Anggaran Belum Cair, Tahapan Pilkada Maros Terancam Terganggu

Ketua Bawaslu Kabupaten Maros, Sufirman.

KabarMakassar.com — Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Maros terancam terganggu. Hal ini lantaran belum cairnya anggaran untuk penyelenggara pemilu, baik Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari Pemerintah Kabupaten Maros.

Padahal, dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani bersama oleh Bupati Maros dan Ketua Bawaslu maupun KPU Maros pada tanggal 1 November 2019 lalu, disebutkan bahwa 14 hari setelah penandatanganan NPHD, Pemda berkewajiban mencairkan 40 persen anggaran tahap awal.

“Faktanya semenjak penandatanganan NPHD pada tanggal 1 November 2019 sampai pada saat ini, belum ada pencairan tahap awal tersebut. Padahal ini juga adalah perintah Permendagri Nomor 54 Tahun 2019,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Maros, Sufirman, usai menghadiri kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Makassar, dengan agenda membahas kesiapan dan kendala dalam Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di 12 kabupaten/kota di Sulsel, di Kantor Bawaslu Sulsel, Selasa (3/3).

Menurut Sufirman, Kabupaten Maros adalah satu-satunya kabupaten di Sulsel yang sampai saat ini belum mencairkan anggaran hibah Pilkada tahap I sebanyak 40 persen baik kepada Bawaslu maupun kepada KPU.

Jika kondisi ketidakpastian ini terus dibiarkan, kata dia, maka bisa dipastikan tahapan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Maros menjadi terganggu.

“Akibat anggaran Hibah Pilkada Maros 2020 untuk Bawaslu Maros yang belum kunjung cair dari Pemda Maros, agenda sosialisasi dan pengawasan terancam mandek,” ujarnya.

“Akibat belum dicairkanya anggaran tersebut, Panwascam belum terbayarkan honornya selama dua bulan, dan termasuk biaya kontrak sekretariat Panwascam belum terbayarkan. Hal ini juga sangat berpengaruh pada aspek kinerja Panwascam sekarang ini,” tambahnya.

Sufirman menambahkan, kondisi ini menjadi ancaman bagi proses demokrasi di Kabupaten Maros.

“Bagaimana pengawas pemilu akan bisa bekerja maksimal mempersiapkan segala sesuatunya untuk mensukseskan Pilkada Maros 2020 tanpa anggaran,” ucapnya.

Menanggapi kondisi ini, Komisi II DPR RI berjanji akan menindak lanjuti kendala-kendala tersebut ke pusat.

Reporter :

Editor :

Sulistiawati

Daus

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

REKOMENDASI