Bank Sulselbar Dukung Kebijakan Transaksi Non-tunai

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Kabar Makassar — PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bank Sulselbar) sangat berperan penting dalam mendukung kebijakan transaksi non tunai lingkup pemda se-Sulsel, sehingga perlu menyiapkan infrastruktur.

Menurut Sekda Provinsi Sulsel Abdul Latief, pemprov akan berkonsultasi dengan Bank Indonesia terkait dengan peran yang akan dijalankan Bank Sulselbar yang saat ini berstatus Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 2 alias memiliki modal inti Rp1 triliun hingga kurang dari Rp5 triliun.

Direktur Utama Bank Sulselbar A. Muhammad Rahmat mengatakan perseroan akan bersinergi dengan pihak lain guna menyediakan berbagai layanan terkait dengan transaksi nontunai bagi pemerintah daerah. Menurutnya, layanan tersebut tidak bisa dipisahkan dengan teknologi yang membutuhkan modal besar untuk pengembangannya.

“Solusinya mekanisme sinergi, karena melihat ke depan BPD melakukan transaksi dengan model transactional base, menggunakan mitra vendor mereka memiliki hardware dan software sedangkan kami memiliki potensi, jadi bersinergi,” ujarnya.

Dia mengatakan sejumlah layanan yang sudah berjalan antara lain penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan pajak kendaraan bermotor, sedangkan layanan untuk penerimaan retribusi masih terus dimatangkan. Rahmat menilai dukungan Pemda di Sulsel kepada perseroan sejauh ini sangat baik.

Menurutnya, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut juga bisa berdampak baik bagi pemerintah daerah, kendati tetap harus berhati-hati.

Sementara itu, Plt Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan penerapan kebijakan nontunai tersebut perlu koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, terutama lembaga keuangan yang dimiliki seperti BPD.

Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi dan SE Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Surat Edaran dirilis guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 283 ayat 2 UU No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

Surat Edaran tersebut menyatakan pelaksanaan transaksi nontunai pada pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2018 yang meliputi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan bendahara. (*/nck)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.