Kemenperin Sasar Pengembangan Sutra Sulawesi

Focus Group Discussion Kementerian Perindustrian. Foto : Wawan Indrawan

Kabar Makassar — Tingginya nilai impor benang dan kain sutra telah mengancam sektor hulu industri sutra dalam negeri.

Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Industri Kecil dan Menengah sedang menyusun konsep material center IKM yang bersinergi dengan industri tekstil dalam negeri. Hal ini dilakukan sebagai upaya Kemenperin dalam memberikan solusi atas permasalahan panjangnya rantai distribusi bahan baku yang di sektor Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).

Berdasarkan data International Sericultural Commision pada tahun 2012 produksi sutra Indonesia mencapai 20 ton dan terus berkurang hingga pada tahun 2015 dengan produksi hanya 8 ton.

Hal ini menyebabkan impor sutra meningkat sejak tahun 2012, terutama untuk produk benang dan kain sutra.

Dalam tiga tahun terakhir nilai impor benang dan kain sutra meningkat sebesar 31,9 % dari US$1,06 juta pada 2012 menjadi US$ 1,39 milyar.

Sementara impor ulat sutera turun signifikan dari US$32 ribu menjadi USSI ribu.

Hal ini menunjukkan bahwa sektor hilir menunjukan gairah yang tinggi, sementara sektor hulu cenderung menurun kinerjanya. Hal Ini tentunya sangat mengancam industri sutra dalam negeri.

Baca juga :   SYL Berbicara Poros Baru Dunia di Singapura

”Meningkatnya impor benang dan kain sutra harus dapat kita kendalikan. Sektor hulu dan hilir perlu bersinergi untuk kembali membangkitkan industri persutraan nasional, karena indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkannya,” kata Direktur industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan E. Ratna Utarianingrum pada Focus Group Discussion Pengembangan industri Persuteraan Alam Nasional di Hotel Clarion, Senin 27 November 2017.

Indonesia salah satu produsen sutra ke-9 di dunia. Berdasarkan data Trade Map 2016, indonesia menjadi negara importir sutra ke-63 di dunia dengan nilai impor US$1,39 juta.

Adapun daerah yang menjadi basis industri persuteraan alam adalah Sulawesi Selatan (Sopeng, Wajo, dan Enrekang), Jawa Barat (Garut, Sukabumi, Majalaya, Cianjur), Gorontalo, dan Pati (Jawa Tengah).

Beberapa permasalahan industri sutra terdapat pada sektor hulu diantaranya karena tingkat keberhasilan budidaya ulat sutra yang rendah, ketersediaan varietas F1 yang berkualitas terbatas, kualitas kokon yang rendah, fluktuasi harga dan produksi menurun setiap tahun.

Sedangkan permasalahan pada sektor hilir diantaranya karena rendahnya kualitas kokon lokal yang menyebabkan kualitas benang dan kain yang dihasilkan kurang baik, kelangkaan bahan baku industri pemitalan dan pertenunan, harga bahan baku benang sutra tinggi, efisiensi produk yang rendah, pemenuhan bahan baku dari importasi serta produk substitusi poliester rayon.

Baca juga :   Sambut HUT RI,TNI Pamer Peralatan Perang

Saat ini Ditjen IKM sedang menyusun konsep pendirian material center IKM yang bersinergi dengan industri tekstil dalam negeri. Sebagai pilot proyek mendirika industri tekstil untuk komoditi pakaian jadi dan batik di Semarang.

“Konsep ini dapat menjadi role model untuk kita mendirikan material center bahan baku sutera, untuk itu diperlukan sinergi antara sektor hulu dan hilir persuteraan alam,” tambahnya.

Ratna menambahkan sinergi sektor hulu dan hilir sangat penting bagi pengembangan industri perantaraan alam. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya penguatan rantai nilai industri, sehingga kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri dan stabilitas harga bahan baku dapat dikendalikan.

Salah satu contoh sinergi yang telah dilakukan dalam rangka pengembangan tenun di TW Tengah Selatan (TTS).

Pada bulan Mei lalu Ditjen IKM telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Pertanian dan Bupati TTS dalam rangka penyediaan bahan baku kapas bagi iKM Tenun di TTS.

Baca juga :   Menristekdikti Resmi Membuka Bulan Mutu Nasional di Makassar

“Komitmen ini sudah berjalan dan pada awal November telah dilakukan pemanenan kapas untuk yang pertama kalinya dan diuji coba untuk produksi bahan baku benang untuk kain tenun. Kami berharap hal serupa dapat dilakukan juga untuk pengembangan industri persuteraan alam ini,” ucap Ratna.

Dengan telah ditetapkannya pula Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.37/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pengadaan dan Peredaran Telur Ulat Sutera semoga dapat menjadi stimulus bagi sektor hulu untuk membangkitkan kembali industri persuteraan alam nasional.

Ratna juga berharap para pelaku usaha di sektor hulu dapat memanfaatkan regulasi ini, sehingga para petani murbei dan mesin-mesin reeling dapat kembali produktif serta kebutuhan bahan baku benang dan kain sutra dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri. (*/Mfn)

Penulis : Wawan Indrawan