KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar tengah dihadapkan pada tantangan besar dengan lebih dari 300 jabatan yang masih kosong.
Mulai dari Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Camat, hingga Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas, posisi-posisi penting ini saat ini hanya diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt).
Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Akhmad Namsum, posisi Sekretaris Daerah sudah lowong sejak Januari 2024.
Jabatan ini sebelumnya diisi oleh Firman Hamid Pagarra sebagai Penjabat (Pj) Sekda selama sembilan bulan, sebelum akhirnya digantikan oleh Irwan Rusfiady Adnan hingga saat ini.
Tak hanya Sekda, posisi kepala dinas juga mengalami kekosongan, dengan tujuh jabatan eselon II yang baru-baru ini diisi oleh Plt berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.
Di antaranya adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), serta Kepala Dinas Pendidikan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Selasa kemarin Pak Wali sudah mengeluarkan SK untuk Plt kepala dinas yang baru, termasuk satu camat dan satu kepala bagian,” ungkap Akhmad Namsum, Minggu (09/03)
Ia juga menambahkan bahwa total jabatan lowong dari eselon IV hingga eselon II mencapai lebih dari 200 posisi, belum termasuk kepala sekolah dan kepala puskesmas.
Di sektor pendidikan, kekosongan jabatan kepala sekolah juga menjadi perhatian. Menjelang akhir masa jabatan Wali Kota Makassar Danny Pomanto, sebanyak 119 guru telah ditunjuk sebagai Plt Kepala Sekolah pada pertengahan Februari lalu untuk mengisi kekosongan di berbagai SD dan SMP.
“Plh tidak boleh menjabat dalam waktu lama, sehingga kita harus menunjuk Plt dengan masa SK berlaku tiga bulan,” jelas Akhmad Namsum.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti pengisian jabatan secara definitif.
Pemerintah Kota Makassar berencana mengajukan permohonan izin kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melaksanakan lelang jabatan.
“Kita masih harus meminta izin dari Kemendagri, kemungkinan akan menggunakan sistem job fit untuk pengisian jabatan ini,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, langsung mengambil langkah berani dengan merombak jajaran kepala dinas di lingkungan pemerintah kota. Usai secara resmi melakukan serah tedima jabatan (sertijab), Hari ini, ia mengganti tujuh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Tanpa ragu, Appi, sapaannya, melakukan penyegaran di sejumlah posisi strategis. Salah satunya adalah Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Ismawaty Nur, yang kini digantikan oleh Mario Said, Staf Ahli Bidang I Pemkot Makassar.
Selain itu, pergantian juga terjadi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Akhmad Namsum yang sebelumnya menjabat, kini posisinya diisi oleh Asisten III Pemkot Makassar, Irwan Bangsawan.
Selanjutnya, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Alamsyah Syahabuddin, digantikan oleh Ariaty Puspasari Abady, yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
Perombakan juga menyentuh posisi Plt Kepala Satpol PP Makassar. Kini, jabatan tersebut diemban oleh Fathur Rahim, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten II Setda Pemkot Makassar.
Tak hanya itu, Appi juga menunjuk Muhammad Yasir, Asisten I Pemkot Makassar, untuk menggantikan Andi Tenri Lengka sebagai Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
Perubahan serupa terjadi di Dinas Lingkungan Hidup. Firman Hamid Pagarra yang sebelumnya menduduki posisi Plt, kini digantikan oleh Ferdy Mochtar.
Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, dipercaya untuk memimpin Dinas Pendidikan. Ia menggantikan Nielma Palamba yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham akan segera melakukan mutasi besar-besaran di lingkungan Pemkot Makassar.
Evaluasi menyeluruh terhadap pejabat eselon II, III, hingga jajaran struktural seperti camat, lurah, kepala sekolah, serta direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bakal segera digelar.
Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi menegaskan bahwa reposisi jabatan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kerja di pemerintahan.
“Repositioning ini pasti dilakukan, mulai dari kepala dinas, camat, lurah, hingga kepala sekolah. Tidak mungkin kita mempertahankan semuanya tanpa evaluasi,” tegas Appi, Jumat (28/02).
Sebagai Ketua DPD II Golkar Kota Makassar, Appi menepis anggapan bahwa mutasi ini bermuatan politik. Ia menekankan bahwa langkah ini murni untuk penyegaran organisasi dan meningkatkan kinerja Pemkot Makassar.
“Ini bukan soal dendam politik, melainkan upaya menciptakan sistem kerja yang lebih efisien. Kami ingin membawa suasana baru agar pelayanan publik semakin optimal,” jelasnya.
Reposisi dalam pemerintahan, lanjut Appi, adalah hal yang lumrah dalam organisasi. Perubahan ini bertujuan agar para pejabat dapat bekerja lebih fokus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka.
Sebagai langkah awal, Appi-Aliyah akan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh perangkat daerah, kepala bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar, para camat, serta direksi Perusda. Setelah itu, tim khusus akan dibentuk untuk melakukan evaluasi dan uji kompetensi (job fit) sebagai dasar pelaksanaan mutasi.
“Semua proses dan prosedur mutasi akan dilakukan sesuai aturan. Kami akan membentuk tim untuk memastikan semuanya berjalan transparan dan profesional,” ujar Appi.
Tak hanya pejabat di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Appi juga menegaskan akan merombak struktur kepemimpinan di Perusahaan Umum Daerah (Perusda). Menurutnya, penyegaran di jajaran direksi sangat penting untuk meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami juga akan mengevaluasi serta merombak direksi Perusda. Banyak hal yang harus dibenahi agar perusahaan daerah ini bisa menghasilkan dividen yang lebih maksimal untuk pembangunan kota,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah) tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program warisan dari pemerintahan sebelumnya.
Langkah ini diambil untuk memastikan kebijakan yang dijalankan sejalan dengan visi dan misi baru mereka.
Diketahui, evaluasi tersebut dikoordinasikan oleh tim transisi yang mulai bekerja sejak Senin (24/02) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar.
Fokus utama mereka adalah menentukan program mana yang akan dilanjutkan, disesuaikan, atau dihentikan.
Kepala Bappeda Makassar, Andi Zulkifli Nanda, menyatakan bahwa meski anggaran 2025 masih mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) era Danny Pomanto, perubahan akan dilakukan untuk menyesuaikannya dengan kebijakan baru.
“Anggaran pokok masih berbasis RPJMD sebelumnya, tetapi tahun ini akan ada perubahan. Program-program prioritas akan dikaji bersama tim transisi,” ujar Zulkifli Jumat (28/02)
Sejumlah program unggulan dari kepemimpinan sebelumnya, seperti Semua Anak Harus Sekolah, Beasiswa Anak Lorong Berprestasi, dan pengembangan 5.000 Lorong Wisata, kini dievaluasi untuk melihat efektivitasnya.
Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memaparkan capaian mereka sebelum keputusan final diambil.
Di sisi lain, Appi-Aliyah juga membawa sejumlah program baru yang akan menjadi prioritas. Rencana mereka mencakup pembangunan stadion baru, penghapusan iuran sampah, serta penyediaan seragam sekolah gratis bagi siswa.
Menurut Zulkifli, kebijakan baru ini akan dikaji dengan cermat agar sesuai dengan kondisi anggaran dan kebutuhan masyarakat.
“Jika program lama masih relevan, tentu bisa dilanjutkan. Tapi jika tidak, akan ada penyesuaian agar selaras dengan visi kepemimpinan baru,” jelasnya.
Tim Transisi MULIA yang diketuai Andi Hudli Huduri juga mulai menggelar rapat dengan OPD untuk mendalami efektivitas program yang berjalan.
Hingga saat ini, empat OPD telah menyampaikan laporan mereka, dan proses evaluasi terus berlangsung untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.
Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar penyusunan APBD Perubahan 2025 dan mulai diterapkan setelah RPJMD baru disahkan oleh DPRD Makassar.
