Besok, PSBB Mulai Berlaku di Makassar, Ini Sanksi Bagi yang Melanggar

(IST)

KabarMakassar.com — Masa sosialisasi dan uji coba penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar, berakhir hari ini. Besok, Jumat 24 April hingga 7 Mei mendatang, PSBB resmi diberlakukan secara efektif.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemerintah Kota Makassar, Ismail Hajiali mengatakan, mulai besok tak akan ada lagi toleransi bagi warga yang melangar aturan yang sudah diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Makassar Nomor 22 Tahun 2020 tentang penerapan PSBB.

“Kalau ada yang melangar apa yang ada dalam Perwali Nomor 2 Tahun 2020 itu, tentu ada sanksinya. Kalau dia ada berkumpul lebih dari 5 orang dan tidak jelas apa maksud dan tujuannya atau tidak penting, maka akan dibubarkan. Kalau itu di rang terbuka, akan disemprot dengan air menggunakan mobil water cannon oleh pihak kepolisian,” kata Ismail, Kamis (24/4).

Sementara untuk toko-toko atau rumah makan yang sudah diberikan pengecualian, kata dia, tidak diperboleh melayani di tempat.

“Kalau melanggar, sanksinya bisa penutupan usaha,” ucapnya.

Terkait sanksi pidana bagi warga yang melanggar aturan PSBB, Ismail mengatakan, hal itu memang dimungkinkan karena diatur dalam Undang-Undang. Salah satunya di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Hanya saja, kata dia, hal ini menjadi ranah pihak kepolisian.

“Untuk sanksi pidana, aparat berwenang yang akan mengatur soal itu. Karena memang dalam aturan ini dimungkinkan karena sanksi pidana itu diatur dalam undag-undang. Kan rujukan Perwali ini bisa menjadi tindak lanjut penegakan secara pidana. Itu lebih teknis di pihak kepolisian,” ujarnya.

“Tapi kita berharap seluruh masyarakat mematuhi, taat dan tertib mengikuti aturan PSBB ini. Kan sudah dilakukan sosialisasi dan uji coba,” sambungnya.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Makassar, Iman Hud memastikan pihaknya akan bersikap tegas menindak pihak-pihak yang melanggar aturan PSBB.

“Memang tentunya tidak semua orang bisa menerima kebijakan (penerapan PSBB) ini. Tapi ini kan demi keselamatan warga Makassar juga,” kata Iman dalam sebuah diskusi online yang digelar KabarMakassar.com.

“Pasti ada yang tidak patuh, tapi itu juga tergantung dari pemerintahnya. Penegakan hukum itu berat, apalagi hanya berdasakan peraturan daerah. Tapi kita tetap harus tegas, dan jangan sampai ada kesan bahwa pemerintahnya tidak serius menerapkan PSBB ini,” tambahnya.

Apalagi, kata dia, Pemerintah Kota Makassar mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk penanganan Covid-19 ini, bahkan jumlahnya paling besar dari seluruh kabupaten kota di Indonesia.

“Makanya kita harus jaga ini. Jangan sampai ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kondisi ini,” ujarnya.

Olehnya itu, ia mengajak seluruh pihak, baik dari elemen pemerintahan maupun masyarakat umum untuk memahami bahwa kondisi Kota makassar saat ini memang sudah benar-benar berada dalam kondisi darurat Covid-19.

“Kita ini sudah darurat, tapi suasana darurat itu tidak terlihat. Kalau dilihat jumlah kasus positif dan dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk di Makassar, kita ini paling parah. Makanya semua baik itu pemerintahnya, warganya, harus sama-sama komitmen dan serius melaksanakan PSBB ini,” pungkasnya.

Reporter :

Editor :

Firdaus

Redaksi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

REKOMENDASI