizer di Pasar Cekkeng, Kota Bulukumba, Ahad (22/3).

Fahidin mengatakan jika kegiatan yang dilakukan oleh puluhan anggota Tim Kacamatayya (relawan pendukung Tomy-Makkasau) itu dilakukan sebagai bentuk perhatian sekaligus membantu pemerintah dalam melakukan upaya antisipasi dan pencegahan penyebaran Virus Corona atau Covid -19, khususnya di Kabupaten Bulukumba.

“Jumlahnya keseluruhan yang dibagikan itu lebih dari 200 masker dan hand sanitiser. Tentu ini masih sedikit dibandingkan warga yang membutuhkan. Makanya kami akan melakukan pengadaan lagi untuk dibagikan,” kata Fahidin.

Menurut Fahidin, aksi bagi masker dan hand sanitizer yang dilakukan Tim Kacamatayya tersebut bukan baru kali ini saja. Tetapi sudah dilakukan sejak Civid-19 diketahui masuk ke Indonesia. Termasuk melakukan sosilisasi kepada warga tentang bagaimana mencegah penularan Covid-19.

“Ini akan terus kita lakukan, khususnya saat meppatabe (mohon restu) kepada tokoh masyarakat untuk keberkahan pasangan calon kacamatayya,” ujarnya.

Mewakili relawan Tomy-Makkasau, ia juga mengajak agar seluruh pihak ikut menggalakkan aksi bersih-bersih sekaligus pembagian masker dan hand sanitizer kepada masyarakat.

“Persoalan pencegahan penyebaran virus ini perlu penanganan maksimun dan melibatkan seluruh pihak.

Pemerintah dengan segala upayanya, dan masyarakat diminta untuk menjalankan imbauan yang dikelaurkan pemerintah. Minimal memproteksi diri, lingkungan dan keluarga masing-masing,” pungkasnya.

Waspada Corona, Sejumlah Teknis Kegiatan Tahapan Pilkada Berubah

KabarMakassar.com — Sejumlah teknis pelaksanaan kegiatan pada tahapan Pilkada serentak 2020 mengalami perubahan. Pemberitahauan ini disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia melalui surat edaran yang ditujukan kepada seluruh KPU provinsi dan kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak 2020.

Komisioner Divisi Humas, Data, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga KPU Sulsel, Uslimin mengaku pihaknya sudah menerima surat dari KPU RI yang merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran KPU Nomor 4 Tahun 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan lnfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi lndependen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Komisi lndependen Pemilihan Kabupaten/Kota itu.

Dalam surat KPU RI dengan nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tentang Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020 tertanggal 19 Maret itu, kata dia, ada beberapa teknis tahapan Pilkada yang berubah. Salah satunya terkait dengan pelaksanaan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Pelaksanaan pelantikan dan bimbingan teknis (Bimtek) tidak dilaksanakan secara serentak, tapi diserahkan kepada kecamatan masing-masing yang dimulai pada 23 Maret mendatang,” kata Uslimin, Jumat (20/3).

Untuk detail pelaksanaan pelantikan PPS berdasarkan surat edaran KPU RI tersebut, Uslimin menjelaskan, jika ketua atau anggota KPU kabupaten/kota tidak dapat melakukan pelantikan di kecamatan dengan cara berpencar pada titik berbeda, maka KPU kabupaten/kota akan menyerahkan salinan surat keputusan pengangkatan PPS kepada masing-masing anggota PPS melalui PPK.

“PPS cukup diberi SK pengangkatan saja, dan ketika masa darurat selesai sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, barulah dapat melaksanakan pelantikan,” jelasnya.

Selain teknis pelantikan PPS, lanjut Uslimin, dalam surat edaran KPU RI itu, para verifikator calon perseorangan juga diminta untuk sedapat mungkin membatasi kontak langsung dengan pihak yang diverifikasi.

“Membatasi kegiatan yang melibatkan orang dalam jumlah yang masif, menggunakan masker, menyiapkan hand sanitizer dan menghindari jabat tangan,” paparnya.

Uslimin menekankan, meski sejumlah teknis pelaksanaan kegiatan berubah, namun jadwal seluruh tahapan Pilkada serentak 2020 masih tetap sama dan tak ada perubahan.

“Kalau tahapan di depan saja masih sesuai jadwal semula, maka berikutnya juga masih sama. Paling tidak, begitu kondisinya sampai hari ini,” pungkasnya.

Pelantikan PPS se-Kota Makassar Terancam Ditunda

KabarMakassar.com — Proses perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang nantinya akan bertugas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwakot) Makassar telah rampung.

Pelantikan para petugas PPS secara serentak se-Kota Makassar itu dijadwalkan digelar pada tanggal 22 Maret mendatang. Namun, rencana tersebut terancam batal atau ditunda mengingat ada surat edaran dari pemerintah yang berisi imbauan untuk tidak menggelar kegiatan yang melibatkan orang banyak, sebagai upaya antisipasi dan pencegahan penularan virus Corona (Covid-19).

Terlebih, pemerintah sudah mengumumkan adanya dua orang pasien yang telah dinyatakan positif Covid-19 di Kota Makassar, dimana satu diantaranya telah meninggal dunia.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Gunawan Mashar mengaku pihaknya sejauh ini belum bisa memastikan acara pelantikan tersebut bisa terlaksana sesuai jadwal atau tidak.

“Jadwal pelantikan itu tanggal 22 Maret, tapi kini kita belum bisa pastikan apakah akan tetap dilaksanakan atau tidak. Karena kan sekarang ada imbauan dari pemerintah terkait virus Corona,” kata Gunawan, Jumat (20/3).

Menurut Gunawan, ada dua opsi yang akan dilaksanakan pada jadwal yang telah dikeluarkan. Salah satunya, kata dia, yakni pelantikan tidak dilaksanakan secara serentak.

“Ada dua opsi kami terkait pelantikan itu. Pertama, pelantikan tidak dilaksanakan serentak, tapi diserahkan kepada masing-masing kecamatan. Kedua, pelantikan kita tunda,” ungkapnya.

Meski begitu, lanjut Gunawan, pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan KPU Sulsel terkait rencana pelantikan PPS se-Kota Makassar ini.

“Pada dasarnya, dua opsi kami ini juga belum fix karena masih koordinasi dengan KPU Sulsel,” ujarnya.

Perihal kemungkinan penundaan jadwal pelaksanaan Pilwalkot Makassar, Gunawan enggan berkomentar banyak.

“Kalau soal penundaan itu, terus terang saya tidak tahu. karena itu kewenangan KPU RI. Tahapan dan jadwal pelaksanaan Pilkada itu kan sama seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Pelantikan Panwaslu Rampung, Bawaslu Makassar Agendakan Penguatan Internal

KabarMakassar.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar terus melakukan sejumlah persiapan pelaksanaan Pilwalkot Makassar yang menurut jadwal bakal digelar September mendatang. Salah satunya dengan melakukan perekrutan Panitia Pengawas di tingkat Kelurahan.

“Tahap perekrutan Panwas sampai di tingkat kelurahan itu sudah selesai dilaksanakan pada 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar,” kata Ketua Bawaslu Makassar, Nursari, Kamis (19/3).

Bahkan, kata dia, pelantikan Panwaslu pada 15 kecamatan itu sudah dilaksanakan.

“Saat ini saya di Pulau Barrang Lompo untuk menghadiri pelantikan Panwaslu se-Kecamatan Sangkarrang. Ini adalah pelantikan Pawaslu terakhir. Untuk 14 kecamatan lainnya sudah dilaksanakan,” terangnya.

Untuk agenda selanjutnya, Nursari mengaku akan melakukan penguatan secara internal, terutama peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di jajaran Bawaslu Makassar. Menurut dia, hal ini penting untuk dilakukan sebagai bentuk kesiapan menghadapi tahapan Pilwalkot.

“Setelah kami kembali dari Pulau Barang Lompo, kami akan melakukan persiapan untuk dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek). Ini agar petugas kita nantinya menjadi lebih siap dengan situasi dan kondisi di lapangan,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pemutakhiran data pemilih pada Pilwalkot mendatang.

“Pemutakhiran data pemilih ini sangat penting karena data inilah nantinya yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemilihan,” pungkasnya.

Anggaran Belum Cair, Panwascam Maros Pakai Uang Pribadi

KabarMakassar.com — Anggaran hibah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maros untuk pengawasan Pilkada pada September mendatang belum juga cair. Hal itu membuat Kasubag Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sulsel, Emil Syahabuddin angkat bicara.

Menurut Emil, persoalan ini bukan hanya persoalan Bawaslu Maros tapi menjadi persoalan secara nasional. Karena, kata dia, sangat jelas bahwa Pilkada adalah program prioritas secara nasional dan undang-undang telah memerintahkan.

“Pemkab-lah yang memfasilitasi anggaran penyelenggaran Pilkada sesuai dengan NPHD yang ditandatangani bersama. Sehingga tidak ada alasan Pemda tidak mencairkan Anggaran tersebut,” kata Emil.

Ia berhadap kejadian pada Pilkada 2015 tidak terulang dimana anggaran Pilkada ditahan oleh Pemkab Maros hingga Pilkada selesai. Ia menilai, hal itu mencerminkan ketidakpatuhan Pemkab Maros terhadap undang-undang sekaligus bukan manajemen birokrasi yang baik.

Pilkada Maros adalah agenda masyarakat Maros dan jika anggaran belum dicairkan dalam waktu dekat, sementara tahapan pengawasan sedang berjalan sampai tingkat kecamatan maka besar kemungkinan penyelenggaraan Pilkada akan kehilangan legitimasi pengawasan,” jelasnya.

Ia mengaku bahwa informasi yang diterimanya bukan dari pengawas tingkat kabupaten. Akan tetapi, dari Panwascam yang merupakan ujung tombak pengawasan di lapangan.

“Mereka tidak mampu bekerja lagi kalau anggaran belum dicairkan, karena mereka sudah kehabisan dari dana pribiadi sendiri untuk menanggulangi kebutuhan pengawasan dalam beberapa bulan terakhir ini semenjak mereka dilantik, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi Pemkab Maros secara nasional,” pungkasnya.

Pilkada Maros 2020 Terancam Kehilangan Legitimasi

KabarMakassar.com — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar tahun ini di Kabupaten Maros, terancam kehilangan legitimasi. Hal ini dikarenakan sampai saat ini Pemda Maros tak kunjung mencairkan anggaran untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maros. Sementara, tahapan pengawasan sudah mulai berjalan di tingkat kecamatan.

Kasubag Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Sulsel, Emil Syahabuddin mengaku, pihaknya telah menerima laporan Bawaslu Maros bahkan dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) secara langsung, yang mengaku tak bisa lagi melanjutkan kerja-kerja pengawasannya jika anggaran tak segera dicairkan.

“Dapat dipastikan apabila anggaran ini belum dicairkan dalam waktu dekat, maka besar kemungkinan penyelenggaraan Pilkada di Maros akan kehilangan legitimasi pengawasan. Secara aturan, ketika penyelenggaraan Pilkada tidak ada legitimasi dari salah satu penyelenggara pemilu, maka proses dan hasilnya kehilangan legitimasi secara undang-undang,” kata Emil, Jumat (13/3).

“Informasi yang kami terima, Panwascam yang merupakan ujung tombak pengawasan di lapangan tidak mampu bekerja lagi kalau anggaran belum dicairkan. Karena mereka sudah kehabisan dari dana pribadi sendiri untuk menanggulangi kebutuhan pengawasan dalam beberapa bulan terakhir ini semenjak mereka dilantik,” lanjutnya.

Jika permasalahan ini tak segera diselesaikan (Pemda Maros tak segera mencairkan anggaran Bawaslu Maros), maka persoalan ini bukan hanya persoalan Bawaslu Maros saja, tapi akan menjadi persoalan secara nasional.

“Hal ini akan menjadi preseden buruk bagi Pemda Maros secara nasional. Karena sangat jelas bahwa Pemilu atau Pilkada adalah program prioritas secara nasional, dan undang-undang telah memerintahkan, pemda-lah yang memfasilitasi anggaran penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan NPHD yang ditandatangani bersama. Sehingga tidak ada alasan Pemda tidak mencairkan anggaran tersebut,” ujarnya.

“Kami juga tidak mau kondisi Pilkada tahun 2015 terulang lagi, dimana anggaran Pilkada waktu itu ditahan oleh Pemda Maros sampai Pilkada selesai. Ini tidak mencerminkan kepatuhan terhadap undang-undang sekaligus bukan manajemen birokrasi yang baik,” sambungnya.

Emil menegaskan, pihak Bawaslu akan segera mengambil langkah konstitusional jikalau anggaran tersebut tidak segera dicairkan.

Karena Pemda Maros selain tidak memberikan kepastian juga tidak ada alasan yang jelas apa hambatanya, sementara seluruh prosedur dan administrasi sudah dilengkapi oleh Bawaslu Kabupaten Maros. Seharusnya tidak ada alasan lagi bagi pemda untuk tidak mencairkan,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani bersama oleh Bupati Maros dan Ketua Bawaslu maupun KPU Maros pada tanggal 1 November 2019 lalu, disebutkan bahwa 14 hari setelah penandatanganan NPHD, Pemda berkewajiban mencairkan 40 persen anggaran tahap awal.

Sebelumnya, kondisi ini juga telah disampaikan langsung Ketua Bawaslu Maros, Sufirman, kepada Komisi II DPR RI saat melakukan kunjungan kerja di Makassar awal Maret kemarin.

Saat itu, pihak Komisi II DPR RI berjanji akan menindak lanjuti permasalahan yang dialami Bawaslu Maros tersebut ke tingkat pusat.