Bantuan Sembako untuk Warga Terdampak Covid-19 di Bantaeng Mulai Disalurkan

KabarMakassar.com — Pemerintah Kabupaten Bantaeng bersama sejumlah unsur Forkopimda Bantaeng terus bergerak untuk penanganan dan mencegah penyebaran Covid-19 di Bantaeng.

Kapolres Bantaeng, Dandim 1410, dan Asisten I yang mewakili Bupati Bantaeng turun langsung mendatangi sejumlah titik yang terdeteksi terdapat Orang Dalam Pemantauan (ODP), untuk diberikan bantuan sembako dan masker.

Setidaknya ada 7 tempat yang dikunjungi untuk diberikan bantuan sembakao, Sabtu (4/4). 2 titik di Dusun Bunga Biraeng, Desa Lumpangang, wilayah Puskesmas Kassi-kassi, dan 5 titik di wilayah kerja Puskesmas Dampang, yaitu di Gantarangkeke, Dampang, Lembang Galung, Ujung Pangi dan Palanjong.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng, dr. Ihsan mengatakan, masker diberikan sebanyak dua lembar kepada masing-masing anggota keluarga yang dinyatakan ODP.

Ihsan yang juga ikut turun langsung mengunjungi warga yang berstatus ODP, menerangkan tata cara isolasi mandiri kepada orang yang dipantau dan keluarganya.

“Setiap orang dapat 2 lembar masker. Setiap hari diganti maskernya dengan yang bersih. Satu dipakai satu lagi dicuci bila selesai digunakan. Tinggal terpisah ki’ dulu selama masa pemantauan,” terang Ihsan kepada pihak keluarga ODP.

Ihsan berharap, bantuan sembako ini akan membantu meringankan beban mereka selama menjalani masa isolasi mandiri.

“Masa isolasi mandiri itu selama 14 hari sejak kepulangan dari daerah terjangkit Covid-19,” tambah Ihsan.

Selain di tujuh tempat tadi, pembagian paket sembako juga dilakukan secara serentak di berbagai wilayah Puskesmas dengan persebaran: Bissappu 13 paket; Sinoa 6 paket; Loka 2 paket; Labbo 2 paket; Ulugalung 4 paket; Baruga 3 paket; dengan total yang dibagi hari ini sebanyak 37 paket.

Perlu Dipahami, Begini Protokol Penangan Jenazah Pasien Covid-19

KabarMakassar.com — Ketengangan antara keluarga pasien dengan petugas keamanan dan Tim Gugus Tugas Covid-19 yang bertugas melakukan penanganan (pemulasaran hingga pemakaman) jenazah pasien Covid-19, masih saja terjadi.

Terbaru, keluarga salah satu pasien berstatus PDP (pasien dalam pengawasan) yang meninggal dunia di RS Stella Maris Makassar, Sabtu (4/4) sempat beradu tegang dengan petugas yang berjaga disana.

Penyebabnya, pihak keluarga pasien memaksa membawa pulang jenazah untuk dilakukan pemulasaran dan dikebumikan sendiri, dengan alasan pasien yang meninggal tersebut masih berstatus PDP dan belum positif terinfeksi Covid-19.

Namun sesuai SOP dan protokol kesehatan yang ada, penanganan jenazah pasien Covid-19 tetap dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk (Satgas Covid-19) dan dimakamkan di pemakaman khusus korban Covid-19 di Samata, Kabupaten Gowa.

Setelah diberi penjelasan dan edukasi terkait penanganan pasien Covid-19, akhirnya pihak keluarga pasien bisa menerima SOP yang diterapkan oleh petugas dari Tim Satgas Covid-19.

Penjabat Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb mengatakan, hal-hal semacam ini terjadi akibat kurangnya pengetahuan masyarakat terkait informasi penanganan korban Covid-19 yang meninggal dunia.

“Memang masih ada yang kurang paham bahwa selama belum ada hasil dari lab (positif atau negatif), semua pasien Covid-19 yang berstatus ODP dan PDP itu jika meninggal penaganan atau perlakuannya sama dengan pasien positif. Sementara yang dipahami masyarakat, kalau belum ada hasil positif, maka dia bukan pasien Covid-19,” kata Iqbal.

Untuk menghindari kejadian seperti ini kembali terulang, Iqbal mengaku telah melakukan koordinasi dengan suluruh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di tingkat kecamatan yang ada di Kota Makassar untuk lebih intens memberi eukasi kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.

“Tadi saya instruksikan lagi supaya gugus tugas di tingkat kecamatan itu melibatkan seluruh komponen sampai pada Bhabinkamtibmas, Babinsa dan tokoh-tokoh agama untuk mengedukasi masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Husni Thamrin pada Selasa (31/3 lalu telah menjelaskan, jika seorang pasien berstatus PDP meningal dunia sebelum ada hasil dari Laboratorium yang menyatakan bahwa si pasien tersebut negatif Covid-19, maka proses pemulasaran hingga pemakamannya dilakukan sesuai standar penanganan jenazah pasien positif Covid-19.

“Selama belum ada hasil lab yang menyatakan dia negatif, maka penanganannya (pemulasaran dan pemakamannya) dilakukan seperti penanganan jenazah pasien positif. Itu sesuai standar WHO (badan kesehatan dunia),” kata Husni melalui video canference, Selasa (31/3) lalu.

Husni juga meminta masyarakat untuk tidak menolak pemakaman jenazah korban Covid-19. Ia memastikan, sebelum dibawa ke pemakaman, semua jenazah pasien Covid-19 dalam kondisi yang sudah steril dan tidak akan menularkan virus.

“Jenazah tersebut ketika dibungkus oleh petugas dan pihak rumah sakit sudah dalam kondisi steril, sudah disemprot, sudah dibungkus plastik. Setelah itu, baru dimasukkan dalam peti. Petinya juga sebelum dipaku, itu dilem. Nah setelah itu dikuburkan. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan,” ujarnya.

Menurut Husni, yang seharusnya perlu ditakutkan masyarakat adalah jika ada pasien Covid-19 meninggal dalam status PDP, kemudian tidak diperlakukan layaknya pasien positif Covid-19.

“Sebenarnya ini tidak perlu ada penolakan. Masyarakat harus diberi pemahaman. Pasien Covid-19 yang dinyatakan meninggal dunia sudah dilakukan pemulasaran yang sesuai standar WHO, bahkan sampai pada pengantaran serta pemakaman,” pungkasnya.

IDI Makassar Desak Pemerintah Penuhi Kebutuhan APD Tenaga Medis

KabarMakassar.com — Seorang dokter spesialis telinga hidung dan tenggorokan (THT) di Makassar yang diduga terpapar Virus Corona (Covid-19) dan berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dikabarkan meninggal dunia Sabtu (4/4) dini hari tadi.

Humas Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Makassar, dr Wachyudi Muchsin yang dikonfirmasi, membenarkan kabar tersebut.

“Iya benar, beliau adalah dr. Bernedette Albertine Fransisca,” ungkapnya.

Menurut Wachyudi, berdasarkan informasi yang diperolehnya, dr. Bernedette sebelumnya sempat menangani pasien dengan gejala sakit pada tenggorokan, yang merupakan salah satu gejala infeksi Covid-19.

“Sempat dirawat di RS Awal Bros Makassar, dan kemudian di rujuk ke RS Wahidin Sudirohusodo. Di RS Wahidin beliau menghembuskan napas terakhirnya saat menjalani perawatan,” terangnya.

Wachyudi berharap, peristiwa ini menjadi perhatian pemerintah agar dapat memenuhi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis.

Apalagi, kata dia, hal ini juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya tenaga medis yang menjadi korban dalam menangani dan merawat pasien terpapar Covid-19.

“Seperti yang sering IDI Makassar tekankan, bahwa pemerintah harus segera mungkin untuk bisa memenuhi APD bagi dokter dan paramedis. Karena kalau begini terus (minim APD) kematian dokter akan terus bertambah,” ucapnya.

Tak hanya itu, Wachyudi juga mengungkapkan, selain keterbatasan APD, faktor lain yang juga menyebabkan banyaknya dokter dan tenaga medis meninggal dan terpapar Covid-19 adalah kurangnya keterbukaan dari pasien.

“Banyak pasien yang tidak jujur kalau pernah bepergian ke daerah pandemi Covid-19 atau pernah bersentuhan dengan pasien Covid-19. Mereka datang ke Puskesmas atau RS dengan diagnosa bukan Covid-19, padahal sebenarnya Covid-19. Akhirnya dokter kena juga karena ke tidak terbukanya pasien,” ujarnya.

Meski begitu, Wachyudi juga memahami bahwa sebagian masyarakat melakukan hal itu lebih disebabkan karena ketidakpahaman masyarakat.

“Ada beberapa hal, diantaranya ketidakpahaman masyarakat ditambah juga faktor keras kepala. Sehingga banyak PDP atau ada stigma masyarakat bahwa Covid-19 ini aib. Padahal kan tidak seperti itu, semua orang bisa kena kalau tidak berhati-hati dan tidak menerapkan pola hidup bersih dan sehat,” tutupnya.

Penundaan Pilkada Serentak 2020 Tinggal Menunggu Perppu

KabarMakassar.com — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang sedianya digelar pada September mendatang hampir dipastikan bakal ditunda pelaksanaannya akibat wabah Virus Corona (Covid-19).

Keputusan itu saat ini hanya tinggal menunggu terbitnya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang penundaan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan di 270 daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) tersebut.

Komisioner KPU Sulsel, Uslimin mengaku, pihaknya belum menerima surat maupun pemberitahuan dari KPU RI terkait hasil rapat antara penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR RI, membahas penundaan jadwal pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini, yang telah dilakukan baru-baru ini.

Meski begitu, kata dia, jika melihat kondisi saat ini, penundaan pelaksanaan Pilkada serentak ini sepertinya bakal terjadi.

“Kami belum ada atau menerima pemberitahuan hasil rapat Komisi II DPR RI dengan pnyelenggara pemilu. Tapi yang kami tahu, 31 Maret kemarin itu KPU RI sudah bersurat ke presiden terkait rencana penundaan Pemilu. Mungkin tinggal menunggu Perppu-nya saja,” kata Uslimin dalam sebuah diskusi online bertajuk ‘Pilkada Serentak Ditunda Karena Corona’ yang digelar KabarMakassar.com, Sabtu (4/4).

Apalagi, lanjut Uslimin, sejauh ini KPU RI telah mengeluarkan tiga Surat Keputusan (SK) terkait situasi pandemi Covid-19, yang isinya tentang penundaan sejumlah tahapan pelaksanaan Pilkada 2020.

“SK itu tentang penundaan sejumlah tahapan. Mulai dari pelantikan dan masa kerja PPS, penundaan verifikasi persyaratan calon perseorangan, penundaan pembentukan PPDP, penundaan pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, sampai cut-off(penghentian) penggunaan anggaran Pilkada,” terangnya.

“Kalau ada PPS yang sudah terlanjur dilantik, itu juga dinonaktifkan. Seperti di dua kecamatan yang ada di Selayar, PPS-nya itu sudah dilantik, tapi dinonaktifkan kembali,” sambungnya.

Kalaupun nantinya situasi Covid-19 ini berakhir, lanjut Uslimin, proses untuk kembali memulai tahapan Pilkada tak semudah yang dibayangkan. banyak hal yang bisa jadi harus kembali dimulai dari awal.

“Faktor psikologis masyarakat maupun panitia ad hoc yang sudah ada itu tentu sangat berpengaruh. Bisa jadi ada yang mengundurkan diri dan lain sebagainya yang membuat kita harus melakukan rekrutmen ulang,” ucapnya.

Ince Langke Usulkan Pilkada Lewat DPRD

Menyikapi penundaan Pilkada serentak 2020 ini, Legislator DPRD Sulsel, Ince Langke mengatakan, keputusan tersebut (menunda pelaksanaan Pilkada) memang menjadi salah satu opsi terbaik dalam menyikapi kondisi bangsa Indonesia yang saat ini sedang terpuruk. Terebih, semua energi bangsa diarahkan untuk penanganan Covid-19.

Hanya saja, kata dia, penundaan pelaksanaan Pilkada ini juga akan mengakibatkan terjadinya stagnansi pemerintahan di sejumlah daerah (kabupaten/kota) yang seharusnya menggelar Pilkada sesuai jadwal.

“Ada caretaker atau pelaksana tugas, tapi pengalaman menunjukkan itu tidak maksimal. Selain kewenangan terbatas, banyak hal lain yang juga tidak maksimal kalau hanya caretaker. Dan itu kan mengganggu pelayanan masyarakat,” kata Ince.

Olehnya itu, Ince secara pribadi mengajak semua elemen maupun stakeholder terkait untuk berpikir realistis dan rasional dalam menyikapi kondisi bangsa saat ini, sekaligus menjadikannya sebagai momentum untuk kembali ke jalur demokrasi Indonesia yang sesungguhnya, yaitu demokrasi pancasila sesuai dengan sila keempat.

“Di dalam Undang-undang Dasar (UUD) kita itu tidak dikatakan pemilihan langsung, tapi dikatakan dilakukan secara demokratis. Dan demokrasi yang kita pilih dan disepakati oleh pendiri bangsa ini adalah demokrasi pancasila, bukan demokrasi liberal. Demokrasi pancasila itu sesuai sila keempat adalah perwakilan. Jadi cukup mi pemilihan di DPRD, karena DPRD juga kan dipilih oleh rakyat. Nanti DPRD yang memilih kepala daerah. Itu esensinya demokrasi pancasila,” ujar politisi asal Kabupaten Kepulauan Selayar itu.

“Tapi selama ini karena kita mau sok-sokan dibilang demokrasi, kita pilih demokrasi barat yang tidak sesuai dengan akar budaya kita. Kalau ada yang bilang Pilkada lewat DPRD, maka orang itu dianggap tidak demokratis. Padahal itu demokrasi sesungguhnya untuk Indonesia,” sambungnya.

Selain itu, lanjut Ince, ada beberapa hal yang juga bisa dijadikan pertimbangan untuk kembali ke jalur demokrasi pancasila dengan mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung ke pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

“Kalau pilkada langsung itu membutuhkan uang banyak. Ratusan triliun itu uang negara habis disitu. Padahal kalau mudahan cepat selesai ini wabah, kan dibutuhkan anggaran yang besar untuk merecovery keadaan, utamanya ekonomi. Daripada ratusan triliun uang negara ini habis dipakai jor-joran untuk pilkada, lebih baik dipakai untuk menyelesaikan persoalan bangsa, merecovery kondisi perekonomian,” ucapnya.

“Makanya saya mengajak orang untuk berpikir realistis dan rasional. Pemilihan langsung seperti sekarang ini menguras enegri, anggran, dan tidak ada jaminan pemimpin yang dihasilkan itu pemimpin terbaik. Banyak yang bermasalah. Sementara kalau pemilihan lewat DPRD baik waktu, anggaran dan energi, semuanya bisa dipangkas dan dihemat,” tambahnya.

Sementara, Pengamat Politik Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Luhur Andi Priyanto mengatakan, meski dalam politik tidak ada hal yang tak bisa berubah, namun ia mengaku kurang setuju dengan ide dari Ince Langke yang mengusulkan agar Pilkada dikembalikan ke sistem pemilihan melalui DPRD.

“Memang pemilihan langsung itu juga masih ada kekurangannya, tapi setidaknya disitu rakyat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi langsung. Lagi pula, tidak ada jaminan juga pemilu lewat DPRD itu hasilnya bisa lebih baik. Bayangkan saja betapa brutal dan pragmatisnya Pileg kemarin. Kepercayaan publik ke DPR juga saat ini masih rendah,” kata Luhur.

Yang terpenting untuk dipikirkan saat ini, kata dia, bukanlah mau mengganti sistem pemilihan langsung kembali sistem pemilihan melalui DPRD, tapi lebih kepada dampak dari penundaan Pilkada serentak 2020 terhadap tata kelola pemerintahan dan stabilisasi jalannya pelayanan publik.

“Otomatis masa jabatan caretaker yang nantinya mengisi kekosongan itu akan panjang. Sementara caretaker itu kewenangannya terbatas. Jangan sampai ini mengganggu tata kelola pemerintahan di daerah. Contohnya seperti di Makassar, sudah banyak masalah yang terjadi selama dijabat oleh Pj walikota,” ujarnya.

“Kepemimpinann transisi itu legitimasinya lemah. Tapi saya tidak menyalahkan person atau penjabatnya, karena memang sistem yang ada seperti itu. Ruang yang diberikan kepada caretaker itu sangat terbatas,” sambungnya.

Olehnya itu, lanjut Luhur, perlu dipikirkan mulai saat ini, bagaimana agar nantinya pejabat yang ditunjuk sebagai caretaker bisa benar-benar menjalankan fungsinya menjaga tata kelola dan roda pemerintahan tetap berjalan normal selama masa transisi.

“Cukup lah Makassar saja yang kondisinya bisa sama-sama kita lihat sendiri. Ini harus jadi pelajaran dan bahan evaluasi agar nantinya tidak terjadi di daerah-daerah lainnya di Sulsel,” pungkasnya.

Ketum PSSI Tegaskan, Kasus Saddil akan Diproses Sesuai Undang Undang

KabarMakassar.com — Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Saddil Ramdani ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengroyokan seorang warga di Kendari. Hal ini pun membuat Ketua PSSI, Mochamad Iriawan ikut berkomentar.

Ia menegaskan jika prinsip persamaan di hadapan hukum itu berlaku bagi semua warga negara Indonesia berdasarkan pasal 27 UUD 1945.

“Pada pasal itu jelas bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,” kata Mochamad Iriawan, Sabtu (4/4).

Pria yang biasa disapa Iwan Bule’ itu mengatakan jika kasus Saddil menjadi pembelajaran berharga agar hal serupa tidak terulang lagi kepada para pemain Timnas yang lain.

“Terlebih lagi, seorang pemain Timnas harus menjadi contoh dan teladan bagi pesepakbola lain dan masyarakat secara luas,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kasatreskrim Polres Kendari, Muhammad Sofyan Rosyidi membenarkan pembaruan status atas nama Saddil sudah naik dari penyelidikan ke tingkat penyidikan sebagai tersangka.

Pada 28 Maret 2020 lalu, Saddil Ramdani dilaporkan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kendari melalui laporan yang tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: STPL/109/III/2020.

Saddil disangka melakukan penganiayaan kepada korban atas nama Irwan (25 tahun) di Jalan Chairil Anwar, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, sekitar pukul 18.30 WITA, Jumat (27/3).

Pelatih Timnas Berikan Bantuan APD ke RS Pelni

KabarMakassar.com — Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae Yong memberikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) ke Rumah Sakit Pelni yang tak lain merupakan salah satu rumah sakit rujukan Covid-19.

Bantuan APD secara simbolis diserahkan langsung oleh pelatih asal Korea Selatan itu di RS Pelni, Petamburan, Jakarta Barat. Adapun total sumbangan yang diberikan senilai 20.000 dollar AS.

Terkait hal itu, Shin Tae Yong mengatakan jika bantuan itu diberikan sebagai bentuk bentuk keprihatinannya terhadap penyebaran Covid-19 di Indonesia.

“Kami ikut prihatin dengan situasi yang terjadi saat ini. Covid-19 telah menyebar secara global, termasuk di Indonesia. Kita harus bersatu dan berjuang bersama,” kata Shin Tae Yong, Sabtu (4/4).

Shin berharap sumbangan tersebut dapat bermanfaat. Menurutnya, tim dokter dan petugas kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan dan panggulangan Covid-19.

“Terima kasih atas dedikasi mereka. Kita harus mendukung mereka,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan tim penangulangan Covid-19 RS Pelni, Agus Manurung mengaku apresiasi atas bantuan pelatih Timnas dan PSSI. “Tentu bantuan ini sangat bermanfaat dan kami butuhkan,” kata Agus.

Untuk diketahui, RS Pelni secara resmi menjadi rumah sakit rujukan Covid-19 sejak 16 Maret 2020. RS Pelni secara khusus menyediakan 100 tempat tidur untuk pasien Covid-19 dan rencana akan dilakukan penambahan kapasitas.

Pasien Covid-19 Asal Bulukumba Dinyatakan Sembuh

KabarMakassar.com — Salah seorang pasien positif Covid-19 asal Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Bulukumba, Sulsel berinisial NS hari ini dinyatakan telah sembuh.

Rencananya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bulukumba akan menjemput secara langsung NS di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar, Sabtu (4/4/).

Terkait hal itu, Satgas Gugus Covid-19 Bulukumba, Daud Kahal mebenarkan kabar baik tersebut. Daud mengatakan jika pasien yang sempat dinyatakan positif Covid-19 dan dirawat di RSUP Wahidin Makassar itu dinyatakan sembuh.

“Iya benar salah satu warga Bulukumba yang sebelumnya positif Covid-19 dinyatakan sembuh,” kata Daud.

Kepala Dinas Kominfo Bulukumba menjelaskan bahwa RSUP Dr. Wahidin saat ini telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Bulukumba agar segera dilakukan penjemputan terhadap NS.

Ia mengaku pihaknya juga sudah melakukan kordinasi dengan pemerintah tempat dimana NS tinggal agar tidak ada gejolak atau keributan dan penolakan terhadap pasien di Desa Bontomasila.

“Kami akan terlebih dahulu melakukan upaya dan pendekatan serta sosialisasi kepada masyarakat setempat agar tak ada penolakan. Dan sebelum masuk rumah nantinya, akan dilakukan penyemprotan cairan disinfektan agar steril,” pungkasnya.

1 Pasien Positif dan 2 PDP di Pinrang Lakukan Isolasi Mandiri

KabarMakassar.com — Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Dyah Puspita Dewi,menyampaikan update data jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Pinrang, Sabtu (4/4).

Menurut Dewi, Hingga pukul 07:30 WITA, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif terinfeksi Covid-19 totalnya ssebanyak 2 orang. Dari jumlah tersebut, 1 orang yang dirawat di RSUD Andi Makkasau Parepare sudah dinyatakan sembuh dan dipulangkan ke rumahnya pada Jumat (3/4) kemarin. Sementara 1 lainnya melakukan isolasi mandiri di rumah.

“Dia (pasien positif Covid-19) isolasi mandiri, karena tidak ada gejala apapun. Bahkan tidak merasakan sakit,” kata Dewi kepada Kabarmakassar.com, Sabtu (4/4) siang.

Dewi menjelaskan, sesuai protap yang ada, hal itu (isolasi mandiri) memang dimungkinkan bila si pasien bisa disiplin dan benar-benar tidak keluar rumah dan tidak menerima kunjungan selain komunikasi dengan Tim Gerak Cepat (TGC) dari Dinas Kesehatan untuk menyampaikan keluhan atau pemberian vitamin.

“Mereka yang isolasi mandiri itu sebelumnya telah membuat pernyataan bahwa mereka mau menepati aturan, ya isolasi mandiri,” terangnya.

Lebih jauh Dewi menyampaikan, untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di kabupaten Pinrang jumlahnya ada sebanyak 3 orang. 1 dirawat di RSUD Lasinrang Pinrang, dan 2 lainnya isolasi mandiri.

“PDP 3 orang sudah diambil spesimennya. 1 orang dirawat di RSUD Lasinrang, 2 orang isolasi mandiri. Mereka juga sudah membuat pernyataan. Mereka solasi mandiri karena tanpa gejala atau sakit. Tapi mereka tetap dalam pengawasan Dinas Kesehatan,” ujarnya.

Sementara untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Kabupaten Pinrang jumlahnya ada sebanyak 7 orang, dan semuanya masih dalam proses pemantauan.

“Sedangkan untuk Orang Tanpa Gejala (OTG) atau orang dalam risiko ada sebanyak 731 orang. 502 orang diantaranya masih dalam proses pengamatan, dan 229 orang lainnya selesai pengamatan,” tutupnya.

Dinyatakan Sembuh, Ini Permintaan Prof. Idrus untuk Pasien Covid-19

KabarMakassar.com — Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) periode 2006 – 2010 dan 2010 – 2014, Prof. Idrus Paturusi, menjadi salah satu pasien positif Covid-19 di Sulsel yang dinyatakan sembuh.

Melalui rekaman video berdurasi 24 menit, Prof. Idrus meminta seluruh pihak termasuk pasien bisa bersikap terbuka dan berbesar hati menghadapi wabah Virus Corona (Covid-19) ini.

Menurut Prof. Idrus, keterbukaan dan kebesaran hati para pasien yang terpapar virus ini untuk mengungkapkannya ke publik menjadi sesuatu yang sangat penting untuk bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Dampak dari keterbukaan para pasien Covid-19 ini akan sangat besar dalam memutus rantai penyebaran virus tersebut,” kata Prof. Idrus dalam rekaman video tersebut.

Prof. Idrus mencontohkan seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gowa, yang bisa bertindak cepat dalam dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 di wilayahnya. Dimana salah satu faktor pendukungnya adalah keterbukaan dirinya menyampaikan ke pemerintah dan publik bahwa statusnya sebagai seseorang yang telah dinyatakan positif terinfeksi Covid-19.

“Alhamdulillah, saya melihat kesigapan tim dari Sulawesi Selatan dan saya kira cukup bagus, utamanya tim dari Pemkab Gowa. Sebelum saya dinyatakan menderita virus, mereka tahu bahwa saya di kebun. Mereka datang menyemprot rumah, kemudian memeriksa orang-orang yang diperkirakan melakukan kontak dengan saya. Ini adalah tindakan yang saya kira luar biasa,” ujarnya.

Sekadar diketahui, dalam video yang beredar tersebut, Prof. Idrus juga banyak bercerita bagaimana ia melawan Covid-19 hingga akhirnya ia dinyatakan sembuh.

Prof. Idrus Apresiasi Kesigapan Pemkab Gowa Tangani Covid-19

KabarMakassar.com — Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) periode 2006 – 2010 dan 2010 – 2014, Prof. Idrus Paturusi, menjadi salah satu pasien positif Covid-19 di Sulsel yang dinyatakan sembuh.

Melalui rekaman video berdurasi 24 menit yang beredar, Prof. Idrus mengatakan, tim penanggulangan Covid-19 Sulsel telah bekerja sangat baik. Bahkan, ia mengapresiasi secara khusus kesigapan tim dari Peemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 ini.

“Alhamdulillah, saya melihat kesigapan tim dari Sulawesi Selatan dan saya kira cukup bagus, utamanya tim dari Pemkab Gowa,” ungkapnya, dalam video berdurasi 24 menit yang beredar.

Pasalnya, kata dia, tim dari Pemkab Gowa bertindak cepat melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi yang pernah dikunjunginya di wilayah Kabupaten Gowa, sebelum ia dinyatakan positif terinfeksi Covid-19.

“Sebelum saya dinyatakan menderita virus, mereka tahu bahwa saya di kebun. Mereka datang menyemprot rumah, kemudian memeriksa orang-orang yang diperkirakan melakukan kontak dengan saya. Ini adalah tindakan yang saya kira luar biasa,” ujarnya.

Menurut Prof. Idrus, langkah pencegahan itu juga tentunya bisa dilakukan oleh pemerintah karena keterbukaan dirinya atas statusnya (terinfeksi Covid-19).

Olehnya itu, Prof. Idrus berharap para pasien yang dinyatakan terpapar atau terinfeksi Covid-19 untuk lebih terbuka dan berbesar hati mengungkapnya ke publik.

“Dampak dari keterbukaan para pasien Covid-19 ini akan sangat besar dalam memutus rantai penyebaran virus tersebut,” ucapnya.

Sekadar diketahui, dalam video yang beredar tersebut, Prof. Idrus juga banyak bercerita bagaimana ia melawan Covid-19 hingga akhirnya ia dinyatakan sembuh.