BAP Minta Pemprov Sulsel Transparan Dalam Penyelesaian Masalah

Ketua BAP DPD RI, Prof Slyviana Murni, usai menghadiri pertemuan dengan Gubernur dan Forkopimda Sulsel, Jumat (21/2).

KabarMakassar.com — Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) mengimbau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk bersikap transparan dalam melakukan penyelesaian tehadap persoalan-persoalan yang ada.

“Ketika kita juga punya data aduan masyarakat, pak gubernur ternyata sudah tahu dan sudah menanggapi dan menindaklanjuti. Namun demikian, perlu transparansi dari penyelesaian setiap masalah,” kata Ketua BAP DPD RI, Prof Slyviana Murni, usai menghadiri pertemuan dengan Gubernur dan Forkopimda Sulsel, Jumat (21/2).

Slyviana mengatakan, kunjungan kerja yang dilakukan BAP DPD RI ke Sulsel ini bertujuan untuk menindaklanjuti hal-hal terkait hasil pemeriksaan BPK dan laporan dari masyarakat.

“Kami memantau sekaligus juga menindaklanjuti hal-hal yang terkait dengan hasil pemeriksaan BPK yang diberikan kepada kami. Kami ingin tahu tindaklanjutnya seperti apa. Kedua, kita juga menindaklanjuti hasil laporan dari masyarakat karena adanya mal administrasi dan yang terindikasi korupsi,” terangnya.

Silviyana juga mengaku, banyak laporan yang masuk ke BAP DPD RI berkaitan dengan aset Pemerintah Provinsi Sulsel.

“Itu banyak sekali masalah pertanahan. Termasuk masalah-masalah aset dari pemprov. Salah satunya kalau di Sulsel sudah saya sampaikan dan pak gub sudah tahu berikut nomor-nomornyanya juga sudah. Contohnya seperti di Barombong,” ungkapnya.

Meski begitu, lanjut Slyviana, BAP DPD RI tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi maupun memberikan sanksi kepada Pemprov Sulsel terakit laporan-laporan yang diterima.

“Yang ada adalah kita menunjukkan bahwa bapak belum melakukan ini, kita kawal. Kan kebetulan kita punya anggota di dapilnya Sulsel. Ada pak Abdurrahman Taha. Beliau akan mengawal betul ini. Inilah komitmen kita bekerja dengan hati,” ujarnya.

“Kami tidak punya kewenangan memberi sanksi. Kita hanya merekomendasikan. Contohnya ada banyak kasus pertanahan, kita langsung ke menteri atau BPN dan akan ditindaklanjuti,” tambahnya.

Sementara, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dalam pertemuan ini menyampaikan jika Pemprov Sulsel telah melakukan akuntabilitas publik, dimana pemprov dapat mengembalikan asetnya yang sempat dikuasai pihak ketiga dengan nilai mencapai Rp71,1 triliun.

Nurdin Abdullah juga menjelaskan, bahwa sejak pemimpin Sulsel bersama Wakil Gubernur Andi Amran Sulaiman, pihaknya telah membuat sistem pelayanan yang transparan.

“Kami sudah menggunakan smart office untuk mempermudah pelayanan dengan sistem transparansi,” paparnya.

Nurdin menambahkan, Pemprov Sulsel juga sukses menghemat anggaran dengan cara transparansi. Hasil dari penghematan anggaran tersebut dialihkan ke kabupaten dan kota dalam bentuk bantuan keuangan daerah bawahan yang nilainya terus meningkat.

“Jumlah bantuan daerah bawahan tahun 2019 sebesar Rp300 miliar dan naik menjadi Rp500 miliar di tahun anggaran 2020,” pungkasnya.

Reporter :

Editor :

Herlin

Daus

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

REKOMENDASI