BPJS Makassar Mou Pangkep Soal JKN-KIS

Para Pejabat BPJS Kes Makassar memberikan keterangan terkait Program Mudik. [Foto: Andi]

Kabarmakasssar,–Sebagai badan hukum publik yang telah menginjak tahun ke-4 dalam mengelola Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan kembali mengingatkan peran penting Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyukseskan dan menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Sebagai salah satu tulang punggung JKN-KIS, Pemda diharapkan dapat mengoptimalkan perannya demi mewujudkan cita-cita universal health coverage (UHC) yang ditargetkan terealisasi paling lambat 1 Januari 2019 mendatang.

Baca juga :   9 Cara Mengatasi Berat Badan Bertambah Saat Liburan

Peran Pemda dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) ditunjukkan kembali oleh kab.Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan wilayah kerja cabang Makassar. Setelah Kabupaten Maros, pada hari jumat, 17 November 2017 dalam rangkaian Hari Kesehatan Nasional, Kabupaten Pangkep juga menandatangani MoU kerjasama dengan BPJS Kesehatan cabang Makassar tentang cakupan semesta jkn bagi penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Kabupaten Pangkep memiliki penduduk 360.557 dan yang telah masuk kedalam program JKN-KIS adalah sebanyak 305.352 jiwa atau sebanyak 84,69% dari total jumlah penduduk.

Baca juga :   13 SD dari Banda Aceh Hingga Sorong Berkesempatan Ikut Kupas BPJS

Tujuan Mou kerjasama ini adalah upaya Kabupaten pangkep dalam meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan bagi penduduk kab.Pangkajene dan Kepulauan dalam upaya pencapaian cakupan semesta Program JKN di Kabupaten Pangkep.
“Penandatanganan MoU ini, merupakan kerjasama bagian dari perhatian dan kepedulian pemerintah daerah terhadap penduduknya. Mari memberikan pelayanan terbaik dan semoga Allah yang membalas semua kegiatan ini, ujar Syamsuddin A Hamid, Bupati Kabupaten Pangkep. (Wira/rilis)