Komisi II, KPU, Bawaslu Putuskan Tunda Pilkada Serentak

KabarMakassar.com — Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Senin (30/3).

Hasilnya, DPR sepakat untuk melakukan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang rencananya akan dilaksanakan pada September mendatang.

Hal itu pun dibenarkan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Mitra Fahruddin. Ia mengatakan keputusan itu diambil sebagai langkah untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Iye alhamdulillah kita dari Komisi II DPR RI sepakat untuk mendunda proses pelaksanaan Pilakda serentak 2020,” kata Mitra, Senin (30/3).

Menurutnya, pelaksanaan Pilkada pada 270 daerah yang meliputi provinsi, kota, dan kabupaten itu tidak bisa dilaksanakan mengingat situasi dan kondisi negara dalam keadaan darurat Covid-19.

“Situasi dan kondisi negara kita dan seluruh masyarakat Indonesia tidak memungkinkan dilaksanakan Pilkada karena wabah Covid 19. Makanya kita ingin melindungi masyarakat kita,” jelasnya.

Ia mengaku jika Komisi II masih akan melaksanakan rapat lanjutan terkait penundaan Pilakda serentak tersebut. “InsyaAllah kita tunggu hasil putusan nanti dari rapat lanjutan,” pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah teknis pelaksanaan kegiatan pada tahapan Pilkada serentak 2020 mengalami perubahan. Pemberitahauan ini disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia melalui surat edaran yang ditujukan kepada seluruh KPU provinsi dan kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak 2020.

Komisioner Divisi Humas, Data, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga KPU Sulsel, Uslimin mengaku pihaknya sudah menerima surat dari KPU RI yang merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran KPU Nomor 4 Tahun 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan lnfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi lndependen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Komisi lndependen Pemilihan Kabupaten/Kota itu.

Dalam surat KPU RI dengan nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tentang Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020 tertanggal 19 Maret itu, kata dia, ada beberapa teknis tahapan Pilkada yang berubah. Salah satunya terkait dengan pelaksanaan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Pelaksanaan pelantikan dan bimbingan teknis (Bimtek) tidak dilaksanakan secara serentak, tapi diserahkan kepada kecamatan masing-masing yang dimulai pada 23 Maret mendatang,” kata Uslimin, Jumat (20/3).

Untuk detail pelaksanaan pelantikan PPS berdasarkan surat edaran KPU RI tersebut, Uslimin menjelaskan, jika ketua atau anggota KPU kabupaten/kota tidak dapat melakukan pelantikan di kecamatan dengan cara berpencar pada titik berbeda, maka KPU kabupaten/kota akan menyerahkan salinan surat keputusan pengangkatan PPS kepada masing-masing anggota PPS melalui PPK.

“PPS cukup diberi SK pengangkatan saja, dan ketika masa darurat selesai sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, barulah dapat melaksanakan pelantikan,” jelasnya.

Pasca Kongres, DPP Demokrat Instruksikan Kadernya Lakukan Medical Check Up

KabarMakassar.com — Pasca pelaksanaan Kongres Partai Demokrat di Jakarta pada 15 Maret lalu, dewan pengurus pusat (DPP) partai berlambang bintang mercy itu menginstruksikan kepada kader, khususnya yang menghadiri kongres tersebut untuk melakukan pemeriksaan atau medical check up Covid-19.

Hal instruksi ini dilakukan menyusul adanya alah satu kader Partai Demokrat, dr. Cellica Nurrachadiana, yang dinyatakan positif terjangkit Covid-19. Bupati Karawang – Jawa Barat itu sebelumnya hadir pada Kongres Partai Demokrat di Jakarta pada 15 Maret lalu, sebagai pimpinan sidang bersama Magindaan, Syarif Hasan, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Beni K Harman.

Sejumlah petinggi dan dan pengurus Partai Demokrat Sulsel pun turut hadir pada acara Kongres Partai Demokrat tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA) membenarkan dirinya hadir di Kongres Partai Demokrat tersebut. Tapi, kata dia, sebelum mengikuti kongres pihak panitia telah meminta untuk mengikuti protokol untuk pencegahan Covid-19.

Bahkan menurut dia, sebagai salah satu persyaratan, setiap kontingen peserta Kongres Demokrat wajib membawa dokter.

“Sebelum mengikuti kongres, panitia memang sudah mewanti-wanti kepada peserta untuk menjaga kebersihan. Tiap kontingen itu diwajibkan membawa dokter, setelah itu protokol kebersihan juga wajib dijalankan ketika ditempat kongres. Sosial distancing sejumlah langkah pencegahan Covid-19 juga kami terapkan,” kata ARA, Rabu (25/3).

Anggota DPRD Kota Makassar itu mengaku, sampai saat ini belum ada kader Partai Demokrat DPC Kota Makassar yang melaporkan adanya ciri-ciri terpapar Covid-19. Meski begitu, sebagai langkah antisipasi, pihaknya tetap mengimbau untuk melakukan medical check up.

“Alhamdulillah belum ada, dan mudah-mudahan saja tidak ada seterusnya. Karena kemarin itu memang kita bawa dokter dan peserta dari Makassar itu diperiksa secara rutin,” ujarnya

Terpisah, Ketua DPC Partai Demokrat Pinrang, Andi Irwan Hamid yang juga menghadiri Kongres Partai Demokrat di Jakarta tersebut mengaku, untuk kontingen dari Kabupaten Pinrang, hanya dirinya yang masuk ke arena kongres.

“Tidak ada yang masuk, yang masuk kan cuma saya. Tapi alhamdulillah, saya masih sehat. Tapi inha Allah saya akan melakukan pemeriksaan,” kata Bupati Pinrang itu.

Sementara, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel, Januar Jaury menjelaskan, pelaksnaan kongres di Jkarta itu mengikuti prosedur dan protokol kesehatan serta diawasi oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

“Peserta kongres itu tak ada kontak fisik antara sesama. Ini karena panitia kongres telah mengikuti protokol Covid-19 yang telah diberlakukan seperti pemeriksaan suhu dan melakukan cuci tangan,” kata Januar.

“Sampai hari ini, 11 hari sejak kongres, kami belum mendapatkan keluhan dari delegasi Sulsel. Semoga seluruh kader dalam keadaan sehat dan paling penting, arahan isolasi mandiri dan segera periksa di rumah sakit jika memang bergejala,” tambahnya.

Sebelumnya, Mantan Wakil Sektretaris Jenderal (Wasekjend) DPP Partai Demokrat, Andi Arief membenarkan jika Celica dinyatakan positif Convid 19. Untuk itu, kata dia, semua kader yang sempat berinteraksi dngan yang bersangkutan (saat kongres di Jakarta) diwajibkan memeriksakan diri.

“Kami mendengar Ibu Cellica, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat positif covid-19, mudah-mudahan beliau bisa ditangani hingga sembuh. Dia ini tidak bergejala. Tapi perkembangan virus tetap mesti diwaspadai,” kata Andi.

Menurut Arief, Cellica diperkirakan tertular Covid-19 pada 9 Maret ketika menghadiri acara HIPMI. Pada 15 Maret, yang bersangkutan hadir pada Kongres Partai Demokrat sebagai pimpinan sidang bersama Magindaan, Syarif Hasan, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Beni K Harman.

“Tetapi dalam acara tersebut kami menggunakan standar para dokter yang ditunjuk sesuai SOP yang ada, dan dalam pengawasan Dinkes/Pemda DKI. Tidak ada sentuhan tangan. Bahkan, sebelumnya ada pemeriksaan ketat suhu dan melakukan cuci tangan berulang kali sesuai standar,” jelasnya.

Untuk itu, kata dia, Partai Demokrat menginstruksikan kepada kader untuk melakukan pemeriksaan meski tidak bersentuhan tangan terutama yang sudah berinteraksi dengan Cellica.

“Mudah-mudahan seluruh kader dalam keadaan sehat dan paling penting segera periksa di rumah sakit yang ditunjuk sesuai arahan Ketua Umum,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono juga telah mengeluarkan intruksi dengan nomer Intruksi/01/III/2020 tentang Gerakan Nasional Demokrat Melawan Corona.

Jelang Musda, Sejumlah Petinggi Golkar Sulsel Bertemu di Pangkep

KabarMakassar.com — Jelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Golkar Sulsel, harmonisasi kepengurusan DPD I Partai Golkar Sulsel di bawah komando Pelaksana Tugas (Plt) Nurdin Halid (NH) mulai tidak stabil.

Pada Musda Golkar Juli 2019 lalu menetapkan NH. Akan tetapi kepengurusan yang diajukan oleh NH belum di-SK-an oleh DPP Partai Golkar. Bahkan, terbaru NH ditarik ke DPP sebagai salah satu Wakil Ketua Umum DPP Golkar.

Seiring berjalannya waktu, muncul sebuah gerakan baru yang diinisiasi oleh sejumlah DPD II Partai Golkar dan diberi nama Golkar Pembaharu. Hal ini kemudian menimbulkan wacana perlawanan terhadap NH sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel.

Terbaru, sejumlah pengurus DPD I Golkar Sulsel melakukan pertemuan dengan Ketua dan Sekretaris DPD II serta sejumlah organisasi sayap Partai Golkar di Pangkep. Pertemuan yang digelar Kamis (19/3) ini difasilitasi oleh Ketua DPD II Partai Golkar Pangkep, Syamsuddin Hamid.

Beberapa pengurus DPD I Golkar Sulsel yang hadir pada pertemuan tersebut, antara lain: Arfandy Idris, Irwan Muin, Kadir Halid, Rusmi Kasman, Suastusi Amir, Imran Tenri Tata, Aksara Alif Raja, Maqbul Halim, dan sejumlah pengurus lainnya.

Sekretaris DPD II Partai Golkar Pangkep, Rahmat Nur yang ditanya terkait pertemuan itu, tidak mau berkomentar. Ia mengaku jika hal itu bukan ranahnya untuk berbicara.

“Iya jangan mi saya, hubungiki DPD I,” kata Rahmat Nur, Kamis (19/3).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua DPD II Partai Golkar Bulukumba, Andi Hamzah Pangki. Bahkan, bakal calon Bupati Bulukumba itu meminta untuk menghubungi pengurus DPD I Golkar Sulsel.

“Silahkan hubungi Jubir Pak Risman Pasigai,” ujarnya.

Golkar Jadi Perbicangan “Tetangga

Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPD I Golkar Sulsel, Maqbul Halim mengatakan bahwa kegiatan yang dihadirinya itu adalah undangan dari Syamsuddin Hamid. Ia mengaku pertemuan itu adalah undangan acara ulang tahun dari Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid.

“Maka ramai-ramailah yang sempat ke sana, ada juga yang tidak sempat datang ke sana. Jadi tidak ada pertemuan, hanya menghadiri undangan makan ikan bakar,” kata Maqbul, Kamis (19/3).

Menurut Maqbul, tidak semua Ketua DPD II hadir dalam acara tersebut. Menurut dia, yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Ketua DPD II Golkar Makassar, Maros, Barru, Sidrap, Bulukumba, Luwu Utara, Sidrap, Wajo, Luwu Timur.

Selain itu, ada juga sejumlah Sekretaris DPD II Golkar yakni Selayar, Jeneponto, Gowa, dan Pinrang. Perihal siapa yang diundang, Maqbul tidak mengetahui karena yang mengundang adalah tuan rumah, yakni Syamsuddin Hamid.

“Ini kami tidak tahu siapa yang diundang Pak Bupati, yang saya sebutkan itu yang saya liat saja secara langsung di sini. Ada juga beberapa pengurus DPD I yang hadir. Kalau Pak NH itu masih di Jakarta jadi tidak hadir,” ungkapnya.

Ketika ditanya mengenai pembahasan pada pertemuan itu, politisi asal Wajo ini mengatakan hanya pertemuan biasa. Ia juga mengaku tidak ada pembahasan mengenai Musda Golkar atau calon yang akan diusung pada Musda.

“Tidak ada pembahasan soal Musda atau soal siapa yang akan diusung karena kami hanya menghadiri undangan saja,” ujarnya.

Hanya saja, kata dia, ada sejumlah wacana yang menarik. Salah satunya terkait menjaga wibawa Partai Golkar sehingga tidak menjadi perbincangan tetangga. Ia mengatakan bahwa jika bukan kader, siapa lagi yang akan menjaga wibawa Partai Golkar.

“Bahwa kita semua ini yang bisa menjaga wibawa Partai Golkar, tidak mempermalukan Partai Golkar dari luar. Dan usah saya sebut siapa yang mengatakan tapi katakan saja bahwa ini dari keterangan saya,” jelasnya.

Kata Maqbul lagi, bahwa kader Golkar yang hadir tidak berubah dalam menjaga marwah Partai Golkar. “Kita harus dewasa tidak saling mempermalukan kemudian membawa kekecewaan di dalam Golkar, keluar dari Golkar sehingga jadi perbincangan tetangga,” pungkasnya.

NH Terkendala Restu DPP

Pakar politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Adi Suryadi Culla mengatakan saat ini Golkar Sulsel mengalami masa transisi kepemimpinan. Karena itu, kata Adi, wajar ketika terjadi polarisasi kader dalam mengusung bakal calon pada Musda.

“Semakin banyak tokoh yang muncul maka semakin banyak kubu dan polarisasi kader. Transisi kepemimpinan atau suksesi di partai politik itu kalau yang sudah tidak menjabat maka mencalonkan diri atau dicalonkan,” kata Adi.

Walau demikian, kata dia, kekuatan dan pengaruh NH masih kuat karena merupakan perpanjangan DPP untuk melaksanakan Musda. Namun, kendalanya bagi NH adalah restu dari DPP.

“Tapi lagi-lagi itu soal restu DPP, kan itu sudah terbukti. Dan memang cenderung DPP menginginkan NH menyerahkan komando Golkar Sulsel kepada orang baru. Maka alternatifnya adalah NH menyiapkan kader untuk didorong maju dengan sejumlah komitmen politik,” pungkasnya.

Pilkada Maros 2020 Terancam Kehilangan Legitimasi

KabarMakassar.com — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar tahun ini di Kabupaten Maros, terancam kehilangan legitimasi. Hal ini dikarenakan sampai saat ini Pemda Maros tak kunjung mencairkan anggaran untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maros. Sementara, tahapan pengawasan sudah mulai berjalan di tingkat kecamatan.

Kasubag Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Sulsel, Emil Syahabuddin mengaku, pihaknya telah menerima laporan Bawaslu Maros bahkan dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) secara langsung, yang mengaku tak bisa lagi melanjutkan kerja-kerja pengawasannya jika anggaran tak segera dicairkan.

“Dapat dipastikan apabila anggaran ini belum dicairkan dalam waktu dekat, maka besar kemungkinan penyelenggaraan Pilkada di Maros akan kehilangan legitimasi pengawasan. Secara aturan, ketika penyelenggaraan Pilkada tidak ada legitimasi dari salah satu penyelenggara pemilu, maka proses dan hasilnya kehilangan legitimasi secara undang-undang,” kata Emil, Jumat (13/3).

“Informasi yang kami terima, Panwascam yang merupakan ujung tombak pengawasan di lapangan tidak mampu bekerja lagi kalau anggaran belum dicairkan. Karena mereka sudah kehabisan dari dana pribadi sendiri untuk menanggulangi kebutuhan pengawasan dalam beberapa bulan terakhir ini semenjak mereka dilantik,” lanjutnya.

Jika permasalahan ini tak segera diselesaikan (Pemda Maros tak segera mencairkan anggaran Bawaslu Maros), maka persoalan ini bukan hanya persoalan Bawaslu Maros saja, tapi akan menjadi persoalan secara nasional.

“Hal ini akan menjadi preseden buruk bagi Pemda Maros secara nasional. Karena sangat jelas bahwa Pemilu atau Pilkada adalah program prioritas secara nasional, dan undang-undang telah memerintahkan, pemda-lah yang memfasilitasi anggaran penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan NPHD yang ditandatangani bersama. Sehingga tidak ada alasan Pemda tidak mencairkan anggaran tersebut,” ujarnya.

“Kami juga tidak mau kondisi Pilkada tahun 2015 terulang lagi, dimana anggaran Pilkada waktu itu ditahan oleh Pemda Maros sampai Pilkada selesai. Ini tidak mencerminkan kepatuhan terhadap undang-undang sekaligus bukan manajemen birokrasi yang baik,” sambungnya.

Emil menegaskan, pihak Bawaslu akan segera mengambil langkah konstitusional jikalau anggaran tersebut tidak segera dicairkan.

Karena Pemda Maros selain tidak memberikan kepastian juga tidak ada alasan yang jelas apa hambatanya, sementara seluruh prosedur dan administrasi sudah dilengkapi oleh Bawaslu Kabupaten Maros. Seharusnya tidak ada alasan lagi bagi pemda untuk tidak mencairkan,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani bersama oleh Bupati Maros dan Ketua Bawaslu maupun KPU Maros pada tanggal 1 November 2019 lalu, disebutkan bahwa 14 hari setelah penandatanganan NPHD, Pemda berkewajiban mencairkan 40 persen anggaran tahap awal.

Sebelumnya, kondisi ini juga telah disampaikan langsung Ketua Bawaslu Maros, Sufirman, kepada Komisi II DPR RI saat melakukan kunjungan kerja di Makassar awal Maret kemarin.

Saat itu, pihak Komisi II DPR RI berjanji akan menindak lanjuti permasalahan yang dialami Bawaslu Maros tersebut ke tingkat pusat.

PKB Usung Tomy-Andi Makassau karena Mampu Penuhi Persyaratan

KabarMakassar.com — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bulukumba resmi mengumumkan untuk memberikan rekomendasi Tommy Satria-Andi Makkasau pada Pilkada Bulukumba 2020 mendatang.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPC PKB Bulukumba, Fahidin Hdk didampingi Sekretaris DPC PKB, Salahuddin di Rumah Makan Bersama, Jalan Nenas Kota Bulukumba, Jumat (13/3). Kegiatan itu pun dihadiri sejumlah pengurus DPC PKB Bulukumba, simpatisan Tommy-Andi Makkasau.

Menurut Fahidin pengusungan PKB kepada Tommy-Andi Makkasau berdasarkan surat penetapan dengan nomor 23218/DP/01/III/2020 dan persetujuan pasangan dengan nomor 23219/DP/01/III/2020.

Ia mengaku jika rekomendasi itu dikeluarkan di Jakarta pada 3 Maret tahun 2020 dan ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PKB H. Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Jenderal PKB, H. Hasanuddin Wahid.

Ia menilai PKB mengusung Tomy-Andi Makkasau karena merupakan satu-satunya calon yang berkomitmen kepada PKB untuk mencukupkan partai pengusung.

“Berdasarkan tahapan, ada 6 nama yang kami dorong ke DPP. Namun sampai di sana, hanya Tommy-Andi Makkasau yang berkomitmen dan memperlihatkan partai koalisi agar bisa cukup maju. Itu adalah alasan kami,” kata Fahidin.

Karena itu, kata dia, Tomy Satria Yulianto adalah satu-satunya pasangan calon yang resmi mencalonkan diri dan mencukupkan kursi 8 kursi dari tiga partai yakni PKB, PDIP, dan PBB.

“Kan saat ini PKB memiliki 4 kursi di DPRD dan untuk maju di Pilkada Bulukumba itu 8 kursi,” pungkasnya.

Usungan PDIP di Pilkada Serentak 2020 Diputuskan Senin Depan

KabarMakassar.com — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menentukan para jagoannya yang akan diusung pada Pilkada serentak 2020 mendatang, termasuk di Sulsel, pada Senin (16/3) mendatang.

Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD PDIP Provinsi Sulsel di Hotel Claro, Makassar, Kamis (12/3).

“Hari Senin akan dilakukan pengambilan keputusan untuk para calon (yang akan diusung),” kata Hasto.

Menurut Hasto, setelah nantinya diputuskan nama-namanya, calon kepala daerah yang diusung PDIP itu akan diwajibkan untuk mengikuti sekolah khusus.

“Kami akan mengadakan sekolah khusus untuk mereka, dengan tujuan agar mereka mampu menjadi kepala daerah yang amanah serta mensejahterakan rakyatnya. Sebab, dalam berpolitik itu harus bisa membangun sifat optimisme serta membangun masa depan rakyat agar lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Hasto juga menyampaikan bahwa PDIP menargetkan bisa menang di 8 dari total 12 kabupaten/kota di Sulsel yang akan menggelar Pilkada serentak tahun ini.

“Di Sulsel kami punya target kemenangan di 8 daerah,” bebernya.

Sementara, Ketua DPD PDIP Provinsi Sulsel, Andi Ridwan Wittiri (ARW) menginstruksikan seluruh kader PDIP di Sulsel untuk bahu membahu mememnagkan calon kepala daerah yang nantinya akan diusung oleh partai berlambang moncong putih itu di Pilkada serentak tahun ini.

“Saya menghimbau kepada seluruh kader partai untuk bekerja saling bahu-membahu dalam memenangkan pilkada dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” kata ARW.

Sekadar diketahui, sejumlah bakal calon kepala daerah dari 12 kabupaten/kota di Sulsel yang akan menggelar Pilkada tahun ini, hadir dalam pembukaan Rakerda PDIP Sulsel tersebut. Khusus untuk bakal calon walikota Makassar, ada empat yang hadir. Yakni; Munafri Arifuddin, Moh. Ramdhan Pomanto, Irman Yasin Limpo dan Syamsu Rizal.

Hasto Pertanyakan Nasionalisme Kader PDIP yang Makan di KFC dan McD

KabarMakassar.com — Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mempertanyakan nasionalisme kader PDIP yang sampai saat ini masih sering untuk lebih memilih makan dan minum di tempat atau restoran cepat saji milik pengusaha luar negeri, seperti KFC dan McD.

“Jika ada kader yang sering menikmati makanan dan minuman dari luar seperti KFC, McD dan sprite, maka itu dipertanyakan kekaderannya,” kata Hasto dalam sambutannya saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD PDIP Sulsel, di Hotel Claro, Makassar, Kamis (12/3).

Hasto meminta seluruh kader PDIP untuk mencontoh Presiden RI pertama, Soekarno, yang mencintai makanan dan minuman tradisional Indonesia.

“Kecintaan Soekarno terhadap makanan dan minuman tradisonal itu dibuktikan pak Soekarno dengan menulis buku Mustika Rasa. Pak Soekarno selalu menekankan untuk berdikari,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Hasto juga mengingatkan agar kader PDIP di Sulsel mempertahankan kepribadian bangsa. Salah satunya, kata dia, yakni terkait masakan tradisional.

“Sejak 44.000 tahun yang lalu, peradaban di Sulsel telah ada. Bahkan, rempah-rempah juga melimpah. Maka tidak salah jika di Sulsel dan Makassar itu makanan tradisionalnya luar biasa dan wajib dilestarikan,” ucapnya.

Selain itu, kata Hasto, Indonesia juga memiliki obat-obatan tradisional yang sangat kaya. Karenanya, hal ini perlu lestarikan agar dapat menangkal berbagai macam penyakit.

“Obat tradisional kita itu sangatlah kaya, kekayaan hayati Indonesia sangat banyak. Bahkan, khusus untuk obat-obatan ada sekitar 30 tapi yang dipatenkan baru 12 jenis obat-obatan. Ini perlu inovasi sehingga dapat digunakan,” pungkasnya.

Deng Ical Sebut Keputusan NH Tidak Terkait Oligarki Politik

KabarMakassar.com — Nasib kurang baik dialami oleh bakal calon Walikota Makassar, Syamsu Rizal. Pasalnya, Deng Ical–sapaan akrab Syamsu Rizal tidak mendapat surat tugas dari partainya sendiri yakni Golkar untuk maju dan bertarung pada Pilwalkot Makassar mendatang.

Hal itu dipastikan ketika Partai Golkar lebih memilih Danny Pomanto untuk diberikan surat tugas pada kegiatan tasyakuran Partai Golkar yang dirangkaikan dengan Deklarasi Pemenangan Pilkada 2020 di Gedung Celebes Convention Center (CCC), beberapa waktu lalu.

Meski begitu, Deng Ical mengaku tidak kecewa dengan pilihan partai berlambang pohon beringin itu. Bahkan, mantan Wakil Walikota Makassar itu mengucapkan terima kasih kepada DPD I Golkar Sulsel.

Menurut Deng Ical, surat tugas tersebut bukanlah penentu. Karenanya, ia masih berhadap pintu untuk mendapatkan rekomendasi Partai Golkar masih tetap terbuka.

“Jalan terus ji, mudah-mudahan pintu yang lain terbuka, Insha Allah” kata Deng Ical, Rabu (11/3)

Deng Ical menilai, sikap Partai Golkar adalah hal yang biasa terjadi dalam dunia politik.

“Dinamika seperti ini wajar terjadi dan tentu Partai Golkar memiliki pertimbangan tersendiri atas keputusan tersebut,” ungkapnya.

Menurut mantan Sekretaris DPD Demokrat Sulsel itu, apa yang diputuskan oleh Ketua DPD I Golkar Sulsel, Nurdin Halid, adalah sebuah keputusan yang wajar. Apalagi figur yang diberikan surat tugas siap menggandeng anak Nurdin Halid, yakni Andi Muhammad Zunnun.

“Kalau demi anak, saya kira siapapun tentu akan memiliki keberpihakan. Jangankan Pak Nurdin Halid, kita ini semua akan memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan yang sama,” katanya.

Tidak hanya itu, Deng Ical bahkan membela Nurdin Halid jika keputusannya itu tidak terkait dengan oligarki politik.

“Ini bukan soal oligarki politik, tapi soal bagaimana kita memberi ruang bagi keluarga. Saya kira ini sangat wajar dan bisa diterima akal sehat,” pungkasnya.

JMS Timbang untuk Genapkan Dukungan Tanpa Golkar

KabarMakassar.com — DPD I Partai Golkar Sulsel diduga terbelah terkait sikap usungan pada Pilkada Bulukumba. Hal itu dikarenakan, partai berlambang beringin itu mengeluarkan dua surat tugas sekaligus.

Walau dua surat tugas tersebut belum menjadi penjamin akan terbitnya rekomendasi format B1 KWK yang menjadi rujukan KPU, akan tetapi hal itu kemudian membuat rivalitas dua kader beringin menjadi lebih sengit.

Terkait hal itu, Jamaluddin M Syamsir mengaku pihaknya tetap menjaga silaturahmi dan komunikasi dengan Andi Hamza Pangki. Apalagi, kata dia, sesama kader harus saling menjaga.

“Baik saja komunikasinya dek, sebagai sesama kader Golkar. Untuk langkah ke depan, saya menunggu dari keputusan DPP,” kata JMS–sapaan akrab Jamaluddin M Syamsir.

Adapun mengenai polemik dikalangan tim pemenangan, JMS mengaku telah menjelaskan bahwa dirinya masih sangat berpeluang untuk mendapatkan rekomendasi Partai Golkar.

“Saya menyemangati tim di bawah kalau ini hanya surat tugas. Dan saya tetap berpeluang untuk mendapatkan rekomendasi. Makanya saya minta mereka untuk jalan terus,” jelasnya.

Selain itu, JMS juga mengaku mendapat beberapa saran agar mencukupkan dukungan maju Pilkada Bulukumba tanpa Partai Golkar.

“Beberapa saran dan opsi juga datang untuk mencukupkan dukungan persyaratan meski tanpa Golkar. Tapi itu semua masih dinamis dan putarannya belum ada yang final,” pungkasnya.

DP Sebut Zunnun Salah Satu Calon Wakilnya yang Terkuat

KabarMakassar.com — Bakal calon Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengaku, sampai saat ini dirinya belum memiliki pasangan (wakil) untuk bertarung di Pilwali Makassar 2020.

Pria yang akrab disapa Danny Pomanto (DP) itu menyebut, dari sejumlah usulan nama calon pendampingnya yang kebanyakan berasal dari kaum milenial, salah satu kandidat terkuat yakni Muhammad Zunnun, putra Ketua DPD Partai Golkar Sulsel Nurdin Halid.

“Hampir semua usulan ke saya itu semuanya dari millenial, dan saya kira Zunnun adalah salah satu yang terkuat,” kata DP, usai menerima surat rekomendasi usungan dari Partai Golkar di Celebes Convention Center (CCC), Ahad (8/3).

Meski begitu, DP mengatakan, penentuan wakilnya di Pilwali Makassar 2020 baru akan dibahas dan ditetapkan setelah koalisi partai pengusungnya terbentuk.

“Kita masih menunggu partai-partai lengkap. Ini kan sudah lengkap, tapi kita masih tetap membuka dan menunggu partai-partai yang ingin bergabung,” ujarnya.

Sekadar diketahui, sejauh ini DP telah mengantongi rekomendasi dari dua partai politik (parpol) dengan total jumlah kursi di DPRD Makassar sebanyak 11 kursi, yakni NasDem 6 kursi dan Golkar 5 kursi.

Jumlah tersebut telah melebihi syarat dukungan minimal (10 kursi) bagi pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota untuk mendaftar ke KPU sebagai peserta Pilwali Makassar 2020.