Atasi Masalah Pembelajaran Daring, Butuh Kolaborasi dan Kontribusi

KabarMakassar.com — Redaksi Kabar Makassar kembali menggelar diskusi online seri ke-6 dengan mengangkat tema “Plus Minus Belajar dari Rumah di Masa Covid-19”, Sabtu (18/4). Kegiatan diskusi online tersebut menghadirkan tiga pemateri yang berbagai latar belakang.

Diantaranya adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Dr. H. Abd. Rahman Bando, SP, M.Si, Ketua Prodi Magister Teknologi Pendidikan PPs Universitas Negeri Makassar (UNM) Dr. Nurhikmah H, S.Pd., M.Si., dan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muh. Ramli Rahim.

Pada kesempatan itu, Muh. Ramli Rahim mengatakan jika pada pekan pertama pelaksanaan pembelajaran secara daring, guru mengalami kendala yang cukup besar. Tapi, tidak sedikit juga, kata dia, malah sudah terbiasa menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran.

“Harus diakui pembelajaran daring secara online selama masa pandemi Covid-19 itu mengalami kendala yang besar. Tapi saya kira banyak juga yang malah bersyukur karena sudah terbiasa, terutama guru-guru yang menjadi binaan IGI di seluruh Indonesia,” kata Ramli.

Ia mengatakan jika jauh sebelum ada pandemi Covid-19, IGI telah melakukan sejumlah pelatihan menggunakan teknologi informasi dengan menggandeng sejumlah pihak termasuk pemerintah daerah pada sejumlah wilayah di Indonesia.

“Kami sampaikan bahwa di IGI, pembelajaran online itu sudah berjalan cukup lama dan itu kami lakukan secara berkelanjutan hingga hari ini. Maka ketika pendemi ini datang dan secara tidak langsung memaksa guru melaksanakan pembelajaran online, itu kami sudah terbiasa,” jelasnya.

Hanya saja, kata dia, pihaknya juga mengaku jika ada berbagai kedala yang dialami oleh guru dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan pembelajaran secara online. Diantaranya, kata dia, mendesak kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengeluarkan regulasi yang jelas.

“Kalau soal masalahnya, yah memang harus diakui itu ada dan banyak. Salah satunya terkait jaringan, sarana dan prasarana, hingga pembelian kuota bagi guru dan siswa. Tapi alhamdulillah kan sekarang dana BOS itu sudah bisa dipakai untuk mentaktisi itu,” jelasnya.

Sementara itu, Dr. Nurhikmah mengatakan jika jurusan Teknologi Pendidikan UNM telah menerapkan sistem pendidikan online sejak tahun 2006. Walau demikian, kata dia, pendidikan berbasis online ini memang masih menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat.

“Kalau secara internal kami di jurusan, pembelajaran online itu sudah berlangsung lama. Jadi kami biasa saja, apalagi jurusan kami itu memang merancang dan mendesain proses pembelajaran baik secara daring maupun secara langsung. Walau memang pro dan kontra itu tetap saja ada,” kata Nurhikmah.

Ia menilai proses pembelajaran secara daring ini menjadi perhatian pemerintah terutama dalam menangani sarana dan prasarana. Karena, kata dia, pandemi Covid-19 ini tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir dan membuat sistem pembelajaran akan normal kembali di ruang kelas.

“Pemerintah harus bergerak cepat membuat konten yang baik dalam pembelajaran daring. Ini penting agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik, terutama bagaimana mendesain media pembelajaran yang disesuaikan dengan platform media sosial yang digemari seperti membuat video pembelajaran untuk di upload ke youtube dan lain-laing,” jelasnya.

Ia pun mengaku jika pihaknya siap bersinergi dengan seluruh pihak untuk memecahkan sejumlah masalah dalam pembelajaran daring. Menurutnya, hal itu penting agar dapat menemukan solusi secara cepat terkait sejumlah masalah yang ada.

“Kami dari jurusan siap bersinergi dengan Pemkot Makassar dan IGI, terutama membuat buku panduan untuk guru, siswa dan orang tua dalam proses pembelajaran online. Karena pekerjaan ini memang butuh kerja sama dan kolaborasi dari berbagai pihak,” terangnya.

Sementara Abd. Rahman Bando mengakui jika banyak mendapat masukan terkait proses pembelajaran daring ini diberlakukan oleh pemerintah. Menurutnya, banyak pihak terutama guru yang berkeluh kesah terkait masalah yang terjadi di lapangan.

“Jujur saja saya katakan bahwa memang Dinas Pendidikan Kota Makassar banyak mendapat masukan terkait pemberlakuan pembelajaran daring. Termasuk ada juga yang menyampaikan keluhan tapi ada juga yang mengapresiasi. Karena itu, kami akan terus melakukan perbaikan-perbaikan,” kata Rahman Bando.

Secara umum, kata dia, yang paling banyak yang menjadi sorotan adalah terkait ketersediaan sarana dan prasarana. Untuk itu, kata dia, pada awalnya pelaksanaan pembelajaran daring ini, guru lebih banyak mengeluarkan anggaran secara pribadi.

“Masalah utama yang saya dapatkan terkait anggaran. Maka sebelum ada regulasi yang mengikat, saya sudah perintahkan kepada kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS untuk membeli kuota siswa dan guru. Tapi sekarang alhamdulillah aturannya itu sudah ada, maka itu kita syukuri,” katanya.

Karena itu, kata dia, seluruh perangkat yang ada di sekolah tidak perlu ragu dan takut dalam mengelola anggaran selama masa pandemi Covid-19. “Sejak awal memang saya perintahkan Rencana Anggaran Sekolah (RKAS) itu dirubah agar pengelolaan anggarana dapat dipakai untuk membeli kuota untuk guru dan siswa, apalagi memang sekarang aturannya sudah ada,” jelasnya.

Sebagai penutup, kata dia, ia pun meminta seluruh pihak dalam bersinergi dalam melakukan inovasi pendidikan yang dilaksanakan secara online. Menurutnya, seluruh stakeholder harus bekerjasama dalam memberikan solusi agar pelaksanaan pendidikan secara daring ini dapat terlaksana secara maksimal.

“Musibah ini harus kita lawan secara bersama-sama, termasuk dalam hal pendidikan hari ini. Kerja sama dan kolaborasi seluruh pihak sangat diperlukan. Termasuk dari kampus maupun dari praktisi pendidikan. Semua harus bersama-sama berkontribusi,” pungkasnya.

Cegah Penyebaran Corona, Sekolah di Makassar Diliburkan

KabarMakassar.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memutuskan untuk meliburkan aktifitas proses belajar mengajar di seluruh sekolah mulai tingkat TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs yang ada di Kota Makassar mulai tanggal 16-31 Maret 2020, dan mengganti dengan kegiatan belajar di rumah.

Keputusan ini dituangkan melalui Surat Edaran Walikota Makassar Nomor: 440/83/DKK/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020, yang ditandatangani langsung oleh Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb.

Selain meliburkan sementara aktifitas belajar mengajar di sekolah, dalam surat edaran tersebut Pemkot Makassar juga menginstruksikan untuk menunda sementara lomba-lomba yang melibatkan peserta didik/siswa dan masyarakat, termasuk meniadakan untuk sementara kegiatan car free day.

“Sekolah mulai besok (diliburkan) sampai tanggal 31 Maret. Yang sudah meliburkan hari ini yah boleh. Yang sudah melaksanakan ujian nasional hari ini, silahkan dilanjutkan. Tapi besok akan kita hentikan,” kata Iqbal, usai memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah instansi terkait, membahas/menyikapi penyebaran Virus Corona (Covid-19), yang digelar di Ruang Rapat Sipakatau Kantor Balaikota Makassar, Senin (16/3) pagi.

“Kita juga masih mau adakan rapat ini supaya jelas bagaimana atau untuk bicara teknisnya (penundaan ujian nasional).

Apakah ditunda atau bagaimana, makanya kita undang semua kepala sekolah ini bagaimana teknisnya. Tetapi yang jelas, besok itu sudah tidak ada aktifitas berkumpul di sekolah,” sambungnya.

Selain meliburkan proses belajar mengajar di sekolah sampai tanggal 31 Maret mendatang, lanjut Iqbal, Pemkot Makassar juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktifitas di luar rumah.

“Ini semua merupakan langkah tindak lanjut kita dalam menyikapi penetapan penyebaran Virus Corona atau Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam yang telah ditetapkan pemerintah pusat pada 14 Maret kemarin. Ini upaya pencegahan yang dilakukan Pemkot Makassar,” terangnya.

Sekadr diketahui, Pemkot Makassar juga memustuskan untuk menunda pelaksanaan sejumlah event dalam rangka Hari Kebudayaan Kota Makassar yang sedianya digelar pada 1-4 April mendatang, sampai situasi kembali kondusif.

Kenali 3 Gejala Awal Virus Corona

KabarMakassar.com — Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) telah menaikkan status Virus Corona atau Covid-19 menjadi pandemi global pada Rabu (11/3) kemarin. Hal ini dilakukan karena virus yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China itu saat ini sudah menjangkit di sebanyak 114 negara, termasuk Indonesia.

Untuk menghidari terpapar virus yang bisa menyebabkan kematian itu, hal terpenting adalah mengenali gejala-gejala awalnya.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto mengatakan, gejala yang secara umum terjadi saat ini pada orang-orang yang terpapar Covid-19, yaitu 80% panas, sekitar 60% batuk, dan kemudian pilek. Jika tanda-tanda awal ini dibiarkan, maka risiko berikutnya adalah kesulitan bernapas yang ditandai dengan adanya Pneumonia.

Peryataan tersebut diungkapkan Juru Bicara (Jubir) Pemerintah untuk Penanganan Virus Korona (Covid-19), Achmad Yurianto, sekaligus Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ketika menjawab pertanyaan mengenai gejala awal pasien Covid-19 kepada media, di

”Kalau kesulitan bernafas, maka berikutnya akan jatuh pada kondisi kekurangan oksigen. Begitu berbicara kekurangan oksigen, maka akan kompleks. Organ yang terkena akan diawali dengan kegagalan ginjal, kegagalan jantung kegagalan liver, akhirnya jatuh pada kondisi multiorgan failure, beberapa organ yang menjadi gagal. Ini yang menyebabkan kematian,” kata Yuri di Jakarta, seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Kamis (12/3).

Seringkali, menurut Yuri, munculnya Pneumonia ini menyebabkan daya tahan tubuh seseorang menjadi turun, sehingga akan terjadi infeksi opportunistic, yakni infeksi dari bakteri-bakteri yang semula mampu ditahan tetapi sekarang sudah tidak mampu lagi ditahan sehingga kemudian terjadilah sepsis (komplikasi berbahaya akibat infeksi).

”Di dalam usus besar kita normalnya itu ada bakteri, karena bakteri di usus besar itu gunanya adalah untuk membusukkan sisa makanan. Pada kondisi kekebalan kita masih bagus, maka jumlah bakterinya terkendali,” terangnya.

“Tetapi begitu kemudian kita tidak lagi memiliki daya tahan tubuh yang kuat, maka bakterinya akan tumbuh luar biasa banyaknya dan ini akan berpengaruh pada sistem tubuh sehingga terjadi infeksi menyeluruh yang kita kenal sebagai sepsis. Sepsis bakteri ini yang sering menyebabkan kematian,” lanjutnya.

Menurut Yuri, dalam Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kondisi Covid-19 saat ini sudah masuk kategori bencana yang sumbernya dari tiga hal, yaitu: alam, non-alam, dan sosial. Bencana non-alam yang disebutkan dalam aturan tersebut adalah wabah.

”Ini sudah wabah, dan kita sudah melakukan respon. Artinya sudah tanggap darurat. Jangan dimaknai bencana ini kayak gempa bumi gitu ya. Kita sudah melakukan reaksi, sudah melakukan tanggap darurat. Salah satu bentuk tanggap darurat itu adalah tracing, kita kejar, kita cari. Itu adalah bentuk dari tanggap darurat, jadi ini sudah masuk dalam tahapan itu,” ungkapnya.

Soal antisipasi penyebaran dari kasus Imported Case, Yuri menyampaikan, proses deteksi dini sudah dilakukan kepada pendatang yang jika menggunakan thermal scanner, maka tidak akan terdeteksi namun hanya bisa ke-detect dengan menggunakan HAC (Health Alert Card).

”Karena dia merasa dari luar negeri dan berasal dari daerah yang infeksinya cukup tinggi dan dia menerima Health Alert Card. Maka pada saat dia mulai merasakan tidak enak, dia mendatangi beberapa rumah sakit dan kemudian menunjukkan kartunya itu. Inilah yang menjadi upaya deteksi kita,” pungkas Yuri.

Gorontalo Belajar Perpustakaan Lorong di Makassar

KabarMakassar.com — Dinas Perpustakaan Kota Gorontalo melakukan study banding ke Perpustakaan Provinsi Sulsel di Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Rabu (5/2).

Rombongan yang dipimpin Yusnita Pantu itu diterima Sekdis Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulsel, Lubis, beserta staf di Perpustakaan Provinsi Sulsel.

Pada kesempatan tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulsel secara khusus mengundang tokoh literasi Sulsel, Bachtiar Adnan Kusuma (BAK), untuk mengurai dan menjelaskan kepada rombongan Dinas Perpustakaan Kota Gorontalo terkait inovasi keberadaan Perpustakaan Lorong Kota Makassar.

Dalam penjelasannya, BAK mengatakan, Perpustakaan Lorong adalah perpustakaan berbasis masyarakat yang melibatkan peran serta masyarakat untuk ikut aktif terlibat menyediakan ruang baca di Lorong-lorong.

Menurut BAK, apa yang dilakukan oleh masyarakat dengan membuka Perpustakaan di Lorong ini adalah kesadaran kolosal sebagai wujud implementasi UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Dimana pada Pasal 3 menegaskan pentingnya peran masyarakat untuk ikut terlibat menyediakan ruang baca.

“Perpustakaan Lorong merupakan sebuah contoh baik, bagaimana membangun kesadaran besar hidup berliterasi dari Lorong, tanpa harus menggantungkan pada pemerintah,” kata BAK.

“Kami bersyukur karena dukungan Ibu Gubernur Sulsel, Dinas Perpustakaan Provinsi Sulsel, tokoh masyarakat Sulsel, PTN, PTS serta lurah dan camat yang mau bersama-sama merajut kata membesarkan Perpustakaan Lorong di Kota Makassar,” tambah Sekjend Asosiasi Penulis Profesional Indonesia Pusat ini.

Mendengar pemaparan BAK terkait keberadaan Perpustakaan Lorong di Kota Makassar, rombongan Dinas Perpustakaan Kota Gorontalo pun terkesima dan mengaku puas. atas penjelasan penggagas Perpustakaan Lorong Kota Makassar, Bachtiar Adnan Kusuma, tentang inovasi Perpustakaan Lorong di Sulsel.

“Bagus sekali penjelasan dan inovasinya tentang Perpustakaan Lorong di Kota Makassar. Mudah-mudahan bisa kami tiru dan contoh di Gorontalo,” tutur Yusnita Pantu selaku pimpinan rombongan Dinas Perpustakaan Kota Gorontalo.

Akibat Sengketa Lahan, SMPN 22 Bulukumba Kembali di Tutup

KabarMakassar.com — Kasus sengketa lahan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 22 Bulukumba yang terletak di Dusun Ganta, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba pada tahun 2006 silam tak kunjung menemukan titik terang dari Pemda sehingga di lakukan kembali penyegelan untuk yang ke tujuh kalinya oleh pemilik lahan di Bulukumba. Senin (3/2).

Hj. Andi Asiah (65) yang melakukan penyegelan karena mengklaim atas kepemilikan lahan bangunan sekolah tersebut. Karena menurutnya selaku penggugat mengaku telah memenangkan putusan Pengadilan dari pihak Pemkab Bulukumba. Namun, Pemkab Bulukumba belum membayarkan uang sesuai keputusan Pengadilan.

“Kami telah memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Bulukumba pada 23 Mei 2018 yang menyatakan bahwa, kami (penggugat) akan menyerahkan tanah tersebut apabila Pemkab Bulukumba bersedia membayar ganti rugi Rp3.850.000.000, namun sampai sekarang Pemkab Bulukumba belum juga memenuhi janji tersebut” ungkap Hj. Asiah.

Hj. Asiah pun menambahkan bahwa etikad baiknya sebagai pemilik lahan sudah ada yakni membuka segel sekolah untuk menghargai Tenaga Pendidik yang ada di sekolah tersebut tetapi tetap saja Pemda Bulukumba belum memenuhi janjinya. Maka dari itu selaku pemilik lahan menyegelnya kembali.

“Janji Pemda Bulukumba pada tanggal 10, dalam pertemuan kami pemilik lahan dengan Pemda Bulukumba yang di pimpin oleh Wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto dan beberapa perwakilan Instansi yang terkait, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan SMPN 22 Bulukumba dengan jalan kekeluargaan dan membayar biaya ganti rugi tanah dan tanaman yang selama kurang dari 19 tahun tidak dapat di kelola untuk di ambil nilai ekonominya karena di tempati dan di banguni SMPN 22 dan kami sebagai pemilik lahan sudah memiliki etikad baik untuk membuka ruang dan mencari jalan terbaik untuk siswa SMPN 22 agar tetap melaksanakan kegiatan belajarnya karena bentuk penghargaan kami kepada Tenaga Pendidik di Bulukumba tetapi Pemda tetap saja tak merespon kami sebagai pemilik lahan maka dari itu kami menyegel kembali sekolah tersebut,” tegasnya.

Kepala Bidang Pertanahan Pemkab Bulukumba, Aco Bahar saat di konfirmasi oleh redaksi KabarMakassar.com mengatakan, bahwa kasus ini sudah di laporkan ke Mahkamah Agung RI.

“Kasus ini sudah di Mahkamah Agung RI dan kami dari Pemkab Bulukumba akan mengajukan peninjauan ulang (PK) untuk kasus SMPN 22 Bulukumba terkait penyegelan yang ke tujuh kalinya yang di lakukan oleh pemilik lahan,” tuturnya.

2 Siswa SDN 103 Kalimporo, Raih Juara OSN

KabarMakassar.com — Dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa di bidang mata pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Kegiatan Rapat Kerja Kepala Satuan Pendidikan (K3SP) tingkat Sekolah Dasar Kabupaten Bulukumba menggelar lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) kategori Sekolah Dasar (SD) tingkat Kecamatan Kajang.

Kegiatan tersebut di pusatkan di SDN 101 kajang II kecamatan kajang kabupaten Bulukumba yang di ikuti 22 peserta dari 16 Sekolah Dasar (SD) se-Kecamatan Kajang, Rabu (29/1).

Dua orang siswa perwakilan dari SDN 103 Kalimporo Muhammad Abyan Sacky juara satu OSN tingkat Kecamatan dan juara 2 di raih oleh Muh. Mahfud Siddiq.M, di bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Kepala Sekolah SDN 103 Kalimporo Hj.Hasra.S, mengatakan bahwa prestasi dan keberhasilan yang diraih itu berkat kerja keras serta latihan siswanya dan didikan dari para guru-guru yang ada di sekolah kami yang telah berjuang sekuat tenaga melatih para siswa yang mengikuti perlombaan.

“Kerja keras serta latihan yang diajarkan kepada para siswa telah membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Tentunya hasil yang diraih diajang OSN hari ini tidak terlepas dari dukungan dari guru dan orang tua siswa sendiri. Kami bersyukur atas keberhasilan ini,” ungkapnya.

Salah satu Guru Kelas dari SDN 103 kalimporo Muhammad Mahdi Basri pun menambahkan semoga siswanya yang berprestasi mampu mempertahankan prestasinya di tingkat Kabupaten bahkan sampai ke tempat Nasional. “Kami berharap kepada siswa yang berprestasi hari ini agar mampu mempertahankan prestasinya di lomba OSN tingkat Kabupaten Bulukumba yang akan datang kalau perlu ke tingkat Nasional” tutupnya.

Putra Sampoerna Foundation Temui Bupati Gowa

KabarMakassar.com — Senior Director of Putera Sampoerna Foundation, Elan Mardy bersama rombongan menemui Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan di Rumah Jabatan Bupati Gowa, Jumat (31/1).

Pertemuan ini guna mendiskusikan program-program kerjasama yang telah dilaksakan antara Pemkab Gowa dengan Putra Sampoerna Foundation (PSF). Program Development Manager, Julian menjelaskan terkait pertemuan antara Bupati Gowa dan PSF. “Kami membahas terkait progres kerjasama yang telah dilakukan oleh Pusat Belajar Guru (PBG) dan beberapa program kerjasama yang telah kami lakukan,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Rieke bahwa inti pertemuan membicarakan keberlangsungan program PBG dan kerjasama kelembagaan di bidang pendidikan.

Lebih lanjut, Pusat Belajar Guru (PBG) yang menjadi salah satu program kerjasama Gowa dan PSF hadir menjadi satu pusat belajar guru di Gowa.

“Program ini memfasilitasi kebutuhan guru inti yang nanti kedepannya akan digunakan atau dimaksimalkan sebagai bagian dari program-program Dinas Pendidikan,” jelas Sekdis Pendidikan Kabupaten Gowa ini.

Bagi Pemkab Gowa, PBG diisi dengan guru-guru terbaik di Gowa yang telah melewati proses rekruitmen. Secara berkelanjutan melakukan pelatihan ditingkat Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Julian dikesempatan yang sama memuji konsistensi Pemkab Gowa dalam kebijakan pendidikan. “Pemkab Gowa sangat peduli terhadap dunia pendidikan dan ini diperlihatkan secara konsisten. Kepedulian ini diberikan secara komprehensip untuk mendukung sumber daya guru dan peningkatan kualitas pendidikan anak Gowa,” terang Julian setelah menemui Adnan.

Pertemuan ini juga membahas rencana keberlanjutan program beasiswa PSF kepada 9 (sembilan) anak Gowa yang saat ini sedang menempuh pendidikan di SMA Sampoerna yang direncanakan akan melanjutkan pendidikan di Universitas Arizona.

“Bupati Gowa menyerahkan kepada pihak kami untuk menindaklanjuti keberlanjutan kerjasama Pusat Belajar Guru sekaligus beberapa program pendidikan lainnya,” tambah Program Development Manager PSF.

Turut hadir dalam pertemuan ini Director of SDO PSF, Gusman Yahya dan Government Relations Manager PSF, Mutmainna Syahril beserta Kepala Bappeda Kabupaten Gowa, Taufiq Mursad dan Kepala BPKD Kabupaten Gowa, Abd Karim Dania.

Bukan DO, Begini Penjelasan Rektor UKI Paulus Makassar

KabarMakassar.com — Drop Out (DO) atau pemecatan 28 mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) karena melakukan aksi Unjuk Rasa (Unras) didepan kampus Rektorat. Dr Agus Salim SH MH selaku Rektor membantah bahwa pihak kampus tidak memecat melainkan memberikan surat pindah.

“Jadi kami menegaskan bahwa bukan dipecat atau di DO tetapi kami memberikan surat pindah ke perguruan lain. Dalam artian pemberhentian dengan hormat,” kata Dr Agus kepada KabarMakassar.com ketika ditemui dikampusnya, Kamis (30/1).

Menurut Agus, pengambilan sanksi kepada 28 mahasiswa sesuai dengan prosedur. Dimulai dari Prodi, fakultas, sampai ke universitas, kemudian ke Komisi Disiplin terakhir pada rapat Senat.

“Jadi setelah Prodi, Fakultas dan ke Universitas kemudian ke Saya (Rektorat). Dan setelah itu kita kumpulkan para Senat untuk rapat, hasilnya keluarlah putusan pemberian sanksi,” jelasnya.

Rektor UKIP kembali menjelaskan bahwa aksi demo yang dilakukan mahasiswanya hingga berujung dipindahkan karena menolak aturan Ormawa (Organisasi Mahasiswa) yakni menuntut agar tidak menyatakan IPK bagi Mahasiswa yang akan jadi Pengurus Kelembagaan. Padahal aturan Ormawa sudah ada sejak tahun 2015 lalu.

“Pelanggarannya itu, para mahasiswa yang Demo itu tidak mau menaati aturan Ormawa. lalu mereka demo berjilid-jilid, sangat mengganggu. Puncaknya pada tanggal 20 Januari dimana pada saat itu semua mahasiswa kita liburkan. Dan saat itu kita adakan kegiatan Nasional,” ungkap Agus kembali menjelaskan.

Dalam hal ini, Rektor UKIP Makassar menghimbau kepada mahasiswa yang sudah diberikan surat pemberian sanksi yang melanggar peraturan etika dan disiplin warga kampus agar kembali ke kampus untuk mengurus kembali surat pindahnya.

“Jika para mahasiswa tidak mengurus surat pindah 14 hari sejak 24 Januari sampai Jumat 7 Februari . Maka akan diberhentikan secara tidak hormat dan tidak di berikan surat pindah,” sebut Rektor.

Kebijakan Baru Kemendikbud, Ini Tanggapan Rektor Unhas

KabarMakassar.com — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kembali mengeluarkan kebijakan baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Baru-baru ini, Nadiem mengumumkan program Kampus Merdeka yang disampaikan dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud di Jakarta Jumat, (24/01) yang lalu.

Ada beberapa poin penting yang menjadi isi dari kebijakan Kampus Merdeka ini, pertama program re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan Prodi yang sudah siap naik peringkat. Akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama 5 tahun namun akan diperbaharui secara otomatis. Sementra Pengajuan re-akreditasi PT dan Prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali.

Kedua, hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar Prodi selama 3 semester. Di mana setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang Dosen yang ditentukan kampusnya. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari program yang ditentukan Pemerintah dan/atau program yang disetujui oleh Rektornya.

Ketiga, adanya otonomi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian Program Studi (Prodi) baru. Dimana Otonomi diberikan jika PTN dan PTS tersebut sudah memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau Universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities.

Keempat, Kemendikbud akan mempermudah persyaratan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan Satuan kerja (Satker) untuk menjadi perguruan Tinggi negeri Badan Hukum (PTN-BH) tanpa terikat status akreditasi.

Menanggapi kebijakan ini, Rektor Universitas Hasanuddin Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu mengaku Universitas Hasanuddin mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri pendidikan.

“Unhas berada pada posisi siap mendukung kebijakan tersebut karena pertama, ini memang adalah kebijakan Nasional” ungkap Dwia Aries Tina Palubuhu saat dijumpai di Gedung rektorat Unhas, Selasa (28/07).

Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud itu bertujuan untuk mempersiapkan lulusan yang benar-benar siap menghadapi dunia kerja nantinya. Hal itu kata Dwia merupakan gagasan besar Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud ingin agar alumni atau lulusan dari perguruan tinggi bisa lebih siap memasuki dunia kerja.

Namun menurutnya, diperlukan landasan hukum yang kuat dalam penerapan program baru ini, dengan mempertimbangkan berbagai hal agar tidak ada pihak yang mengaliri kerugian.

“Ada beberapa catatan yang diberikan Unhas. Ini berkaitan dengan implementasinya. Karena ada payung hukum yang dibutuhkan, baik yang berasal dari Kemendikbud maupun payung hukum yang di tingkat lebih tinggi lagi,” jelasnya.

Misalnya lanjut Dwia, dalam bentuk Perpres atau peraturan Perundang-undangan yang perlu disempurnakan untuk mengimplementasikan program tersebut. Saat disinggung terkait penerapan hak mahasiswa untuk mengambil SKS di luar Prodinya apakah akan menghambat penyelesaian semester atau mata kuliah pokoknya.

Ia memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil pasti akan ada penyesuaian dangan sistem yang baru. Dwia mengatakan, saat ini dengan sistem SKS memiliki landasan hukumnya. Kalau ini diubah maka akan ada perubahan landasan hukum. Kedua, ada narasi atau teks yang digunakan yang merupakan hak mahasiswa.

“Jadi, bukan berarti bahwa wajib tiga semester. Itu hak mahasiswa. Sekarang tergantung mahasiswanya, apakah mau menggunakan hak itu atau memiliki pertimbangan lain” paparnya.

Dwia mengaku Unhas siap untuk dilibatkan dalam hal pengkajian program baru yang diluncurkan oleh Kemendikbud jika dibutuhkan. Unhas dinilai mampu terlibat memberikan masukan-masukan di dalam proses tersebut agar implementasinya bisa berjalan dengan baik.

Sejumlah Pelajar di Sidrap Nampak Asik Bolos di Warkop

KabarMakassar.com — Sejumlah pelajar nongkrong sambil asik menghisap rokok dan bermain game online di Warung Kopi saat jam pelajaran dimulai. Hal ini terlihat sejumlah pelajar dari Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan di Kabupaten Sidrap terlihat nongkrong disalah satu Warkop yang terletak di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Sidrap.

Saking asyiknya nongkrong, mereka tak sadar masih mengenakan seragam sekolah disalah satu Warkop main game dan merokok. Tentu saja pemandangan ini mengundang keprihatinan masyarakat karena para pelajar ini nongkrong di Warkop saat proses Belajar mengajar sedang berlangsung.

Dari pantauan Media KabarMakassar.com, Selasa (28/1) para pelajar menunjukkan eksistensinya, mereka juga bergaya ala orang dewasa dengan cara mengisap rokok sambil main game dan ngobrol di Warkop.

Kepala Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Sidrap saat dihubungi melalui via seluler, mengatakan akan menindaklanjuti siswa yang berkeliaran diluar jam pelajaran. “Itu memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai penegak perda untuk menertibkan pelajar yang berkeliaran,” ungkap Nasir

Hal ini akan kita laporkan keatasan, jika sudah ada surat perintah penertiban, kita langsung terjun melakukan penertiban pelajar.

Sementara Kapala Dinas Satpol PP dan Damkar, Usman Demma mengatakan akan menindaklanjuti siswa yang berkeliaran diluar jam pelajaran. “Secepatnya kita akan turun menertibkan pelajar yang berkeliaran diluar jam pelajaran,” kata Usman Demma.

Laporan masyarakat terkait adanya siswa yang berkeliaran di Warkop sudah banyak yang masuk, bahkan beberapa hari ini kita sudah melakukan pemantauan di beberapa kecamatan seperti Watangpulu dan Maritengngae,” pungkasnya.