AJI Desak Kejaksaan Hentikan Penuntutan Diananta

Eks Pemimpin Redaksi Banjarhits, Diananta Putra Sumedi. (IST)

KabarMakassar.com — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengecam pemidanaan terhadap eks pemimpin redaksi Banjarhits.id, Diananta Putra Sumedi, karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip kemerdekaan pers yang dijamin dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Sengketa pers juga sudah semestinya diselesaikan di Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 (c),” kata Ketua Umum AJI, Abdul Manan melalaui pernyataan tertulisnya, Rabu (20/5).

Aji juga menyesalkan sikap polisi yang tetap memproses hukum kasus ini meskipun sudah diselesaikan oleh Dewan Pers seperti skema yang tertuang dalam MoU antara Dewan Pers dan Polri, yang ditandatangani Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo yang tertuang dalam surat No: 2/DP/MoU/II/2017 dan surat No: B/15/II/2017.

“Sikap penyidik yang memproses kasus itu meski sudah ada proses di Dewan Pers, merupakan sikap yang tidak menghormati MoU yang dibuat oleh institusi Polri dan Dewan Pers,” ujarnya.

Olehnya itu, AJI mendesak Kejaksaan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan (SKPP) dalam kasus Diananta ini.

“Sebab, kasus ini sudah diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers sesuai amanat Undang Undang Pers dan MoU Polri dan Dewan Pers,” tegasnya.

Sekadar diketahui, Polda Kalimantan Selatan, Selasa (19/5) menyatakan hasil penyidikan kasus eks pemimpin redaksi Banjarhits.id, Diananta Putra Sumedi, telah lengkap atau P21. Kasus ini akan dilimpahkan ke Kejaksaan Kotabaru. Diananta dilaporkan ke polisi setelah menulis sengketa tanah warga dengan perusahaan milik Jhonlin Group.

Diananta sebelumnya ditahan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan di Rutan Polda, Senin (4/5/2020). Upaya penangguhan tahanan Diananta yang dilakukan 48 jurnalis dan organisasi non-pemerintah bidang lingkungan di Kalimantan Selatan tidak dikabulkan polisi, dengan alasan kasus tersebut mengandung unsur SARA (suku, agama, ras dan antargolongan).

Banjarhits.id merupakan media yang bekerjasama dengan Kumparan.com melalui program 1001 Startup Media. Melalui kerjasama tersebut berita dari wartawan Banjarhits.id dimuat di kanal Kumparan.com/Banjarhits. Berita yang dipermasalahkan tersebut berjudul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel” yang diunggah 9 November 2019 lalu.

Pelapor kasus ini adalah Sukirman dari Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan. Ia menilai berita itu menimbulkan kebencian karena bermuatan sentimen kesukuan. Dia melaporkan Diananta ke Polda Kalsel dan ke Dewan Pers November 2019 lalu. Saat kasusnya ditangani Dewan Pers, Polda Kalsel tetap melanjutkan proses penyelidikan.

Pada 5 Februari 2020, Dewan Pers menyatakan bahwa redaksi Kumparan.com menjadi penanggung jawab atas berita yang dimuat Banjarhits itu. Dewan Pers juga memutuskan berita yang dilaporkan melanggar Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik karena menyajikan berita yang mengandung prasangka atas dasar perbedaan suku (SARA).

Dewan Pers kemudian merekomendasikan agar teradu melayani hak jawab dari pengadu dan menjelaskan persoalan pencabutan berita yang dimaksud. Rekomendasi itu diteken melalui lembar Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers. (*)

Reporter :

Editor :

-

Redaksi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

REKOMENDASI