KabarMakassar.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menertibkan sedikitnya 60 lapak pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jalan Tinumbu, Kecamatan Bontoala, yang selama puluhan tahun berdiri di atas fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Penertiban ini menjadi penegasan bahwa tidak ada lagi bangunan yang kebal aturan, termaksud bercat kuning yang dikenal dengan warna Partai Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yaitu Golkar.
Lapak yang dikenal sebagai deretan cat kuning di sekitar SMK Negeri 4 Makassar itu dibongkar setelah melalui proses panjang.
Mayoritas pedagang bahkan memilih membongkar sendiri lapaknya sebelum tim gabungan turun merapikan lokasi, Kamis (23/04).
Pelaksana tugas Asisten I Pemkot Makassar, Andi Irwan Bangsawan, menegaskan penertiban dilakukan secara bertahap dan tidak mendadak.
“Proses ini sudah melalui tahapan panjang, mulai dari edukasi, sosialisasi hingga teguran lisan dan tertulis sebanyak tiga kali,” ujarnya.
Ia menekankan, pendekatan persuasif menjadi kunci sehingga penertiban berlangsung tanpa gejolak. Tidak ada penolakan dari pedagang, bahkan sebagian besar kooperatif mengikuti aturan.
“Setelah diberikan pemahaman, mereka berinisiatif membongkar sendiri. Ini menunjukkan kesadaran kolektif sudah terbentuk,” tambahnya.
Penertiban tersebut sekaligus mematahkan anggapan lama bahwa lapak di kawasan itu sulit disentuh. Kini, trotoar kembali difungsikan untuk pejalan kaki dan saluran drainase yang sebelumnya tertutup mulai dibersihkan agar kembali optimal.
Proses pembersihan melibatkan tim gabungan lintas instansi, mulai dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Damkar hingga BPBD, dengan dukungan sekitar 30 armada truk untuk mengangkut sisa material pembongkaran dalam satu hari.
Sementara itu, Camat Bontoala, Pataullah, menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan saat ini lebih pada tahap pembersihan lanjutan.
“Ini bukan lagi penertiban paksa. Lapak sudah dibongkar sendiri oleh pemiliknya, kami hanya merapikan sisa-sisanya,” jelasnya.
Ia menyebut keberhasilan pembongkaran mandiri tidak lepas dari sosialisasi intensif yang dilakukan selama berbulan-bulan. Menurutnya, kesadaran pedagang menjadi indikator keberhasilan pendekatan humanis pemerintah.
Penataan kawasan ini juga mendapat perhatian langsung dari Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi). Pemkot memastikan penertiban serupa akan berlanjut di titik lain sebagai bagian dari penataan kota yang lebih tertib dan nyaman.
Sebagai solusi bagi PKL terdampak, pemerintah menyiapkan akses permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bantuan ini diberikan kepada pedagang yang bersedia berpindah ke lokasi yang tidak melanggar aturan.
“Semua pedagang yang berpindah ke tempat yang diperbolehkan akan kita bantu akses KUR agar usahanya tetap berjalan dan berkembang,” kata Appi.
