kabarbursa.com
kabarbursa.com

Komnas HAM Bentuk Tim untuk Awasi Jalannya Pilkada Serentak 2024

4.869 Pelamar Lolos Seleksi Calon Anggota KPPS di Pilkada Jeneponto
Ilustrasi Pilkada (Dok : KabarMakassar).
banner 468x60

KabarMakassar.com — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah membentuk tim untuk memantau jalannya proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, termasuk di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Komisioner Komnas HAM RI, Saurlin P Siagian mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pertemuan dari berbagai pihak untuk mengetahui kondisi setiap daerah tersebut.

Pemprov Sulsel

“Jadi, kami akan mengadakan pertemuan di berbagai daerah dengan berbagai pihak. Apa yang terjadi di Makassar sering dibicarakan secara nasional, karena politik biasanya dikawal oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan pribadi,” kata Saurlin, di Makassar, Jumat (06/09).

Menurut Saurlin pihaknya telah berkoordinasi dengan Bawaslu untuk mewaspadai tingkat kerawanan di Sulsel. Sehingga hukum dan pengawasan harus dijalankan dengan baik.

“Kami berkoordinasi dengan Bawaslu untuk memastikan pemilihan berjalan lancar dan mengurangi tingkat kerawanan,” ungkapnya.

Saurlin menyebutkan bahwa Komnas HAM memperhatikan khusus hak-hak pemilih bagi para tahanan, pasien di rumah sakit dan kelompok masyarakat adat serta kelompok disabilitas di Sulsel harus dipastikan dapat menyalurkan hak pilihnya.

“Karena problematikanya bervariasi, diperlukan energi dan sumber daya khusus, terutama di kabupaten-kabupaten yang jauh dari perkotaan,” jelasnya.

Sementara, komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengatakan bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada, Sulsel dalam kondisi yang kondusif.

“Kami memastikan keamanan di Sulsel terjamin dengan baik. Sulsel berada di urutan kedua setelah Papua Pegunungan dalam hal pemilihan ulang (Pileg kemarin),” kata Syaiful.

Saiful menegaskan bahwa pentingnya menjaga netralitas ASN dan mengantisipasi potensi kerawanan dalam Pemilu dan pihaknya telah mengambil langkah-langkah antisipasi dengan memetakan titik-titik rawan di daerah pada saat Pilkada.

“Ada beberapa kabupaten yang saat ini menjadi perhatian khusus karena potensi masalah yang mungkin muncul, seperti netralitas ASN yang saat ini sudah lebih 100 dan terbanyak di Kabupaten Pinrang, 29 kasus,” pungkasnya.

PDAM Makassar