Distribusi Bantuan Sembako Lamban, Pj Walikota Minta Masyarakat Maklum

KabarMakassar.com — Pedistribusian paket bantuan sembako untuk warga terdampak Covid-19 di Kota Makassar berjalan lamban. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibukota Provinsi Sulsel itu sudah berjalan sepekan, namun dari total 60 ribu paket bantuan sembako yang disiapkan dari APBD, baru sebanyak 15 ribu paket yang terdistribusi ke masyarakat.

Penjabat (Pj) Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb mengatakan, lambannya penyaluran bantuan sembako ini berkaitan dengan hal-hal teknis. Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk memaklumi keterlambatan tersebut.

“Ini kan satu paket berat. Satu paket isinya lengkap ada beras, perlengkapan mandi, minyak goreng, mie instan, ikan kaleng. Satu paket ini 30 kg mungkin. Jadi kalau ada keterlambatan dimaklumi, karena tenaga pendistribusi terbatas,” kata Iqbal, Kamis (30/4).

Sementara, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Mukhtar Tahir menyampaikan, hingga hari ini, dari total 60 ribu paket bantuan sembako, baru sebanyak 15 ribu yang sudah didistribusikan ke warga yang berhak menerima bantuan tersebut.

“Pendistribusian sembako sudah 15 ribu paket sembako sampai hari ini. dan masih tersisa 45rb paket yang akan terus didistribusikan,” kata Mukhtar.

Terkait beberapa ‘keributan’ di masyarakat yang terjadi masih minimnya jumlah paket bantuan sembako yang terdistribusi ini, Mukhtar menganggap, hal itu terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme pembagian sembako.

“Karena masyarakat tidak paham. Dia kira hari ini yang dibagikan itu saja yang dapat, padahal ini ada beberapa kali pembagian. Mungkin dia

tidak dapat waktu itu, tapi akan dapat dan diperhatikan selanjutnya,” ujarnya.

Untuk meredam keributan tersebut, kata dia, pihaknya telah merilis daftar penerima bantuan sembako di setiap kecamatan.

“Untuk mengetahui apakah dirinya sudah masuk daftar atau tidak, silahkan menghubungi pihak kelurahan atau dinas sosial kota Makassar,” jelasnya.

Tak hanya itu, Mukhtar juga mengimbau kepada masyarakat yang belum terdaftar namun memenuhi syarat untuk tidak perlu khawatir dan kembali mendaftarkan dirinya.

“Jika data mereka tidak masuk di 60 ribu itu, kami masih membuka kesempatan lagi. Silahkan melapor untuk kita masukkan ke data tambahan,” tutupnya.

1.681 UMKM Terdampak Covid-19 Melapor ke Dinas Koperasi Sulsel

KabarMakassar.com — Dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid-19 tak hanya dirasakan industri atau perusahaan besar. Jutaan Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) di Indonesia pun mulai bertumbangan.

Khusus untuk di Sulawesi Selatan (Sulsel), berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, hingga Kamis (30/4) pukul 12.00 Wita, dari total 1,1 juta UMKM di Sulsel yang terdaftar, sebanyak 1.681 diantaranya dilaporkan terdampak Covid-19. Selain itu, ada pula 37 koperasi yang mengalami hal serupa.

“Data yang masuk sampai hari ini ada sebanyak 37 koperasi, dan 1.681 UMKM di Sulsel yang terdampak. Total jumlah pekerjanya itu sebanyak 1.668 orang,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulsel, Abdul Malik Faisal, Kamis (30/4) kemarin.

“Sektor usaha terbanyak yang terdampak yaitu kuliner, home industri, bengkel, fashion dan beberapa usaha lainnya,” sambungnya.

Malik mengatakan, saat ini pihaknya masih terus menginventarisir atau mendata koperasi dan UMKM di Sulsel yang terdampak pandemi Covid-19, untuk kemudian diteruskan ke Kementerian Koperasi dan UKM.

“Data itu nanti kita sampaikan ke Kemenkop dan UKM, untuk nantinya diseleksi agar bisa ikut serta dalam program Kartu Prakerja yang dikoordinatori oleh Kemenko Perekonomian. Tapi tentunya tidak bisa semuanya, karena Kartu Prakerja ini bukan hanya untuk pelaku UMKM, tapi pekerja dari semua sektor,” terangnya.

Yang harus dipahami, kata dia, Kartu Prakerja itu hanyalah salah satu program untuk bisa meredam dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Sehingga tidak akan mampu untuk mengcover secara keseluruhan.

“Kalau cuma berharap dari situ, tidak akan bisa kartu prakerja mengcover semua. Di Sulsel saja itu ada kurang lebih 1,1 juta UKM, sedangkan jatah kartu prakerja untuk Sulsel hanya kurang lebih 158.900. jadi tidak mungkin kalau hanya berharap di Kartu Prakerja. Jadi provinsi dan kabupaten/kota juga harus punya andil dari anggaran yang ada untuk bisa memberikan stimulus untuk UKM,” ujarnya.

Menurut Malik, di beberapa kabupaten/kota di Sulsel, stimulus itu sudah jalan. Seperti di Sinjai, ada sekitar 5.000 UKM yang mendapat bantuan dana Rp200 ribu/bulan. Selain di Sinjai, stimulus kepada UMKM juga diberikan Pemkot Palopo, dan Pemkab Luwu Timur.

“Itu anggarannya dari APBD masing-masing daerah. Kalau dari APBD Provinsi Sulsel itu belum ada. Karena dari refocusing kemarin itu focusnya masih ke penanggulangan kesehatan, belum terlalu menyentuh ke dampak ekonominya. Ini kita baru mau usulkan program penaggulangan dampak ekonominya,” ungkapnya.

Bantu Pelaku UMKM di Sulsel Bertahan

Sebagai upaya untuk membantu para pelaku UMKM di Sulsel agar tetap bisa bertahan di masa-masa sulit ini, Malik mengaku pihaknya telah melakukan beberapa kegiatan.

Pertama, memberikan pelatihan on line continuity kepada pelaku UKM yang terdampak agar mereka bisa terus melakukan usaha saat pandemi ini, dan juga pelatihan mempersiapkan UKM yang bisa berlari pascapandemi.

“Pelatihan ini difasilitasi oleh pendamping KUMKM Provinsi Sulsel,” kata Malik.

Kedua, memfasilitasi UKM khususnya yang bergerak di bidang kuliner, dengan mempertemukan off taker dengan memfasilitasi dagang on line lewat grup-grup media sosial seperti WhatsAp.

“Alhamdulillah saat bulan puasa ini sudah berjalan dengan baik, dan sudah terjadi interaksi antara penjual dan pembeli lewat medsos yang kami buat,” ujarnya.

Ketiga, lanjut Malik, pihaknya juga memfasilitasi UKM konveksi membuat APD (baju Hazmat) bekerjasama dengan lembaga/organisasi sosial yang membutuhkan APD untuk disumbangkan ke Rumah Sakit yang menangani pasien Covid-19.

“Ini juga sudah ada transaksi,” terangnya.

Keempat, pihaknya juga menginisiai imbauan kepada ASN dan masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Sulsel agar melakukan ‘Gerakan Belanja ke Warung Tetangga dan Produk KUMKM’ melalui Surat Imbauan langsung dari Gubernur Sulsel.

“Tujuannya, agar aktifitas ekonomi di tengah-tengah masyarakat tetap berjalan, dan para pelaku UKM juga tetap bisa mendapatkan penghasilan untuk biaya hidup sehari-hari. Ini jauh lebih terhormat dari pada mereka menunggu bantuan yang belum pasti mereka dapatkan,” ucapnya.

Surat Imbauan Gubernur Sulsel (IST)

Sekadar diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas mengenai tindak lanjut program mitigasi dampak Covid-19 pada sektor riil, Rabu (22/4) lalu mengatakan, sektor riil dengan angka serapan tenaga kerja cukup tinggi menjadi salah satu sektor usaha yang sangat terpukul dengan adanya pandemi Covid-19.

Olehnya itu, kata dia, diperlukan stimulus dan upaya-upaya untuk menjaga sektor tersebut agar dapat tetap bertahan di tengah pandemi.

“Diperlukan penyelamatan, diperlukan stimulus ekonomi, yang menyentuh sektor-sektor yang paling terdampak. Sektor riil ini menyerap banyak tenaga kerja dan kita harapkan mereka mampu bertahan dan tidak melakukan PHK,” kata Jokowi.

Untuk menjalankan langkah penyelamatan tersebut, Jokowi menekankan sejumlah hal. Pertama, diperlukan adanya penilaian serta penaksiran secara menyeluruh dan rinci mengenai seluruh sektor riil yang terdampak. Dari penilaian tersebut, nantinya dapat disusun kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran.

“Tolong dipilah secara detail, sektor apa yang paling parah, yang dampaknya sedang, serta yang bisa bertahan dan justru bisa mengambil peluang,” ujarnya.

Selain itu, Jokowi mengingatkan bahwa yang menjadi fokus pemerintah bukan hanya para pelaku usaha kecil dan menengah, tetapi juga termasuk di dalamnya pelaku usaha mikro.

Jokowi meyakini, sejumlah jenis usaha tersebut nantinya dapat menjadi penggerak ekonomi dengan jumlahnya yang cukup besar.

“Saya kira tiga ini menjadi sangat penting. Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (UMKM), sehingga stimulus ekonomi harus menjangkau sektor-sektor ini,” tegasnya.

“Tapi juga jangan dilupakan yang berkaitan dengan sektor-sektor informal, karena ini banyak juga menampung tenaga kerja,” tambahnya.

Terkait skema pemberian stimulus, Jokowi menekankan agar hal itu harus dilakukan secara terbuka dan terukur, dengan sebelumnya dilakukan verifikasi secara detail dan evaluasi secara berkala mengenai efektivitas pemberian stimulus bagi para pelaku usaha di sektor-sektor tersebut.

“Sektor apa mendapat stimulus apa dan bisa menyelamatkan tenaga kerja berapa, semuanya dihitung. Saya minta diverifikasi secara detail, dievaluasi secara berkala, sehingga efektivitas stimulus ekonomi itu betul-betul bisa dirasakan oleh sektor riil,” pungkasnya.

PSBB Sudah Berjalan Sepekan, Baru 15 Ribu Paket Sembako yang Dibagikan

KabarMakassar.com — Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar sudah berjalan selama sepekan atau 7 hari. Namun, 60 ribu paket bantuan sembako yang dananya berasal dari APBD Kota Makassar, hingga hari ini belum terdistribusi secara keseluruhan.

Hingga hari ini, dari total 60 ribu paket bantuan sembako, baru sebanyak 15 ribu yang sudah didistribusikan ke warga yang berhak menerima bantuan tersebut. Padahal pendistribusian paket bantuan sembako ini sudah dilakukan sejak 21 April lalu.

“Pendistribusian sembako sudah 15 ribu paket sembako sampai hari ini. dan masih tersisa 45rb paket yang akan terus didistribusikan,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Mukhtar Tahir, Kamis (30/4).

Masih minimnya jumlah paket bantuan sembako yang terdistribusi ini pun memicu terjadinya ‘keributan’ di masyarakat. Sejumlah warga protes karena sampai hari ini belum menerima paket bantuan sembako tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Mukhtar menganggap, keributan itu terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme pembagian sembako.

“Karena masyarakat tidak paham. Dia kira hari ini yang dibagikan itu saja yang dapat, padahal ini ada beberapa kali pembagian. Mungkin dia tidak dapat waktu itu, tapi akan dapat dan diperhatikan selanjutnya,” ujarnya.

Untuk meredam keributan tersebut, kata dia, pihaknya telah merilis daftar penerima bantuan sembako di setiap kecamatan.

“Untuk mengetahui apakah dirinya sudah masuk daftar atau tidak, silahkan menghubungi pihak kelurahan atau dinas sosial kota Makassar,” jelasnya.

Tak hanya itu, Mukhtar juga mengimbau kepada masyarakat yang belum terdaftar namun memenuhi syarat untuk tidak perlu khawatir dan kembali mendaftarkan dirinya.

“Jika data mereka tidak masuk di 60 ribu itu, kami masih membuka kesempatan lagi. Silahkan melapor untuk kita masukkan ke data tambahan,” tuturnya.

Pelindo IV Pastikan Tetap Layani Logistik Masyarakat

Kabarmakassar.com — Manajemen PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) akan tetap melayani kebutuhan logistik masyarakat di seluruh wilayah kelolaannya pada masa pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Pelindo IV, Prasetyadi.

Ia mengatakan meski Kota Makassar melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan beberapa kabupaten maupun provinsi lain di Kawasan Timur Indonesia (KTI), aktivitas operasional di seluruh pelabuhan tetap mengikuti aturan dari Kementerian Perhubungan sehingga tetap lancar dan tidak terganggu.

Menurutnya, pelabuhan adalah simpul utama yang menyambungkan dan mengintegrasikan berbagai moda transportasi khususnya pada sektor darat dan laut.

“Pelabuhan senantiasa dituntut harus memiliki kinerja yang optimal dalam melaksanakan kegiatan jasa kepelabuhanan, utamanya kegiatan bongkar muat barang meskipun di tengah Covid-19, demi terpenuhinya semua kebutuhan logistik masyakarat,” kata Prasetyadi, Kamis (30/4).

Ia menilai aktivitas konsumsi masyarakat justru meningkat di tengah pandemi Covid-19, terutama untuk kebutuhan makan dan minum, obat-obatan serta kebutuhan penunjang lainnya yang relatif mengalami peningkatan. Hanya memang, kata dia, terjadi sedikit penurunan kegiatan ekspor terutama untuk komoditas rumput laut, beras dan jagung.

“Yang tertekan adalah ekspor ke China yaitu sekitar 60% hingga 70%, termasuk impor dari negara tersebut. Menyusul beberapa negara di Asia Timur seperti Jepang dan Korea,” ungkapnya.

Akan tetapi, secara keseluruhan hal itu tidak terlalu memengaruhi trafik pada triwulan satu tahun terakhir. Dari data yang ada, kat dia, total direct export di wilayah Pelindo IV pada triwulan I pada 2020 masih bertengger diangka 3.672 TEUs.

Ia menambahkan saat ini kegiatan operasional di Pelabuhan Makassar, Bitung, Ambon dan pelabuhan kelolaan lainnya masih tetap dilakukan 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Walau, masih tetap menyesuaikan dengan protokol atau Standar Operasional Prosedur (SOP) darurat Covid-19 oleh pemerintah.

“Kami selalu bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Otoritas Pelabuhan (OP) dan Syahbandar untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang masuk. Memang membutuhkan waktu yang agak lama, tapi demi kebaikan kita bersama,” pungkasnya.

Bupati Selayar Ikuti High Level Meeting Bersama Gubernur Sulsel

KabarMakassar.com — Bupati Kepulauan Selayar, H. Muh. Basli Ali (MBA) mengikuti High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bersama Gubernur Sulsel, Perwakilan Bank Indonesia, dan sejumlah Kepala Daerah se-Sulsel, Rabu (29/4) kemarin.

Pada kegiatan itu, Bupati didampingi langusng oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Selayar Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M. Si, Forum Kominikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Salah satu yang menjadi topik pembicaraan terkait beberapa hal antara lain dampak penyebaran covid-19 yang sudah hampir di seluruh daerah di Sulsel yang mengakibatkan menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat dan kegiatan usaha.

Karenanya, hal ini diprediksi akan berdampak pada perekonomian di Sulsel dan berpotensi pada kenaikan harga kebutuhan masyarakat pada bulan ramadan dan jelang hari raya idul fitri 2020.

Karena itu, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) menyampaikan sejumlah rekomendasi yakni meminta kepada para bupati dan walikota se-Sulsel agar melakukan pemantauan harga yang lebih intensif terutama komunitas penyumbang inflasi sehingga gejolak harga dapat dikendalikan.

“Pastikan ketersediaan pasokan di setiap kabupaten/kota, kecamatan dan desa, bila terdapat kekurangan maka dapat dilakukan kerjasama dengan daerah yang surplus serta dilaporkan ke provinsi,” kata NA.

Selain itu, NA juga meminta produsen, distributor dan agen agar tetap menjaga ketersediaan bahan pokok secara berkelanjutna dengan harga yang wajar. Ia juga minta TPID provinsi maupun kabupaten/kota bersama Satgas pangan diminta agar melakukan kunjungan/sidak ke pasar tradisional/modern, pengecer dan sentra distribusi untuk memastikan kewajaran harga dan menghindari tindakan yang dapat memicu kenaikan harga.

“Bersama dengan Forkopimda melakukan pengawasan terhadap penyaluran, ketersediaan, stabilitas harga dan ketersediaan BBM baik di provinsi maupun di kabupaten/kota di Sulsel. Untuk menjaga stabilitas harga maka tim TPID provinsi dan kabupaten/kota dapat melakukan operasi pasar, sidak pasar, pasar murah dengan sistem online,” pungkasnya.

Pandemi Covid-19, Dirut Pelindo IV Perkuat Sinergi dengan Seluruh Instansi di Pelabuhan

KabarMakassar.com — PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) menegaskan komitmennya untuk selalu bersinergi dengan seluruh instansi di pelabuhan, terutama Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Makassar, Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar, dan Polres Pelabuhan Makassar.

Hal tersebut disampikan langsung Direktur Utama PT Pelindo IV, Prasetyadi di sela-sela kunjungan silaturahmi sekaligus memperkenalkan diri sebagai Dirut Pelindo IV yang baru ke tiga instansi pelabuhan tersebut, didampingi Pts. Corporate Secretary, Dwi Rahmad Toto dan General Manager (GM) PT Pelindo IV Cabang Makassar, Aris Tunru.

“Selain untuk silaturahmi, kunjungan ini tentunya juga untuk menyampaikan bahwa seluruh instansi terkait di pelabuhan harus tetap selalu bersinergi dalam pengelolaan dan peningkatan kualitas layanan utamanya di Pelabuhan Makassar, apalagi di saat pandemi Covid-19 ini,” kata Prasetyadi.

General Manager (GM) PT Pelindo IV Cabang Makassar, Aris Tunru menambahkan, dalam masa pandemi Covid-19 ini, seluruh instansi di wilayah Pelabuhan Makassar diharapkan lebih memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi hal-hal darurat di wilayah Pelabuhan Makassar.

“Koordinasi akan lebih diperkuat lagi, untuk mengantisipasi hal-hal darurat di masa-masa pandemi Covid-19,” ujar Aris.

Dalam kunjungan silaturahmi itu, Dirut Pelindo IV, bersama corporate secretary dan GM Pelindo IV Cabang Makassar diterima langsung oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Makassar, Rahmatullah; Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar, Ahmad Wahid; dan Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Muhammad Kadarislam Kasim di ruang kerjanya masing-masing. (*)

Pemprov Sulsel Ajukan Tambahan 4 Laboratorium untuk Diberikan Izin Lakukan Uji PCR

KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali mengajukan empat Laboratorium untuk mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), agar bisa melakukan pengujian Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan provinsi Sulsel, dr. Muhammad Ichsan Mustari mengatakan, empat Laboratorium yang diusulkan untuk bisa diberikan izin oleh Kemenkes tersebut yakni: Balai Veteriner di Maros, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Makassar, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan di Makassar, dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di Kabupaten Soppeng.

“Kalu kita melihat jumlah PDP (pasien dalam pengawasan) Covid-19 ini, dari total 827 orang yang terdata, ada 291 yang masih menunggu di-follow up dan dilakukan uji PCR untuk memastikan statusnya positif atau negatif. Ini menjadi perhatian Satgas Covid-19,” kata Ichsan.

“Dan pak gubernur telah mendorong untuk mengajukan empat Laboratorium lagi (agar bisa mendapat izin melakukan uji PCR). Saat ini sudah dikirimkan surat ke Kemenkes untuk menetapkan izinnya,” sambungnya.

Menurut Ichsan, jika keempat Laboaratoriun yang diusulkan tersebut semuanya mendapat izin dari Kemenkes, maka status dari ratusan pasien PDP tersebut bisa lebih cepat dipastikan dan diketahui.

“Kalau ini mendapat izin, pasien PDP itu akan semakin cepat di-follow up hasil tesnya. Sehingga statusnya juga bisa lebih cepat diketahui,” jelasnya.

Sekadar diketahui, Saat ini di Sulsel sudah ada tiga Laboratorium yang telah mendapatkan izin dari Kemenkes untuk melakukan pengujian spesimen pasien Covid-19, yakni Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar, Laboratorium Universitas hasanudddin, dan Laboratorium RS Wahidin Sudirohusodo.

Dengan begitu, jika nantinya empat Laboratorium yang baru diusulkan tersebut mendapat izin dari Kemenkes, maka secara total akan ada tujuh Laboratorium di Sulsel yang bisa melakukan uji sampel pasien untuk bisa menentukan yang bersangkutan positif atau negatif Covid-19.

Kadus Ujung Bassi Mengaku jadi Korban Kesewenang-wenangan Kades

KabarMakassar.com – Marwan Radjab, Kepala Dusun (Kadus) Ujung Bassi, Desa Lengkese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, mengaku menjadi korban kesewenang-wenangan kepala desa (Kades) setempat.

Pasalnya, Marwan yang dicopot dari jabatannya oleh Kades Lengkese, Muh. Amin Muiz, mengaku tak tahu menahu apa penyebab ataupun kesalahan yang telah dilakukannya sehingga ia dipecat secara sepihak oleh sang Kades.

“Tidak ada pak, alasannya karena beda pilihan waktu Pilbup. Itu perintah dan desakan dari beliau,” kata Marwan, Rabu (29/4).

Yang lebih aneh, kata dia, berdasarkan tanggal yang tertera di Surat Keputusan (SK) pencopotannya sebagai kadus, surat tersebut sudah dikeluarkan sejak Januari 2020.

“Tapi kenapa baru diberikan ke saya bulan April, ada apa ini?,” ujarnya.

Sementara, Kades Lengkese, Muh Amin Muiz membenarkan bahwa Kadus Ujung Bassi yang telah ia copot memang tidak mempunyai pelanggaran.

“Tidak ada pelanggarannya. Pemecatan Kadus Ujung Bassi itu cuma karena istrinya juga bekerja di dalam satu Pemdes. Ini permintaan masyarakat karena sudah lama bekerja,” terang Amin Muiz.

Ia pun dengan tegas membantah jika keputusannya untuk mencopot Kades Ujung Bassi itu didasari karena adanya perbedaan pilihan pada pemilihan bupati beberapa tahun lalu.

“Karna itu ji suami istrinya. Bukan ji karena ada perbedaan pilihan. Karena beberapa masyarakat memberikan masukan, kenapa dia-dia ji di dalam, tidak ada mi orang lain,” ungkapnya.

Lagi, Pertamina Salurkan Bantuan APD ke RS Rujukan Penanganan Covid-19 di Makassar

KabarMakassar.com — Sebagai salah satu bentuk tindakan nyata dalam penanganan Covid-19, PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) VII kembali menyalurkan bantuan bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit (RS) rujukan penanganan Covid-19 di Kota Makassar, Rabu (29/4).

Bantuan ini menggenapkan bantuan sebelumnya yang telah dilakukan Pertamina kepada dua RS rujukan Covid-19 Kota Makassar.

Bantuan yang disampaikan langsung oleh Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR VII, Hatim Ilwan ini ditujukan ke Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi Makassar dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Rakyat, dan diterima oleh dr. Arman Bausat, selaku Direktur RSKD Dadi Makassar serta dr. Heriyah B selaku Direktur RSUD Sayang Rakyat.

Bantuan yang diberikan berupa Alat Pelindung Diri (APD) yang sangat dibutuhkan oleh tanaga kesehatan dalam menangani dan merawat pasien Covid-19. Bantuan APD yang diberikan terdiri dari 100 pcs Hazmat Coverall dan 10 box Handscoon Latex.

Ucapan terima kasih langsung disampaikan oleh dr. Heriyah, selaku Direktur RSUD Sayang Rakyat. Menurutnya, bantuan APD yang diberikan Pertamina ini memang menjadi salah satu kebutuhan utama di rumah sakitnya yang mulai akhir pekan ini bakal menyiapkan 183 ruangan khusus pasien Covid-19.

“Bantuan Pertamina benar-banar dibutuhkan kami yang akan langsung menangani pasien Covid-19,” ujarnya.

Diakui Hatim, bantuan ini merupakan bentuk tindakan nyata Pertamina dalam penanganan Covid-19 khususnya di Kota Makassar.

“Bantuan yang diberikan berupa APD yang belakangan ini sangat sulit ditemukan padahal merupakan elemen penting bagi tenaga kesehatan dalam menangani dan merawat pasien Covid-19,” jelasnya.

APD yang diberikan, lanjut Hatim, diharapkan berguna bagi tenaga kesehatan dalam upaya mengurangi resiko terpapar Covid-19.

“Selain upaya penyembuhan pasien, tenaga kesehatan juga harus dilindungi kesehatannya karena mereka lah yang melakukan kontak langsung dengan pasien, sehingga resiko terpapar menjadi lebih tinggi,” ujarnya.

Bantuan ini merupakan lanjutan dari program yang sebelumnya di mana Pertamina juga memberikan sejumlah APD dan multivitamin bagi tenaga kesehatan di RS Dr. Wahidin Sudirohusodo dan RS Dr. Tadjuddin Chalid.

“Total sudah empat RS rujukan Covid-19 di Kota Makassar yang kami berikan bantuan,” tutupnya.

Selain bantuan tersebut, Pertamina juga telah memberikan bantuan bagi 274 tenaga kesehatan wanita di tujuh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar di enam ibu kota provinsi yang ada di Sulawesi. Pertamina juga telah membagikan ribuan paket sembako sebagai bentuk simpatinya kepada kalangan yang harus berjuang lebih berat dalam masa pandemi Covid-19 ini. (*)

Salad Buah Kedai Pas Bisa jadi Pilihan Menu Berbuka Puasa

KabarMakassar.com — Menu berbuka puasa biasanya identik dengan makanan dan minuman seperti kolak pisang atau ubi, es buah, serta berbagi jenis gorengan.

Mungkin sebagian dari Anda tidak pernah mempertimbangkan untuk menyantap salad saat berbuka puasa. Memang, salad buah maupun sayur belum menjadi hidangan favorit masyarakat Indonesia. Namun, makanan ini punya banyak manfaat kesehatan. Selain itu, cara membuatnya pun sangat mudah.

Berikut resep praktis membuat salad buah untuk berbuka puasa ala Kedai Pas:

Buah-buahan dipotong dadu:
-. 1/2 buah melon
-. 1/2 buah semangka
-. 1 buah Apel merah/hijau
-. 1 buah pir (kupas kulitnya)
-. Anggur secukupnya (belah 2, buang biji)
-. Nata de coco secukupnya

Untuk sausnya:
-. 160 gr mayonaise
-. 160 gr susu kental manis putih
Bisa ditambahkan:
-. 160 gr yogurt plain
-. Parutan keju cheddar secukupnya

Selain praktis, dengan membuat sendiri sajian berbuka puasa, Anda juga bisa lebih memastikan kebersihan dan kehigienisan makanan tersebut.
Jika Anda tak punya waktu untuk membuat sald buah sendiri, Anda bisa berkunjung dan membelinya di Kedai Pas di Jalan Pahlawan (poros Bulukumba – Sinjai).