Pasien Positif Covid-19 di Pinrang Bertambah 1 Orang

KabarMakassar.com — Pasien positif Covid-19 di Kabupaten Pinrang kembali bertambah 1 orang. Seorang ASN di instansi vertikal warga Kecamatan Paleteang.

“Bertambah satu lagi. Seorang ASN laki-laki 52 tahun. Sementara dirawat di RS Pelamonia Makassar,” kata Kadis Kesehatan Kabupaten Pinrang, dr Dyah Puspita Dewi, Jum’at (5/6).

“Artinya, sejauh ini sudah 8 positif. 5 diantaranya dinyatakan sembuh, 3 sementara dirawat,” sambungnya.

Tim Gerak Cepat (TGC) Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, kata dia, akan melakukan penyemprotan disinfektan di instansi t4empat pasien tersebut bekerja, dan melakukan tracing kontak serta rapid test.

“Belum tahu ketularannya dimana, sementara kami racing,” terangnya.

Dewi mengingatkat agar masyarakat selalu mematuhi protokol kesehatan dan imbauan pemerintah.

“Tetap waspada dan ikuti imbauan pemerintah,” tutupnya.

Pengedar Sabu Diringkus Tim Drugs Hunter Polres Takalar

KabarMakassar.com — Tim Drugs Hunter Resnarkoba Polres Takalar berhasil mengamankan seorang pengedar narkotika jenis sabu berinisial MA, warga Polongbangkeng Utara (Polut), Kabupaten Takalar, Senin (1/6) malam lalu.

Paur Humas Polres Takalar, Ipda Sumarwan mengatakan, penangkapan MA dipimpin Kanit Opsnal Ipda Syuryadi Syamal

“Pelaku berhasil diamankan di pinggir jalan saat sedang berada di atas motornya di lingkungan Palleko, Kecamatan Polut,” kata Sumarwan, Jumat (5/6).

Ketika diamankan, kata dia, dari tangan pelaku petugas mendapati 4 saset plastik bening berisi narkotika golongan 1 jenis sabu.

“Barang tersebut diakui pelaku adalah miliknya,” terangnya.

Selain sabu, lanjut Sumarwan, Tim Drugs Hunter Resnarkoba Polres Takalar juga mengamankan sepeda motor beserta dua unit handphone yang digunakan pelaku.

“Pelaku disangkakan dengan Pasal 112 ayat 1 UU kepemilikan narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun,” pungkasnya.

Kanit Sabhara Polsek Polut Sosialisasikan Penerapan New Normal di Taman Palleko

KabarMakassar.com – Kepala Unit Shabara Polsek Polongbangkeng Utara (Polut) Polres Takalar, Ipda Abd Aziz melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah penerapan New Normal atau tatanan hidup normal baru kepada warga yang berkunjung di Alun-alun Taman Cinta di Lingkungan Palleko, Jalan Poros Takalar, Jumat (5/6).

Ipda Aziz mengatakan, sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas normal, namun dengan kebiasaan baru, yaitu menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Sebelum kebijakan tersebut diterapkan, terlebih dahulu kami seluruh stakeholder mensosiasilasikan ketentuan yang harus dipenuhi oleh semua pihak, terutama saat di tempat umum atau tempat berkumpulnya orang dalam jumlah yang banyak,” kata Aziz.

Pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir, kata dia, memberikan dampak di berbagai sendi kehidupan. Salah satu yang paling dirasakan adalah terbatasnya berbagai aktivitas masyarakat yang juga berimbas pada faktor ekonomi. Dimana banyak warga yang kesulitan mencari penghasilan, bahkan sampai kehilangan pekerjaannya.

“Dampak itulah yang membuat berbagai stakeholder harus berfikir keras untuk membuat kebijakan agar kerugian dampak Covid-19 tersebut tidak terus meluas,” ujarnya.

Sementara, Kapolsek Polut, AKP H Andi Hermansyah menjelaskan, dalam rangka menyongsong new normal atau tatanan kehidupan baru, masyarakat diimbau untuk mempersiapkan dan mematuhi ketentuan.

Ketentuan yang dimaksud diantaranya, wajib menjaga jarak aman 1-2 meter, menggunakan masker, pengecekan suhu tubuh, menyiapkan tempat cuci tangan/hand sanitizer di tempat umum, minimalisir kontak dengan orang lain, hindari kerumunan, mengkonsumsi makanan bergizi, dan olahraga ringan.

“Dengan kepatuhan dan kedisiplinan yang tinggi, semoga dampak Covid-19 bisa ditekan seminimal mungkin, ekonomi kembali berjalan, tetap produktif, dan penyebaran virus corona dapat dihentikan,” kata Hermansyah.

Seluruh Proses PPDB di Makassar Tahun Ini Dilakukan Secara Daring

KabarMakassar.com — Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Makassar tahun ini, akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Amalia Malik mengatakan, seluruh proses penyerahan berkas dan lain-lain akan dilakukan secara daring (online).

“Untuk PPDB tahun 2020 ini semuanya diupayakan sifatnya secara daring. Yang dulunya penyerahan dokumen dilakukan manual, untuk situasi pandemik Covid-19 ini semua dokumen harus di-scan diaplikasi yang ada,” kata Lia, Kamis (4/6).

Langkah ini, kata dia, diambil berdasarkan pada regulasi yang ada, dan sesuai dengan edaran pemerintah pusat.

“Ini sesuai dengan edaran dari pemerintah pusat berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB, dan ada lagi SE Nomor 4 Tahun 2020 tentang simulasi proses belajar mengajar di dalam keadaan pandemik. Kemudian ada juga Perwali Nomor 31 Tahun 2020,” terangnya.

Menurut Lia, PPDB tahun 2020 rencananya akan mulai dibuka pada 20 Juni mendatang. Namun, jadwal tersebut masih bersifat dinamis.

“Kemarin kita sepakati tanggal 20 Juni untuk non-zonasi (jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan). Kemudian nanti tanggal 23 itu akan dimulai pendaftaran untuk jalur zonasi,” terangnya.

Perihal kemungkinan proses belajar mengajar di awal tahun ajaran baru akan dilakukan di rumah (pembelajaran jarak jauh) seperti saat ini, Lia mengatakan, hal itu sangat mungkin terjadi.

“Kemungkinannya seperti itu. Apalagi kalau kita melihat Makassar masih masuk kategori zona merah. Jadi kemungkinan masih akan dilakukan pembelajaran jarak jauh,” pungkasnya.

Polres Takalar Gelar Rapat Responden, Ini Tujuannya

KabarMakassar.com — Kepolisian Resort (Polres) Takalar menggelar rapat responden tentang persepsi eksternal dalam pengisian kuisioner indeks tata kelola berbasis online tahun anggaran 2020, di Aula Mapolres pada Rabu (3/6) kemarin.

Saat membuka kegiatan tersebut, Kapolres Takalar, AKBP Budi Wahyono mengatakan, rapat responden ini digelar demi mengetahui tingkat kinerja Polres Takalar terhadap pelayanan masyarakat di tahun ini.

Penilaian responden terhadap kinerja Polres Takalar ini, kata dia, dilakukan berbasis online.

“Penilaiannya berbasis online, dan ini bukan sekedar pengisian. Kepada responden diminta menjawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya,” kata Budi di depan para responden.

“Jawaban para responden akan menjadi penilaian dan pembelajaran bagi personel Polres Takalar,” sambungnya.

Sekar diketahui, rapat tersebut dihadiri berbagai elemen, mulai dari kalangan instansi, tokoh masyarakat, Babinsa (TNI), anggota DPRD Takalar, teramsuk para jurnalisyang ada di Kabupaten Takalar. (*)

Sempat Dirumahkan, 80 TS di RSUD Lasinrang Kembali Bertugas

KabarMakassar.com — 80 Tenaga Sukarela (TS) di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang yang pertengahan April lalu sempat dirumahkan karena kondisi keuangan rumah sakit mengalami penurunan pendapatan akibat dampak dari minimnya pasien selama masa pandemi Covid-19, akhirnya bisa kembali bertugas.

“Alhamdulillah, semuanya bisa kembali bertugas sejak Selasa (2/6) kemarin. Ini seiring dengan kondisi keuangan Rumah Sakit yang juga mulai membaik,” kata Direktur RSUD Lasinrang Pinrang, dr H Moh Inwan Ahsan kepada KabarMakassar, Kamis (4/6).

“Jadi selama ini tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tenaga kesehatan sukarela di RSUD Lasinrang, melainkan hanya sempat dirumahkan, karena kondisi keuangan Rumah Sakit,” sambungnya.

Inwan mengatakan, dari 80 orang tersebut, sejauh in memang masih ada beberapa orang yang belum masuk bertugas. Namun, hal itu dikarenakan kondisi yang bersangkutan sedang hamil.

“Untuk yang hamil, kami sarankan agar tidak bertugas dulu,” ujarnya.

Kondisi ini juga dibenarkan oleh Abdul Haris, suami dari salah satu TS di RSUD Lasinrang yang sampai saat ini belum kembali bertugas.

“Memang sudah bisa kembali bertugas, tapi istri masih saya larang karena lagi hamil besar. Mungkin setelah melahirkan baru aktif kembali,” terangnya.

MUI Keluarkan Taujihat: Salat Jumat Dua Gelombang Tidak Tepat di Indonesia

KabarMakassar.com — Pelaksanaan ibadah shalat jumat di era kehidupan normal baru (new normal life) menuntut adanya jaga jarak fisik sehingga mengurangi kapasitas dan daya tampung Mesjid sebagai tempat salat Jumat.

Beberapa pihak lantas mengeluarkan gagasan melaksanakan salat Jumat lebih dari sekali di dalam satu Mesjid agar mengakomodasi semua jemaah yang akan melaksanakan salat Jumat.

Setelah melalui kajian yang mendalam, MUI memandang bahwa solusi untuk masalah seperti ini adalah bukan dengan mendirikan salat Jumat secara bergelombang di satu tempat, namun dengan membuka kesempatan mendirikan salat Jumat di tempat-tempat lain yang memungkinkan, seperti Mushalla, Aula, Gedung Olahraga, Stadion, dan sejenisnya.

“Karena hal itu mempunyai argumen syari’ah (hujjah syar’iyyah) yang lebih kuat dan lebih membawa kemaslahatan bagi umat Islam,” kata Wasekjen Fatwa MUI Pusat, KH. Sholahuddin Al Aiyub, melalaui pernyataan tertulisnya, Kamis (4/6).

“Sementara bagi jamaah yang datang terlambat dan tidak mendapat tempat di Mesjid serta tidak menemukan tempat salat jumat yang lain, atau dalam kondisi adanya alasan yang dibenarkan syariah, maka wajib menggantinya dengan salat dzuhur, sebagaimana fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2020,” sambungnya.

Ia menjelaskan, isi fatwa tersebut salah satunya yakni pelaksanaan salat Jumat dua gelombang (lebih dari satu kali) di tempat yang sama pada waktu yang berbeda hukumnya tidak sah, walaupun terdapat udzur syar’i (alasan yang dibenarkan secara hukum).

Selanjutnya, fatwa tersebut menyebutkan bahwa orang Islam yang tidak dapat melaksanakan salat Jumat disebabkan suatu udzur syar’i, maka diwajibkan melaksanakan salat dzuhur.

Taujihat ini, lanjut Sholahuddin, muncul karena fatwa tersebut masih relevan dan paling membawa maslahat untuk menjawab permasalahan yang muncul saat ini. Fatwa tersebut juga dikatakannya memiliki pijakan dalil syariah yang lebih kuat untuk situasi dan kondisi di Indonesia. Fatwa itu juga mengacu pada pendapat ulama empat madzhab.

Selain itu, hukum asal dari salat Jumat adalah sekali saja dan hanya dilakukan di satu mesjid di setiap kawasan, serta dilakukan dengan segera tanpa menunda waktu.

“Dalam kondisi dharurah atau kebutuhan mendesak, misalnya jauhnya jarak antara tempat penduduk dan Mesjid atau menampungnya kapasitas Mesjid karena kepadatan penduduk di suatu wilayah, maka dalam kondisi seperti itu diperbolehkan mengadakan salat Jumat di lebih dari satu Mesjid,” jelasnya.

Sholahuddin menambahkan, para ulama dari zaman ke zaman tidak memilih opsi salat Jumat dua gelombang atau lebih di tempat yang sama, dan sudah membolehkan salat Jumat di lebih dari satu Mesjid di satu kawasan bila ada keadaan yang mendesak seperti ini.

Kebolehan melaksanakan shalat jumat dua gelombang atau lebih di satu tempat yang sama, kata dia, tidak relevan diterapkan di Indonesia karena beberapa sebab.

Pertama, kata dia, pendapat tersebut didasarkan pada dalil syariah yang lemah dan menyelisihi pendapat mayoritas (jumhur) ulama. Kedua, kalaupun kebolehan tersebut terjadi di negara Eropa, Amerika maupun Australia, hal itu tidak lantas bisa dijadikan dalil untuk juga diterapkan di Indonesia. Sebab, situasi dan kondisinya berbeda.

“Di negara-negara tersebut, umat Islam merupakan minoritas dan sangat sulit mendapatkan izin tempat untuk melaksanakan salat Jumat, serta tempat yang ada tidak bisa menampung jumlah jemaah, sehingga tidak ada alternatif lain bagi mereka selain mendirikan salat Jumat secara bergelombang di tempat yang sama,” ujarnya.

Apa yang terjadi di negara-negara luar negeri tersebut, tidak terjadi di Indonesia. Umat Islam di Indonesia mempunyai kebebasan mendirikan salat Jumat di tempat manapun yang memungkinkan didirikannya salat Jumat.

Selain alasan syar’i, pelaksanaan salat Jumat dua gelombang atau lebih di satu tempat juga berpotensi besar menimbulkan masalah prosedur kesehatan penanganan Covid-19.

“Untuk menunggu giliran salat Jumat gelombang berikutnya, tidak ada tempat yang aman dan memadai untuk menunggu. Justru berpeluang terjadinya kerumunan yang bertentangan dengan protokol kesehatan,” pungkasnya. (*)

Termasuk Sulsel, Presiden Minta Penanganan Covid-19 Konsentrasi di 3 Provinsi

KabarMakassar.com — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Gugus Tugas Covid-19, Kementerian, TNI dan Polri untuk memberikan perhatian khusus dan berkonsentrasi terhadap penanganan Covid-19 di 3 provinsi yang sampai hari ini angka penyebarannya masih tinggi.

Tiga Provinsi yang dimaksud Jokowi yakni Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.

“Saya ingin kita konsentrasi, gugus tugas maupun kementerian, TNI dan Polri utamanya, konsentrasi di 3 provinsi yang angka penyebarannya masih tinggi, yaitu di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan di Kalimantan Selatan. Tolong ini dijadikan perhatian khusus, sehingga angka penyebarannya bisa kita tekan lebih turun lagi,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas percepatan penanganan Covid-19 melalui video conference, Kamis (4/6).

Selain itu, dalam rapat terbatas tersebut Jokowi juga menekankan beberapa hal lain untuk menjadi perhatian oleh para jajarannya. Pertama, yang berkaitan sistem pelaporan satu pintu untuk permasalahan Covid-19.

“Seperti yang sudah saya sampaikan dalam ratas hari Selasa yang lalu, bahwa manajemen untuk satu data ini sudah mulai diperbaiki, sehingga kita nantinya bisa melaporkan secara real-time dari laboratorium, dari gugus tugas yang ada di daerah-daerah, sehingga dalam pengambilan keputusan, kebijakan, bisa tepat dan akurat. Untuk itu, sekali lagi saya minta pintunya betul-betul hanya satu,” tegasnya.

Kemudian yang ketiga, untuk pengujian spesimen. Saya kira saya menyampaikan terima kasih bahwa target pengujian spesimen yang dulu saya targetkan 10.000 (per hari), ini sudah terlampaui dan saya harapkan, target berikutnya ke depan adalah 20.000 per hari. Ini harus mulai kita rancang menuju ke sana.

Jokowi juga kembali mengisntruksikan jajaran terkait, untuk tidak lagi melakukan pelacakan penyebaran Covid-19 dengan cara-cara konvensional, akan tetapi memanfaatkan sistem teknologi telekomunikasi.

“Saya minta untuk pelacakan dilakukan lebih agresif lagi dengan menggunakan bantuan sistem teknologi telekomunikasi, dan bukan dengan cara-cara konvensional lagi,” ujarnya.

“Seperti yang kita lihat di negara-negara lain. Misalnya di Selandia Baru, mereka menggunakan digital diary. Kemudian Korea Selatan juga mengembangkan mobile GPS (Global Positioning System) untuk data-data, sehingga pelacakan itu lebih termonitor dengan baik,” sambungnya.

Sekadar diketahui, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga Rabu (3/6) jumlah total kumulatif kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Jatim tercatat sebanyak 5318 kasus, Sulawesi Selatan 1.668 kasus, dan Kalimantan Selatan sebanyak 1.033 kasus.

Sejauh ini, DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan jumlah total kumulatif kasus positif Covid-19 terbanyak di Indonesia dengan 7.623 kasus, diikuti Jawa Timur 5.318 kasus, Jawa Barat 2.319, Sulawesi Selatan 1.668 kasus, dan Jawa Tengah 1.455 kasus.

Kedapatan Bawa Ballo, Seorang Warga Diamankan Personel Polsek Galut

KabarMakassar.com — Personel Polsek Galesong Utara (Galut) Polres Takalar yang melakukan patroli mobile pada Rabu (3/6) kemarin, berhasil mengamankan seorang warga yang kedapatan membawa minuman keras tradisional jenis ballo.

“Pada patroli kali ini kami berhasil mengamankan seorang warga berinisial SL (19) yang kedapatan membawa minuman keras jenis ballo, yang dikemas ke dalam kantong plastik yang dibungkus karung,” kata Ka SPKT Polsek Galut, Aipda Suaib yang memimpin patroli mobile tersebut, Kamis (4/6).

Warga yang kedapatan membawa miras jenis ballo terebut, kata dia, kemudian dibawa ke Mapolsek Galut guna dimintai keterangannya.

“Kami bawa barang bukti ballo beserta kendaraannya ke Mapolsek guna dimintai keterangan, dan dibuatkan surat pernyataan agar tidak mengedarkan lagi miras tersebut,” ungkapnya.

Lebih jauh Suaib mengatakan, patroli mobile ini secara rutin dilakukan personel Polsek Galut guna mengantisipasi dan mencegah tindak kejahatan pada siang maupun malam hari untuk memberikan rasa aman dan nyaman ke warga.

Dalam patroli tersebut, lanjut Suaib, personel Polsek Galut juga mengajak warga agar bersama- sama mencegah penularan wabah Covid-19 dengan cara mentaati imbauan pemerintah dan memperhatikan protokol kesehatan.

“Seperti membudayakan perilaku hidup bersih di lingkungan masing-masing, selalu menggunakan masker, melakukam physical distancing atau Jaga jarak, dan jangan berkerumun atau berkumpul,” pungkasnya.

Pemkab Takalar Gelar Sosialisasi Alas Hak Kawasan Industri Takalar

KabarMakassar.com — Pemerintah Kabupaten Takalar menggelar Sosialisasi Alas Hak Kawasan Industri Takalar yang menurut rencana akan dibangun di Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang.

Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar H. Arsyad pada kesempatan tersebut menyampaikan, rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar sudah masuk dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2020, sehingga secara otomatis juga sudah masuk menjadi salah satu agenda rencana pembangunan nasional di dalam rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024.

“Hal teknis terkait rencana ini, akan dilakukan pembebasan langsung oleh PT KBN. Tentunya dengan tahapan-tahapan sesuai dengan regulasi yang terkait dengan Undang-undang pertanahan dan regulasi dengan pembangunan kawasan industri, agar kita tidak berbenturan dengan hukum,” kata Arsyad, Rabu (3/6).

Olehnya itu Arsyad berharap, camat dan aparat desa setempat untuk segera melakukan upaya-upaya percepatan dalam menyelesaikan alas hak. Sebab, salah satu asas manfaat dari pembangunan kawasan industri ini adalah terbukanya lapangan pekerjaan, dan menjadi sektor pertumbuhan ekonomi baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor BPN Kabupaten Takalar, Muh. Naim mengatakan, pembebasan tanah untuk pembangunan Kawasan Industri Takalar ini adalah pembebasan tanah langsung, dan bukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Naim juga mengatakan, terkait alas hak atau bukti kepemilikan, masyarakat yang memiliki sertifikat itu sangat sedikit jumlahnya, sehingga pemerintah setempat mengambil langkah-langkah dengan membuatkan surat keterangan tanah garapan sebagai solusi, untuk selanjutnya diproses dengan Tim Apresial sehingga bisa mempercepat proses pembangunan kawasan industri tersebut.

Sementara, Camat Mangarabombang, Mappaturung mengaku, pihaknya sudah menyampaikan kepada kepala desa bahwa untuk masyarakat yang ingin mendapatkan alas hak agar dipermudah dan tidak dibebani biaya.

“Karena ini demi kepentingan negara dan demi perkembangan Desa Punaga dan Desa Laikang kedepan,” ujarnya. (*)