Karaeng Kio: Pilkada Gowa Lahirkan Pemimpin Cerdas dan Bebas Narkoba

KabarMakassar.com — Ketua Badan Narkotika Kabupaten Gowa, H. Abd Rauf Malaganni menjadi pembicara pada Ngobrol Virtual (Ngovi) Pilkada, narkoba dan covid-19 dengan tema, Membangun Generasi Pemimpin Cerdas dan Bebas Narkoba Untuk Gowa Yang Sejahtera, Senin (29/6).

Ketua Badan Narkotika Kabupaten Gowa yang juga Wakil Bupati Gowa ini berharap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 khususnya Kabupaten Gowa melahirkan pemimpin yang cerdas dan bebas narkoba. Menurutnya hal ini untuk membawa Kabupaten Gowa lebih baik kedepan.

“Karena negeri kita dengan politik yang sangat dinamis membutuhkan pemimpin cerdas secara rasional intelektual, emosional, sosial dan spiritual,” katanya.

Kesuksesan Pilkada merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk melahirkan pemimpin yang cerdas. Olehnya itu, aparat, peserta, pengawas, pemantau dan pemilih harus bersikap jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Melalui proses pilkada kita berharap dapat melahirkan pemimpin yang cerdas. Pemimpin cerdas adalah pemimpin yang mampu berpikir cerdas dan bertindak cerdas. Ia tidak asal membuat keputusan dan tidak asal bertindak, tetapi ia akan mempelajari setiap hal secara matang agar tindakannya tepat,” ujar Kr Kio sapaan akrab Wabup Gowa

Selain itu, lanjutnyaq saat ini Pemerintah Kabupaten Gowa bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten juga telah melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba guna melahirkan generasi calon pemimpin yang bebas narkoba.

Seperti melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba ke masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa. Selain itu, akan terus dilakukan razia dan tes urine secara berkala dan intensif untuk meminimalkan penggunaan narkoba.

“Bagi pecandu narkoba akan dibuatkan program rehabilitasi. Semua upaya ini diharapkan akan membantu dan melindungi masyarakat Kabupaten Gowa dari bahaya narkoba,” ujarnya.

Olehnya itu, dirinya menambahkan proses demokrasi yang sehat, jujur dan adil bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pilkada. Demikian pula halnya dengan tugas pencegahan dan penanggulangan narkoba bukan hanya tanggung jawab BNN, BNNP dan BNK, tetapi menjadi tugas bersama.

“Kehadiran kita dalam ngobrol virtual pada hari ini menjadi penting dan strategis agar kita selanjutnya aktif mengambil peran dalam membangun generasi pemimpin yang cerdas dan bebas narkoba untuk Kabupaten Gowa yang sejahtera,” tambahnya.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Gerakan Pemerhati Penyalahgunaan Narkoba (GPPN) bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa juga menghadirkan dua pemateri yakni Ketua BNNP Sulsel, Brigjend Pol Idris Kadir, dan Ketua KPU Gowa, Muchtar Muis.

Waspada Corona, Sejumlah Teknis Kegiatan Tahapan Pilkada Berubah

KabarMakassar.com — Sejumlah teknis pelaksanaan kegiatan pada tahapan Pilkada serentak 2020 mengalami perubahan. Pemberitahauan ini disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia melalui surat edaran yang ditujukan kepada seluruh KPU provinsi dan kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak 2020.

Komisioner Divisi Humas, Data, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga KPU Sulsel, Uslimin mengaku pihaknya sudah menerima surat dari KPU RI yang merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran KPU Nomor 4 Tahun 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan lnfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi lndependen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Komisi lndependen Pemilihan Kabupaten/Kota itu.

Dalam surat KPU RI dengan nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tentang Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020 tertanggal 19 Maret itu, kata dia, ada beberapa teknis tahapan Pilkada yang berubah. Salah satunya terkait dengan pelaksanaan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Pelaksanaan pelantikan dan bimbingan teknis (Bimtek) tidak dilaksanakan secara serentak, tapi diserahkan kepada kecamatan masing-masing yang dimulai pada 23 Maret mendatang,” kata Uslimin, Jumat (20/3).

Untuk detail pelaksanaan pelantikan PPS berdasarkan surat edaran KPU RI tersebut, Uslimin menjelaskan, jika ketua atau anggota KPU kabupaten/kota tidak dapat melakukan pelantikan di kecamatan dengan cara berpencar pada titik berbeda, maka KPU kabupaten/kota akan menyerahkan salinan surat keputusan pengangkatan PPS kepada masing-masing anggota PPS melalui PPK.

“PPS cukup diberi SK pengangkatan saja, dan ketika masa darurat selesai sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, barulah dapat melaksanakan pelantikan,” jelasnya.

Selain teknis pelantikan PPS, lanjut Uslimin, dalam surat edaran KPU RI itu, para verifikator calon perseorangan juga diminta untuk sedapat mungkin membatasi kontak langsung dengan pihak yang diverifikasi.

“Membatasi kegiatan yang melibatkan orang dalam jumlah yang masif, menggunakan masker, menyiapkan hand sanitizer dan menghindari jabat tangan,” paparnya.

Uslimin menekankan, meski sejumlah teknis pelaksanaan kegiatan berubah, namun jadwal seluruh tahapan Pilkada serentak 2020 masih tetap sama dan tak ada perubahan.

“Kalau tahapan di depan saja masih sesuai jadwal semula, maka berikutnya juga masih sama. Paling tidak, begitu kondisinya sampai hari ini,” pungkasnya.

Pelantikan PPS se-Kota Makassar Terancam Ditunda

KabarMakassar.com — Proses perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang nantinya akan bertugas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwakot) Makassar telah rampung.

Pelantikan para petugas PPS secara serentak se-Kota Makassar itu dijadwalkan digelar pada tanggal 22 Maret mendatang. Namun, rencana tersebut terancam batal atau ditunda mengingat ada surat edaran dari pemerintah yang berisi imbauan untuk tidak menggelar kegiatan yang melibatkan orang banyak, sebagai upaya antisipasi dan pencegahan penularan virus Corona (Covid-19).

Terlebih, pemerintah sudah mengumumkan adanya dua orang pasien yang telah dinyatakan positif Covid-19 di Kota Makassar, dimana satu diantaranya telah meninggal dunia.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Gunawan Mashar mengaku pihaknya sejauh ini belum bisa memastikan acara pelantikan tersebut bisa terlaksana sesuai jadwal atau tidak.

“Jadwal pelantikan itu tanggal 22 Maret, tapi kini kita belum bisa pastikan apakah akan tetap dilaksanakan atau tidak. Karena kan sekarang ada imbauan dari pemerintah terkait virus Corona,” kata Gunawan, Jumat (20/3).

Menurut Gunawan, ada dua opsi yang akan dilaksanakan pada jadwal yang telah dikeluarkan. Salah satunya, kata dia, yakni pelantikan tidak dilaksanakan secara serentak.

“Ada dua opsi kami terkait pelantikan itu. Pertama, pelantikan tidak dilaksanakan serentak, tapi diserahkan kepada masing-masing kecamatan. Kedua, pelantikan kita tunda,” ungkapnya.

Meski begitu, lanjut Gunawan, pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan KPU Sulsel terkait rencana pelantikan PPS se-Kota Makassar ini.

“Pada dasarnya, dua opsi kami ini juga belum fix karena masih koordinasi dengan KPU Sulsel,” ujarnya.

Perihal kemungkinan penundaan jadwal pelaksanaan Pilwalkot Makassar, Gunawan enggan berkomentar banyak.

“Kalau soal penundaan itu, terus terang saya tidak tahu. karena itu kewenangan KPU RI. Tahapan dan jadwal pelaksanaan Pilkada itu kan sama seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Pelantikan Panwaslu Rampung, Bawaslu Makassar Agendakan Penguatan Internal

KabarMakassar.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar terus melakukan sejumlah persiapan pelaksanaan Pilwalkot Makassar yang menurut jadwal bakal digelar September mendatang. Salah satunya dengan melakukan perekrutan Panitia Pengawas di tingkat Kelurahan.

“Tahap perekrutan Panwas sampai di tingkat kelurahan itu sudah selesai dilaksanakan pada 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar,” kata Ketua Bawaslu Makassar, Nursari, Kamis (19/3).

Bahkan, kata dia, pelantikan Panwaslu pada 15 kecamatan itu sudah dilaksanakan.

“Saat ini saya di Pulau Barrang Lompo untuk menghadiri pelantikan Panwaslu se-Kecamatan Sangkarrang. Ini adalah pelantikan Pawaslu terakhir. Untuk 14 kecamatan lainnya sudah dilaksanakan,” terangnya.

Untuk agenda selanjutnya, Nursari mengaku akan melakukan penguatan secara internal, terutama peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di jajaran Bawaslu Makassar. Menurut dia, hal ini penting untuk dilakukan sebagai bentuk kesiapan menghadapi tahapan Pilwalkot.

“Setelah kami kembali dari Pulau Barang Lompo, kami akan melakukan persiapan untuk dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek). Ini agar petugas kita nantinya menjadi lebih siap dengan situasi dan kondisi di lapangan,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pemutakhiran data pemilih pada Pilwalkot mendatang.

“Pemutakhiran data pemilih ini sangat penting karena data inilah nantinya yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemilihan,” pungkasnya.

Anggaran Belum Cair, Panwascam Maros Pakai Uang Pribadi

KabarMakassar.com — Anggaran hibah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maros untuk pengawasan Pilkada pada September mendatang belum juga cair. Hal itu membuat Kasubag Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sulsel, Emil Syahabuddin angkat bicara.

Menurut Emil, persoalan ini bukan hanya persoalan Bawaslu Maros tapi menjadi persoalan secara nasional. Karena, kata dia, sangat jelas bahwa Pilkada adalah program prioritas secara nasional dan undang-undang telah memerintahkan.

“Pemkab-lah yang memfasilitasi anggaran penyelenggaran Pilkada sesuai dengan NPHD yang ditandatangani bersama. Sehingga tidak ada alasan Pemda tidak mencairkan Anggaran tersebut,” kata Emil.

Ia berhadap kejadian pada Pilkada 2015 tidak terulang dimana anggaran Pilkada ditahan oleh Pemkab Maros hingga Pilkada selesai. Ia menilai, hal itu mencerminkan ketidakpatuhan Pemkab Maros terhadap undang-undang sekaligus bukan manajemen birokrasi yang baik.

Pilkada Maros adalah agenda masyarakat Maros dan jika anggaran belum dicairkan dalam waktu dekat, sementara tahapan pengawasan sedang berjalan sampai tingkat kecamatan maka besar kemungkinan penyelenggaraan Pilkada akan kehilangan legitimasi pengawasan,” jelasnya.

Ia mengaku bahwa informasi yang diterimanya bukan dari pengawas tingkat kabupaten. Akan tetapi, dari Panwascam yang merupakan ujung tombak pengawasan di lapangan.

“Mereka tidak mampu bekerja lagi kalau anggaran belum dicairkan, karena mereka sudah kehabisan dari dana pribiadi sendiri untuk menanggulangi kebutuhan pengawasan dalam beberapa bulan terakhir ini semenjak mereka dilantik, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi Pemkab Maros secara nasional,” pungkasnya.

Pilkada Maros 2020 Terancam Kehilangan Legitimasi

KabarMakassar.com — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar tahun ini di Kabupaten Maros, terancam kehilangan legitimasi. Hal ini dikarenakan sampai saat ini Pemda Maros tak kunjung mencairkan anggaran untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maros. Sementara, tahapan pengawasan sudah mulai berjalan di tingkat kecamatan.

Kasubag Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Sulsel, Emil Syahabuddin mengaku, pihaknya telah menerima laporan Bawaslu Maros bahkan dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) secara langsung, yang mengaku tak bisa lagi melanjutkan kerja-kerja pengawasannya jika anggaran tak segera dicairkan.

“Dapat dipastikan apabila anggaran ini belum dicairkan dalam waktu dekat, maka besar kemungkinan penyelenggaraan Pilkada di Maros akan kehilangan legitimasi pengawasan. Secara aturan, ketika penyelenggaraan Pilkada tidak ada legitimasi dari salah satu penyelenggara pemilu, maka proses dan hasilnya kehilangan legitimasi secara undang-undang,” kata Emil, Jumat (13/3).

“Informasi yang kami terima, Panwascam yang merupakan ujung tombak pengawasan di lapangan tidak mampu bekerja lagi kalau anggaran belum dicairkan. Karena mereka sudah kehabisan dari dana pribadi sendiri untuk menanggulangi kebutuhan pengawasan dalam beberapa bulan terakhir ini semenjak mereka dilantik,” lanjutnya.

Jika permasalahan ini tak segera diselesaikan (Pemda Maros tak segera mencairkan anggaran Bawaslu Maros), maka persoalan ini bukan hanya persoalan Bawaslu Maros saja, tapi akan menjadi persoalan secara nasional.

“Hal ini akan menjadi preseden buruk bagi Pemda Maros secara nasional. Karena sangat jelas bahwa Pemilu atau Pilkada adalah program prioritas secara nasional, dan undang-undang telah memerintahkan, pemda-lah yang memfasilitasi anggaran penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan NPHD yang ditandatangani bersama. Sehingga tidak ada alasan Pemda tidak mencairkan anggaran tersebut,” ujarnya.

“Kami juga tidak mau kondisi Pilkada tahun 2015 terulang lagi, dimana anggaran Pilkada waktu itu ditahan oleh Pemda Maros sampai Pilkada selesai. Ini tidak mencerminkan kepatuhan terhadap undang-undang sekaligus bukan manajemen birokrasi yang baik,” sambungnya.

Emil menegaskan, pihak Bawaslu akan segera mengambil langkah konstitusional jikalau anggaran tersebut tidak segera dicairkan.

Karena Pemda Maros selain tidak memberikan kepastian juga tidak ada alasan yang jelas apa hambatanya, sementara seluruh prosedur dan administrasi sudah dilengkapi oleh Bawaslu Kabupaten Maros. Seharusnya tidak ada alasan lagi bagi pemda untuk tidak mencairkan,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani bersama oleh Bupati Maros dan Ketua Bawaslu maupun KPU Maros pada tanggal 1 November 2019 lalu, disebutkan bahwa 14 hari setelah penandatanganan NPHD, Pemda berkewajiban mencairkan 40 persen anggaran tahap awal.

Sebelumnya, kondisi ini juga telah disampaikan langsung Ketua Bawaslu Maros, Sufirman, kepada Komisi II DPR RI saat melakukan kunjungan kerja di Makassar awal Maret kemarin.

Saat itu, pihak Komisi II DPR RI berjanji akan menindak lanjuti permasalahan yang dialami Bawaslu Maros tersebut ke tingkat pusat.

JMS Timbang untuk Genapkan Dukungan Tanpa Golkar

KabarMakassar.com — DPD I Partai Golkar Sulsel diduga terbelah terkait sikap usungan pada Pilkada Bulukumba. Hal itu dikarenakan, partai berlambang beringin itu mengeluarkan dua surat tugas sekaligus.

Walau dua surat tugas tersebut belum menjadi penjamin akan terbitnya rekomendasi format B1 KWK yang menjadi rujukan KPU, akan tetapi hal itu kemudian membuat rivalitas dua kader beringin menjadi lebih sengit.

Terkait hal itu, Jamaluddin M Syamsir mengaku pihaknya tetap menjaga silaturahmi dan komunikasi dengan Andi Hamza Pangki. Apalagi, kata dia, sesama kader harus saling menjaga.

“Baik saja komunikasinya dek, sebagai sesama kader Golkar. Untuk langkah ke depan, saya menunggu dari keputusan DPP,” kata JMS–sapaan akrab Jamaluddin M Syamsir.

Adapun mengenai polemik dikalangan tim pemenangan, JMS mengaku telah menjelaskan bahwa dirinya masih sangat berpeluang untuk mendapatkan rekomendasi Partai Golkar.

“Saya menyemangati tim di bawah kalau ini hanya surat tugas. Dan saya tetap berpeluang untuk mendapatkan rekomendasi. Makanya saya minta mereka untuk jalan terus,” jelasnya.

Selain itu, JMS juga mengaku mendapat beberapa saran agar mencukupkan dukungan maju Pilkada Bulukumba tanpa Partai Golkar.

“Beberapa saran dan opsi juga datang untuk mencukupkan dukungan persyaratan meski tanpa Golkar. Tapi itu semua masih dinamis dan putarannya belum ada yang final,” pungkasnya.

DP Sebut Zunnun Salah Satu Calon Wakilnya yang Terkuat

KabarMakassar.com — Bakal calon Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengaku, sampai saat ini dirinya belum memiliki pasangan (wakil) untuk bertarung di Pilwali Makassar 2020.

Pria yang akrab disapa Danny Pomanto (DP) itu menyebut, dari sejumlah usulan nama calon pendampingnya yang kebanyakan berasal dari kaum milenial, salah satu kandidat terkuat yakni Muhammad Zunnun, putra Ketua DPD Partai Golkar Sulsel Nurdin Halid.

“Hampir semua usulan ke saya itu semuanya dari millenial, dan saya kira Zunnun adalah salah satu yang terkuat,” kata DP, usai menerima surat rekomendasi usungan dari Partai Golkar di Celebes Convention Center (CCC), Ahad (8/3).

Meski begitu, DP mengatakan, penentuan wakilnya di Pilwali Makassar 2020 baru akan dibahas dan ditetapkan setelah koalisi partai pengusungnya terbentuk.

“Kita masih menunggu partai-partai lengkap. Ini kan sudah lengkap, tapi kita masih tetap membuka dan menunggu partai-partai yang ingin bergabung,” ujarnya.

Sekadar diketahui, sejauh ini DP telah mengantongi rekomendasi dari dua partai politik (parpol) dengan total jumlah kursi di DPRD Makassar sebanyak 11 kursi, yakni NasDem 6 kursi dan Golkar 5 kursi.

Jumlah tersebut telah melebihi syarat dukungan minimal (10 kursi) bagi pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota untuk mendaftar ke KPU sebagai peserta Pilwali Makassar 2020.

Resmi Diusung PBB, Tomy Satria-Andi Makkasau Butuh Empat Kursi Lagi

KabarMakassar — Partai Bulan Bintang (PBB) resmi menerbitkan rekomendasi usungan kepada pasangan Tomy Satria Yulianto-Andi Makassau di Pilkada Bulukumba. Rekomendasi itu diserahkan langsung oleh Sekjen DPP PBB, Afriansyah Noor kepada Tomy Satria, disaksikan Wakil Ketua DPW PBB Sulsel Tahir dan Ketua DPC PBB Bulukumba, H. Saefuddin di Kantor DPP PBB, Jakarta, Selasa (25/2).

Terkait hal itu, H. Saefuddin yang dikonfirmasi membenarkan penyerahan rekomendasi tersebut. Ia mengaku jika partainya sudah final mengusung Tomy Satria-Andi Makkasau di Pilkada Bulukumba.”PBB tahu kualitas Tomy Satria,” kata Saefuddin, Rabu (26/2)

Oleh karena itu, PBB yakin akan menang pada hajatan politik lima tahunan itu di Bulukumba. Kata dia, PBB juga yakin Tomy Satria adalah figur yang mampu memimpin dan merubah Bulukumba menjadi jauh lebih baik.

“Kemarin sudah diserahkan oleh Sekjen. PBB dengan Tomy Satria ini sudah ada chemistry. Sebagai partai yang mengusung, tentu kita sudah yakin menang sebelum mengambil keputusan,” ungkapnya.

Akan tetapi, kata dia, keyakinan menang harus dibarengi dengan kerja keras. Untuk itu, PBB akan bekerja semaksimal mungkin untuk memenangkan Tomy Satria-Andi Makkasau.

Ia menambahkan bahwa keyakinan DPP PBB kepada Tomy Satria sebagai figur tepat memimpin Bulukumba, pasca dilakukan pemaparan visi misi besar untuk membangun Bulukumba ke depan.

“DPP sangat merespon baik setelah beliau memaparkan visi dan misi,” ujarnya.

Diketahui, sebelumnya Tomy Satria-Andi Makkasau telah mengantongi rekomendasi PDIP. Oleh karena itu, pasangan dengan tagline “Kacamatayyamo” tersebut telah mendapat rekomendasi dua partai dengan jumlah kursi sebanyak 4 kursi.

PDIP The Rulling Party di Makassar

KabarMakassar.com — Kontestasi Pilwakot Makassar dipastikan tidak akan diikuti oleh bakal calon dari kalangan perseorangan. Karena itu, sejumlah calon yang selama ini disebut serius dan siap bertarung dipastikan akan berebut partai politik sebagai kendaraan.

Salah satu partai yang kini jadi sorotan di Pilwalkot Makassar adalah PDIP. Walau bukan sebagai partai penguasa secara suara dan kursi parlemen di Kota Makassar, PDIP tetap menjadi idola bagi calon yang akan maju di Pilwalkot.

Terkait hal itu, Pakar Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Adi Suryadi Culla mengatakan posisi PDIP di Makassar sangat strategis bukan karena faktor suara dan jumlah kursi di DPRD yang menjadi perhatian.

“Tidak ada partai yang dapat mengusung calon sendiri di Pilwalkot, artinya harus koalisi. Dan posisi PDIP pada perolehan kursi di DPRD Makassar berada pada papan tengah juga diperhitungkan. Saya kira itu salah satu kunci PDIP,” kata Adi.

Selain itu, kata dia, secara umum di Sulsel PDIP pada pemilu 2019 lalu sedang bangkit. Kata dia, jika dulu basis PDIP tidak dilirik maka untuk kontestasi Pilwalkot. “PDIP sekarang sudah berbeda karena merupakan partai penguasa,” ujarnya.

Karena itu, kata dia, akses PDIP kepada kekuasaan itu akan memberikan amunisi pada setiap calon yang diusungnya di Pilwalkot. Termasuk, kata Adi, akses untuk melakukan komunikasi kepada tokoh nasional hingga kepada Presiden, Joko Widodo.

“PDIP merupakan the rulling party secara nasional, termasuk di Makassar tentu saja. Apalagi partai itu kan sentralistik sehingga calon yang maju di Pilwalkot harus mendapat restu akumulasi elit partai lokal dan nasional. Ingat juga, PDIP itu hampir semua partai dekat secara koalisi secara nasional,” pungkasnya.