Balaikota di Geledah, Bastian Lubis Sebut Ada Unsur Kriminalisasi

KabarMakassar.com — Penggeledahan yang dilakukan tim Tipikor Polda Sulsel yang menyita sejumlah uang dan barang di dua instansi berbeda pada rabu 3 Januari lalu tepatnya di Kantor Balaikota.

Kordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Bastian Lubis mengecam Polda Sulsel agar segera mengembalikan seluruh barang sitaan termasuk uang yang diambil di dinas terkait.

Ia menyayangkan tindakan dari Polda Sulsel terkait penggeledahan d BPKAD yang dinilai tidak memiliki dasar dan terkesan dipaksakan sebab dari aturan hukum jelas diterangkan pihak manapun dilarang melakukan penyitaan barang pada instansi tertentu.

Baca juga :   Ibe': Siapapun Sekdanya, Jangan Mudah Terprovokasi

“Saya sangat sayangkan kemarin adalah penggeledahan di BPKAD sebagaimana kita tau Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah penyimpanan uang memang uang 1 triliun semua uang mengalir lewat situ tidak ada yang tidak. Saya menduga kemarin kalau uang yang diambil dari BPKAD itu adalah uang daerah dan harus segera dikembalikan”

Penyitaan tersebut menurut Bastian telah melanggar aturan yang tertuang dalam UU nomor 1 tahun 2004 pasal 50 tentang larangan penyitaan uang dan barang milik negara atau daerah dan atau yang dikuasi negara atau daerah.

Baca juga :   Pasca Aksi Kamisan, Korban Persekusi Satpol PP Bone Diintimidasi Pejabat

“Barang sitaan tersebut harus segera dikembalikan karena akan menggangu jalannya roda perekonomian serta menghambat jalannya pemerintahan terutama pengelolaan keuangan di instansi terkait. BPKAD itu ibaratnya jantung yang memompa darah, darah itu uang kalau BPKAD lumpuh maka akan mengganggu semua roda perekonomian pembangunan secara efektif, Nah disini kita harus bijak melihat secara profesional” ucapnya saat ditemui usai kegiatan press konferensi di Universitas Patria Artha jumat, 5 januari 2017

Baca juga :   Kasus Narkoba Polres Pelabuhan Makassar Capai 103 Laporan

Sejauh ini, lanjutnya setelah dikaji secara detail KMAK tidak memperoleh indikasi kerugian negara. Kalau kerugian negara itu terjadi karena pelanggaran pidana ada pemalsuan fiktif, ada memeperkaya diri sendiri. “Kalau saya lihat laporan ini tidak ada,” tutupnya. (*/sng)

Penulis Sriwati Ilyas