40 Legislator Pinrang Tunaikan Reses Kedua Tahun 2020

KabarMakassar.com — Sebanyak 40 anggota DPRD Kabupaten Pinrang telah melaksanakan reses kedua tahun 2020 di dapilnya masing-masing. Meski ditengah pendemi Covid-19, tetap dilakukan untuk menjaring aspirasi masyarakat atau konstituen di masing-masing dapil pemilihannya.

Meskipun dalam situasi wabah cobid-19, kegiatan reses digelar untuk menjaring aspirasi masyarakat tersebut tetap terbilang sukses, terbukti dengan antusias masyarakat yang mengikuti reses setiap anggota DPRD Pinrang tersebut cukup tinggi, meskipun dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan seperti cuci tangan sebelum masuk, pakai masker dan tetap menjaga jarak.

Kegiatan reses Anggota DPRD Pinrang berlangsung dari tanggal 26 hingga 29 Juni 2020 sesuai jadwal kegiatan yang telah disusun melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) beberapa waktu lalu.

Ketua DPRD Pinrang, H. Muhtadin, di dampingi Sekwan Pinrang, Cendera Yasin melaksanakan resesnya di Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, pada pukul 10.00 wita, dihadiri lebih seratusan warga Desa Bunga dan sekitarnya. Dalam kegiatan tersebut hadir pula Camat Mattiro Bulu, Kapolsek Mattiro Bulu, yang Anggota Koramil Mattiro Bulu, Kepala Desa Bunga, dan sejumlah tokoh masyarakat.

Berbagai usulan dari masyarakat yang sempat dijaring legislator Partai Demokrat tersebut antara lain, Pembangunan Jembatan, pembangunan drainase, pembangunan saluran sekunder, termasuk rehab SMP 4 Mattiro Bulu.

Selesai melakukan reses, H. Muhtadin langsung meninjau lokasi yang dimaksud yakni SMP Negeri 4 satu atap SD Negeri 239  Mattiro bulu, didampingi Kabid PTK, Nahrun Katta.

Sementara itu H. Nasrun Paturusi melaksanakan Reses di Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paletean  yang juga dihadiri Sekcam Paleteang, Lurah Pacongan dan Anggota Polsek Paleteang, serta lebih dari seratusan lebih warga Pacongan dan sekitarnya.

Dalam reses tersebut rata-rata masyarakat Pacongan mengeluhkan drainse yang sering tersumbat sehingga menyebabkan genangan air. Selain itu, banyaknya polisi tidur juga menjadi keluhan warga Pacongan serta sempitnya jalanan.

Sedangkan A. Mulyadi Mustafa, melaksanakan reses di Dusun Bulisu, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, yang juga dihadiri Sekcam Batulappa, Kapolsek Batulappa, sejumlah tokoh masyarakat dan kurang lebih seratusan warga Bulisu dan sekitarnya.

Salah satu aspirasi masyarakat Bulisu yakni permintaan bibit porang dan pelatihan budidaya porang di Desa Bulisu.

Hj.Salma,SE, melaksanakan reses di Dusun Patobong, Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe dihadiri Camat Mattiro Sompe, Kapolsek Mattiro Sompe, Danramil Mattiro Sompe, Kades Patobong, sejumlah tokoh masyarakat dan kurang lebih 200 warga Patobong.

Salah satu yang menjadi aspirasi masyarakat Patobong adalah penggalian saluran pembuang yang ada di Kecamatan Mattiro Sompe.

H.Alimuddin Budung, melaksanakan reses di Lingkungan Cacabala, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua dihadiri Lurah Pekkabata, Lingkungan Cacabala, beberapa tokoh masyarakat dan sekitar seratusan warga Cacabala. 

Ada beberapa usulan dari warga Cacabala yakni, pembangunan drainase perkampungan, pengecoran jalan kampung, pembuatan jalan tani, pengadaan lampu penerangan jalan dan pembenahan fasilitas olahraga. 

Kegiatan reses H.Ali, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2020 juga diserta dengan penyerahan bebepa buah bola untuk tim sepak bola Cacabala serta pemasangan lampu penerangan jalan di beberapa titik Dusun Cacabala.

Hastan Mattanete melaksanakan reses di Desa Mattongang – tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, pada hari Senin, 29 Juni 2020, dihadiri Sekcam Mattiro Sompe, Babikamtibmas Mattiro Sompe, Kades Mattongang-tongan dan sejumlah tokoh masyarakat. Selain menjarin aspirasi, Hastan Mattanete juga bagi-bagi sarung dan sembako kepada masyarakat yang datang.

Wakil Ketua DPRD Pinrang, Ir.Syamsuri melaksanakan reses di Dusun Palita, Desa Padangloang, Kecamatan Patampanua.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD, Ahmad Jaya Baramuli, resesnya dilaksanakan di tiga titik yakni, Desa Kaliang, Desa Lampa dan Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua.

Sedangkan Reses A.Aan Nugraha pada tanggal 27 Juni 2020, di Kecamatan Duampanua.

Penyebab Dirut RSUD Daya Dinonaktifkan Pj Wali Kota

KabarMakassar.com — Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin secara resmi menonaktifkan Direktur Utama RSUD Daya, Dokter Ardin Sani dan menunjuk Drg. Hasni selalu pelaksana harian. Hasni sebelumnya menjabat Wakil Direktur Pelayanan Medik RSUD Daya.

Keputusan tegas ini diambil Rudy menyusul terjadinya pembiaran pengambilan jenazah berstatus Positif Covid-19 oleh keluarga nya pada hari Sabtu (27/6) di rumah sakit pemerintah tersebut.

Asisten Pemerintahan yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas Penegakan Disiplin Gugus Tugas Covid-19 Makassar, Sabri memberikan keterangan terkait keputusan ini di Rumah Jabatan Walikota Makassar, Selasa (30/6/2020).

“Keputusan ini diambil oleh Pak Wali setelah melalui pertimbangan yang matang, dimana protokol kesehatan yang berlaku hukumnya wajib untuk ditegakkan ditengah masyarakat. Apalagi saat ini pandemi Covid-19 di Makassar semakin hari semakin meningkat” ujar Sabri yang didampingi oleh Asisten II, Sittiara, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Naisya Tun Azikin, serta Kepala Bappeda, Andi Khadijah Iriani.

Menurut Sabri, kebijakan ini sebagai penegasan bahwa upaya mengambil jenazah yang berstatus positif Covid-19 itu sangat tidak di tolerir, sekalipun ada alasan-alasan teknis yang disampaikan oleh pihak keluarga bersangkutan.

“Apalagi pembiaran itu dilakukan oleh seorang Kepala Rumah Sakit Pemerintah yang notabene sebagai rumah sakit rujukan Covid-19, Ini tidak boleh terjadi dirumah sakit lain, baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta. Kita harus mengajarkan kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Jika dibiarkan, sama artinya jika pemerintah telah melonggarkan aturan-aturan yang telah di tetapkannya sendiri” katanya lagi.

Menyusul kejadian tersebut, Sabri mengingatkan kepada siapa saja, termasuk pimpinan OPD, camat atau lurah untuk serius melakukan penanganan Covid dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Siswa Lampa Toa Belajar di Bawah Kolong Rumah, Ini Kata Sekdis Pendidikan Pinrang

KabarMakassar.com — Sejumlah siswa yang ada di Lampa Toa, Kelurahan Lampa, Kecematan Duampanua, Kabupaten Pinrang, belajar di kolong rumah warga.

Hal itu terjadi karena tidak ada ketersediaan bangunan sekolah permanen. Walau demikian, para siswa di wilayah ini tetap semangat belajar.

Terkait hal itu, Sekertaris Dinas (Sekdis) Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, Muzakkir tidak menampik hal itu. Ia mengatakan selama ini peserta didik di Lampa Toa mengikuti kelas jauh dari sekolah induk di SD Inpres Tantu, Lampa.

“Iya ada kelas jauhnya di Lampa Toa, sekolah induk SD Inpres Tantu,” kata Muzakkir, Selasa (30/6).

Muzakkir mengatakan peserta didik di Lampa Toa itu belajar di gardu. Bahkan, kata dia, belajar di bawah kolong rumah warga. Menurutnya, ada guru yang mengajar di sana yakni guru honorer yang kini sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Ada gurunya, selalu ji naik mengajar di sana. Memang sekarang masih sementara belajar di kolong rumah,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya akan mengusulkan dan menyampaikan ke atasannya untuk pengadaan gedung permanen sekolah di Lampa Toa.

“Iye, akan saya sampaikan danteruskan ke Pak Kadis, untuk pengadaan gedung permanen di sana,” pungkasnya.

Dinas Pendidikan Makassar Pastikan Siap Laksanakan PPDB Daring

KabarMakassar.com — Dinas Pendidikan Kota Makassar memastikan persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 daring telah siap. Hal ini disampaikan oleh Pelaksa Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, A. Amalia Malik, Selasa (30/6).

“Alhamdulillah persiapan sudah final sudah finish tinggal kita menunggu tanggal 1 saja, semuanya sudah siap,” kata A. Amalia Malik.

Menurutnya PPDB yang dilakukan di Kota Makassar tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud). Meski, kata dia, untuk kuota penerimaan setiap jalur akan tetap berdasarkan pada kebijakan masing-masing daerah.

“Kita tetap mengacu pada Permendikbud bahwa disitu dikatakan untuk jalur zonasi minimal 50%. Itukan tergantung pada pemerintah daerah, kalau kita khusus untuk jalur zonasi itu untuk SD itu kita prioritaskan untuk sampai ke 80%, SMP itu 70% karena ada jalur prestasi untuk SMP sehingga ada pengurangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Lia–sapaan akrab A. Amalia Malik mengatakan jika PPDB secara daring tetap diberlakukan di wilayah kepulauan yang di Kota Makassar. Akan tetapi, kata dia, pihaknya tetap diberikan opsi lain jika terdapat kendala pada pelaksanaannya.

“Untuk di pulau juga kita tetap via daring tapi kalau misal sama sekali tidak ada jaringan maka bisa lakukan pendaftaran secara manual tetapi operator itu bisa memasukkan ke dalam aplikasi. Jadi semua tetap secara daring. Kalau memang sama sekali tidak ada jaringan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan PPDB Kota Makassar daring akan mulai dilaksanakan Rabu, (01/07) dengan jalur non zonasi hingga pada tanggal 04 Juni 2020. Sedangkan untuk jalur zonasi akan mulai dibuka pada 5 Juli 2020.

“Masyarakat dapat melakukan pendaftaran melalui website ppdb.makassar.go.id. untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses melalui website Dinas Pendidikan Kota Makassar di disdik.makassar.go.id.,” pungkasnya.

Sekda dan Kapolres Selayar Tanam Singkong dan Jagung di Bontomanai

KabarMakassar.com — Perintah Kabupaten (Pemkab) Selayar melaksanakan penanaman singkong, jagung dan tanaman holtikultura di Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai, Selayar, Selasa (30/6).

Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan nasional di Kabupaten Selayar yang selaras dengan kebijakan Kapolri tentang Kampung Tangguh Nusantara di Kebun Puncak Tana Doang Desa Bontomarannu.

Pada kesempatan itu, Sekda Sekayar, Marjani Sultan mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Kepulauan Selayar dalam memberi edukasi dan menjadi pelopor ketahanan pangan.

“Hari ini kita melaunching penanaman jagung, singkong dan tanaman hortikultura ditandai dengan penanaman secara simbolis bersama Pak Kapolres Selayar, AKBP Temmangnganro Machmud bersama Forkopimda Kabupaten Kepulauan Selayar,” kata Marjani Sultan.

Sementara itu, AKBP Temmangnganro Machmud mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung program pemerintah dan kebijakan Kapolri dengan memanfaatkan lahan tidur dan lahan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya kegiatan ini juga sejalan dengan program Polda Sulsel yang bernama Kampung Ewako “Boja Kale” yakni untuk bersama-sama stakeholder dan masyarakat menelola lahan perkebunan, pertanian dan kolam/karamba budidaya ikan.

“Ini bertujuan agar kita mendapatkan lumbung bahan makanan dan dapat bertahan, khususnya dalam masa pandemi covid-19,” kata AKBP Temmangnganro.

Ia berharap ke depan ada lahan perkebunan atau pertanian tingkat kabupaten 10 Ha, kecamatan 5 hektar, desa 3 hektar dan tiap dusun 1 hektar yang dikelola secara terpadu antara pemerintah.

“Ini bisa dikelola secara bersama-sama antara Polres dan masyarakat sehingga di Selayar ini secara merata ada sumber dan lumbung pangan,” pungkasnya.

Reaktif Covid-19, Tiga Penjual Emas Keliling di Selayar Dikarantina

KabarMakassar.com — Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Selayar menjemput tiga orang warga Jeneponto, di Kecamatan Pasilambena, Selayar, karena salah seorang diantaranya reaktif berdasarkan pemeriksaan rapid test oleh petugas medis puskesmas.

Tiga warga itu pun langsung menjalani karantina pada salah satu hotel yang ada di Kota Benteng, Selasa (30/6). Ketiganya adalah BDN (46), MN (42) dan HB (43). Mereka diketahui berprofesi sebagai pedagang emas keliling.

Juru Bicara GTPP Covid-19 Selayar, dr. Husaini, M. Kes. mengatakan, BDN bersama rekannya menyeberang dari Pelabuhan Bira pada 22 Juni 2020 lalu dengan kapal Fery KMP Balibo dengan tujuan Buranga Kecamatan Pasilambena.

Selanjutnya, kata dia, tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 wita tiba di Pelabuhan Kawau, kemudian dilakukan discreening pengukuran suhu tubuh oleh tim medis puskesmas dengan hasil 36.5

“Hasil rapid test di PKM Pasilambena reaktif. Selanjutnya bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan Pasilambena, kepolisian dan Kades Garaupa, untuk diisolasi di rumah jabatan Kades Garaupa,” kata dr. Husaini.

Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Selayar Ermansyah, mengatakan meski hanya satu orang dinyatakan reaktif tapi dua rekan lainnya juga harus dikarantina karena ketiganya sudah melakukan kontak secara terus-menerus.

“Ketiganya selalu bersama-sama dan harus kita karantina sambil menunggu pemeriksaan selanjutnya,” kata Ermansyah.

Ia mengatakan ketiganya akan dilakukan pemeriksaan lanjutan berupa Swab yang sampelnya akan dikirim ke Kota Makassar. Menurutnya, ketiga warga Jeneponto itu telah melakukan rapid test sebelum berangkat dan hasilnya non reaktif.

Akan tetapi, kata dia, setelah 10 hari pasca dikeluarkannya hasil rapid test itu, kembali dilakukan pemeriksaan ulang di Puskesmas Pasilambena dan salah seorang diantaranya reaktif.

“Tim kami telah melakukan penjemputan sejak tanggal 28 Juni lalu langsung ke Pasilambena dengan menggunakan satu armada ambulans, alhamdulillah hari ini sudah tiba kembali di Benteng. Jadi tiga orang warga Jeneponto ini sudah dikarantina di hotel,” pungkasnya.

KPK Minta Pemprov Buka Kantor di Stadion Mattoangin

KabarMakassar.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk menempatkan unit kerja terkait berkantor di kawasan stadion Mattoanging Makassar.

Ketua Satgas Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria mengatakan, Pemprov Sulsel harus menata, menertibkan semua aset termasuk Stadion Mattoangin, untuk itu kami minta Pemprov agar menempatkan unit kerja berkantor di Stadion tersebut.

Pernyataan Dian Patria, disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Akuntabilitas Percepatan Penanganan Covid 19 se Sulsel tahun 2020 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (30/6).

Rakor yang juga berlangsung secara virtual itu, diikuti Ketua Satgas Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria, Walikota, Bupati dan unsur Forkompinda kabupaten dan kota se-Sulsel.

Dian Patria menegaskan kepada Pemerintah Sulsel untuk menuntaskan Stadion Mattoanging.

“Kami di KPK minta Pemerintah Provinsi Sulsel untuk menempatkan unit kerja terkait berkantor di kawasan Stadion Mattoanging Makassar, untuk memudahkan pengawasan dan menuntaskan stadion kebanggaan Sulsel ini”, ungkap Dian. 

Dian menambahkan jika masih banyak juga fasilitas umum dan fasilitas sosial yang lain yang harus ditata dan tertibkan.

Lanjut Dian Patria, mengaku pandemi covid-19 memberi dampak langsung terhadap keuangan daerah karena dominan anggaran dimamfaatkan kesana sementara penerimaan pajak berkurang. 

“Pandemi Covid 19 pasti memberi dampak langsung terhadap keuangan daerah karena pemotongan anggaran di daerah sampai 50 persen, serta penerimaan dari pajak berkurang sehingga berpangaruh pada kegiatan pemerintah di daerah”, pungkasnya.

Pada kesempatan itu juga dilakukan MoU antara Kejaksaan Tinggi Sulsel dengan Pemerintah Provinsi Sulsel tentang Penanganan Kasus Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Rakor Pengawasan Daerah Akuntabilitas Percepatan Penanganan Covid 19 se-Sulsel yang dibuka Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah itu dihadiri Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Andi Sumangerukka, Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe, Kajati Sulsel Dr Firdaus Dewilmar, Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Arman Sahri Harahap, dan Sekprov Sulsel Dr Abdul Hayat Gani.

Presiden: Kelola Krisis dengan Hati-hati

KabarMakassar.com — Ancaman pandemi virus korona atau Covid-19 di Indonesia masih belum berakhir, ditandai dengan kondisi yang masih berubah-ubah dan dinamis. Di sisi kesehatan, diperlukan upaya bersama untuk menjaga agar jangan sampai muncul gelombang kedua. Namun demikian, yang dihadapi sekarang ini bukan hanya krisis kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan terkait penanganan Covid-19 di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah, Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, pada Selasa, 30 Juni 2020. Acara ini juga dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah melalui video konferensi.

“Saya titip yang kita hadapi ini adalah bukan hanya urusan krisis kesehatan, tapi juga masalah ekonomi, krisis ekonomi. Karena kalau kita lihat sekarang ini yang namanya demand terganggu, suplai terganggu, produksi terganggu. Pada kuartal yang pertama kita masih tumbuh, keadaan normal kita di atas 5 (persen), tapi kuartal pertama kita masih bisa tumbuh 2,97 (persen). Tetapi di kuartal kedua kita sangat khawatir bahwa kita sudah berada di posisi minus pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Presiden.

Untuk itu, Presiden mewanti-wanti jajaran pemerintahan di daerah supaya berhati-hati dalam mengelola pandemi sehingga urusan kesehatan dan ekonomi bisa berjalan beriringan. Presiden meminta agar daerah tidak membuka ekonomi tanpa ada sebuah kendali yang baik di bidang kesehatannya.

“Jangan sampai melonggarkan tanpa sebuah kendali rem sehingga mungkin ekonominya bagus, tapi Covid-nya juga naik. Bukan itu yang kita inginkan. Covid-nya terkendali, tetapi ekonominya juga tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Namun, Kepala Negara menyadari bahwa hal tersebut bukanlah perkara mudah dan dialami oleh semua negara di dunia. Menurut Presiden, dari data yang diterimanya, ekonomi global pada tahun 2020 diperkirakan akan mengalami kontraksi dan tumbuh negatif.

“Oleh sebab itu, kalau kita bisa mengatur, mengelola gas dan rem antara Covid, antara kesehatan dan ekonomi, inilah yang kita harapkan. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya, bukan hanya gubernur, bupati, dan wali kota, tetapi jajaran Forkompinda, TNI, Polri, seluruh gugus tugas agar betul-betul menjaga agar itu bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.

Turut mendampingi Presiden saat meninjau Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah antara lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen.

Ini Janji PLN dan PUPR Pinrang Untuk Warga Lampa Toa

KabarMakassar.com — Daerah Lampa Toa, Kelurahan Lampa, Kecematan Duampanua, Pinrang, sejauh ini belum dialiri listrik. Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pinrang, berjanji dan berkomitmen akan melakukan pembangunan listrik wilayah itu.

Hal itu disampaikan langsung oleh Manager PLN UP3 Pinrang, Rizky Ardiana saat dikonfirmasi melalui pesan via WhatsApp. Ia berkomitmen akan melistrikan semua masyarakat, khususnya di daerah Lampa Toa.

“Kami dari PLN berkomitmen untuk melistriki semua masyarakat,” kata Rizky kepada KabarMakassar.com, Selasa (30/6).

Rizky menyebut pihaknya sudah mengusulkan pembangunan listrik di Lampa Toa. Hanya saja kata dia, agak melambat dikarenakan saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19 serta akses menuju ke lokasi tersebut masih terkendala.

“Namun jika saat ini belum berlistrik. dikarenakan butuh infrastruktur untuk ke lokasi. Sudah kami usulkan untuk pembangunannya,” ujarnya.

Senada dengan Humas PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sulselrabar, Eko Wahyu Prasongko mengemukakan bahwa kendalanya cuman masalah infrastruktur jalanan yang masih sulit kita akses ke daerah tersebut, namun pihaknya akan terus memantau dan melakukan survey ulang.

“Insya Allah, yang jelas sudah masuk perencanaan teman-teman PLN Pinrang, mudah-mudahan bisa segera di survey lagi,” ujar Eko.

Terpisah, Sekertaris Dinas PUPR Kabupaten Pinrang, Awaluddin Maramat mengatakan, pihaknya sudah melakukan survey di lokasi jalan tersebut, karena memang medan yang cukup sulit dan membutuhkan alat berat untuk mengerjakan jalan tersebut.

“Kita sudah cek lokasi dan ternyata memang harus menggunakan alat berat (excavator) pengerjaannya,” kata Awaluddin.

Ia menyebut dua alat berat jenis excavator milik Dinas PUPR sementara dioprasikan dan stand by di daerah pegunungan rawan bencana longsor di kecematan Lembang, Pinrang. Sehingga itu yang menjadi kendala, kita sudah coba meminjam alat berat ke dinas lain ternyata masih dipake juga.

“Karena kondisi saat ini. Yang jelas akan diupayakan itu, mudah-mudahan tidak ada kendala,” terangnya.

Kalau memang kondisi belum memungkinkan untuk dikerjakan saat ini, Ia akan mengusulkan dan menganggarkan di tahun yang akan datang.

“Ada mekanisme. Inya Allah, kita akan angarkan tahun depan pengerjaannya,” tutup Awaluddin.

SK Bebas Covid-19 Makassar Diberlakukan, Ini Alasannya

KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar merancang wacana penerapan penggunaan Surat Keterangan Bebas Covid-19 bagi masyarakat yang hendak masuk ke Kota Makassar dan keluar kota. Kebijakan ini menurut penjabat Walikota Makassar Rudy Djamaluddin bertujuan untuk menekan angka penularan Covid-19 di kota Makassar maupun di luar kota Makassar.

“Begini intinya tujuannya adalah bagaimana untuk menekan mempersempit ruang gerak covid, kalau penyebaran tidak kita batasi kita sempitkan jangan harap ini bisa terkendali” ungkapnya Selasa, (30/6).

Ia menambahkan upaya pengintrvensian yang dilakukan di kota Makassar ini adalah semata-mata untuk kepentingan Masyarakat apalagi kota Makassar adalah ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi episentrum.

“Makassar ini adalah ibukota provinsi Sulawesi Selatan kalau Makassar selesai Covidnya 80% persoalan kasus covid selesai. Nah kalau kita tidak batasi orang daerah-daerah yang sudah bagus katakanlah Soppeng yang hijau datang ke Makassar sehat bergaul pulang sakit nah yang begini harus kita kendalikan tetapi tidak boleh melarang orang karena tidak boleh juga ekonomi berhenti,” tambahnya.

Rudy mengaku sampai saat ini pemerintah kota Makassar beserta seluruh SKPD terkait masih terus melakukan koordinasi dan menggodok mengenai langkah yang akan di ambil untuk penerapan dari kebijakan ini nantinya.

“Ini lagi kita godok saya sudah meminta ambil yang paling tidak membebani masyarakat begitu intinya” jelasnya.

Sebelumnya, PJ Walikota Makassar memastikan tidak ada pembayaran dalam perolehan surat Keterangan Bebas Covid-19 ini nantinya.

“Pembayaran tidak ada, siapa yang kasi isu lagi itu. Tetap gratis, kita tidak ada bayar bayaran di sini,”tegasnya.

Sementara itu, juru bicara (Jubir) Gugus Tugas Penangana Covid-19 Kota Makassar Ismail Hajiali mengungkapkan wacana penerapan Surat Keterangan Bebas Covid-19 bagi masyarakat yang akan keluar masuk ke kota Makassar ini mengacu pada surat edaran Gugus Tugas Penanganan Covid Nasional No. 7 Tahun 2020.

“Ini sudah diberlakukan tapi pembatasannya itu masih diberlakukan di angkutan umum udara dan angkutan umum laut yah kalau di Jawa ada kereta api, juga di darat dimana diatur bahwa syarat-syarat orang melakukan perjalanan apakah dia antar kota antar kabupaten apakah antar provinsi itu harus dibuat Surat keterangan yang namanya bebas covid dan itu menjadi persyaratan kalau kita mau membeli tiket atau ditempat pembelian tiket pasti akan diminta ada surat keterangan nya” jelasnya.

Sementara terkait apakah nantinya ini akan digratiskan untuk bisa memperoleh surat keterangan ini, ia mengungkapkan jika hanya Masyarakat yang pernah kontak dengan pasien COVid yang akan di Biayai oleh negara.


“Kalau bapak harus dirapid test karena tadi pengakuannya pernah berinteraksi sama seseorang yang terpapar covid negara jamin selamatkan orang supaya tidak terjadi carier tapi kalau bapak urusan pribadi . Nah itu kembali lagi ke masing-masing,” tuturnya.

Penerapan aturan penggunaan Surat keterangan Bebas Covid bagi masyarakat luar kota Makassar yang akan masuk ke kota Makassar dan bagi masyarakat yang dari kota Makassar yang akan keluar kota Makassar nantinya akan tertuang dalam peraturan walikota (Perwali) yang baru menggantikan Perwali Noomor 31 yang lalu.